Berharap Pemerintah Daerah Kerek TPP Staf

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 12 Nov 2024 - 20:26

Sekda Bengkulu Utara, H Fitriansyah, SSTP,MM-Radar Utara/ Benny Siswanto-

"Tetap menjadi pertimbangan untuk ditingkatkan. Prinsipnya, tetap menjaga performa pelayanan, sembari pemerintah daerah terus melakukan improvisasi untuk meningkatkan PAD," ujarnya, memotivasi.

Pantauan media ini, mendapatkan anatomi keuangan APBD secara nasional, dari nominal total sebesar Rp 1.320.908,59 miliar pada tahun 2024 yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah sebagai pendapatan daerah, turut menjabar bagaimana kumulasi PAD yang diproyeksikan dari seluruh daerah-daerah.

BACA JUGA:Kaji Kenaikan TPP ASN

Diketahui, sokongan Penerimaan Asli Daerah atau PAD tahun ini, asumsi angkanya masih sangat jomplang yakni sebesar Rp 381.893,26 miliar.

secara nasional asumsi PAD yang teregister di pangkalan data keuangan sebesar Rp 381.893,26 M, terbagi dalam beberapa sumber yakni Pajak Daerah sebesar Rp 276.776,21 M, Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 58.219,38 M, retribusi daerah Rp 33.795,04 M serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 13.102,63 M.

Fakta lainnya, dari total belanja daerah yang dipatok sebesar Rp 1.384.711,89 M, masih didominasi oleh kebutuhan Belanja pegawai sebesar Rp 464.587,02 M.

Ceruk PAD yang bisa dilakukan lewat pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), rerata masih belum maksimal, lantaran terkendala dengan payung hukum.

Tak pelak, manajemen pengelolaan aset untuk lebih bernilai ekonomi, masih menjadi pekerjaan rumah yang mesti harus dikejar, untuk menggenjot penerimaan daerah.

berharap pemerintah daerah kerek tpp staf                             radarutara.bacakoran.co - ketimpangan besaran tambahan penghasilan pegawai (tpp) di lingkungan pemda bengkulu utara, khususnya staf, dipandang bisa memicu performa birokrasi. 
sudah menjadi rahasia umum, lingkungan birokrasi rerata menempatkan staf sebagai tumpuan kerja-kerja teknis dan administratif. 
scoring yang menjadi tipe-tipe opd, menyebabkan ketimpangan besaran tpp yang dikeluhkan kalangan staf, namun pastinya tak mungkin disampaikan secara gamblang. 
"harapannya, ada kenaikan tpp lah. khususnya yang di opd kecil," ungkap salah satu staf, mencerita. 
baca juga:kaji kenaikan tpp asn
baca juga:tingkatkan kesejahteraan asn pemprov bengkulu, tpp mengacu standar hidup jakarta
penelusuran ru, tpp staf di lingkungan sekretariat daerah (setda) misalnya, angkanya sudah mencapai rp 700-an ribu lebih. nyaris berbeda rp 200-an ribu dengan opd di luar sekretariat daerah yang masih di angka nominal rp 500-an ribu. 
ketimpangan juga terjadi pada rumah sakit dan puskesmas. dimana, tidak seluruh asn menjadi jujugan tpp. layaknya, guru yang memang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi. 
hanya saja kalangan staf-staf di lingkungan puskesmas, belum menjadi jujuga tpp. nasib lebih baik, justru mereka yang bertugas di lingkungan rumah sakit. 
sekda bengkulu utara, h fitriansyah, sstp, mm, saat dibincangi ru perihal perbedaan-perbedaan besaran tpp asn di lingkungan pemda bengkulu utara menjelaskan, penetapannya sudah didasarkan parameter-parameter terukur yang dibenarkan oleh regulasi. 
baca juga:apbd perubahan fokus bayaran kekurangan jkn dan tpp asn
baca juga:tpp pns dan pppk di mukomuko segera dibayarkan
"salah satunya seperti beban kerja," ungkap sekda yang juga ketua tim anggaran pemerintah daerah (tapd), belum lama ini. 
tak hanya itu saja, penegasan besaran tpp juga menyelaraskan dengan postur anggaran yang dimiliki daerah. meski begitu, sekda berujar, tetap mengupayakan adanya penyelarasan besaran tpp ketika fiskal di daerah memungkinkan. 
"tetap menjadi pertimbangan untuk ditingkatkan. prinsipnya, tetap menjaga performa pelayanan, sembari pemerintah daerah terus melakukan improvisasi untuk meningkatkan pad," ujarnya, memotivasi. 
pantauan media ini, mendapatkan anatomi keuangan apbd secara nasional, dari nominal total sebesar rp 1.320.908,59 miliar pada tahun 2024 yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah sebagai pendapatan daerah, turut menjabar bagaimana kumulasi pad yang diproyeksikan dari seluruh daerah-daerah. 
baca juga:kaji kenaikan tpp asn
baca juga:tingkatkan kesejahteraan asn pemprov bengkulu, tpp mengacu standar hidup jakarta
diketahui, sokongan penerimaan asli daerah atau pad tahun ini, asumsi angkanya masih sangat jomplang yakni sebesar rp 381.893,26 miliar.  
secara nasional asumsi pad yang teregister di pangkalan data keuangan sebesar rp 381.893,26 m, terbagi dalam beberapa sumber yakni pajak daerah sebesar rp 276.776,21 m, lain-lain pad yang sah sebesar rp 58.219,38 m, retribusi daerah rp 33.795,04 m serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar rp 13.102,63 m. 
fakta lainnya, dari total belanja daerah yang dipatok sebesar rp 1.384.711,89 m, masih didominasi oleh kebutuhan belanja pegawai sebesar rp 464.587,02 m.
ceruk pad yang bisa dilakukan lewat pemanfaatan barang milik daerah (bmd), rerata masih belum maksimal, lantaran terkendala dengan payung hukum. 
baca juga:apbd perubahan fokus bayaran kekurangan jkn dan tpp asn
baca juga:tpp pns dan pppk di mukomuko segera dibayarkan
tak pelak, manajemen pengelolaan aset untuk lebih bernilai ekonomi, masih menjadi pekerjaan rumah yang mesti harus dikejar, untuk menggenjot penerimaan daerah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 13 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan