Tahun Depan, Pajak Kendaraan Naik

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 08 Nov 2024 - 20:39

Tahun Depan, Pajak Kendaraan Naik-Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Informasi bagi Anda yang memiliki kendaraan lebih dari satu unit. Pasalnya, penerapan pajak progresif dengan persentase yang juga meningkat, akan mulai berlaku pada 5 Januari 2025 mendatang.

Kalau sebelumnya, pengenaan kenaikan tarif pajak kendaraan di angka 0,5 persen untuk setiap penambahan kendaraan. Lewat beleid anyar yakni Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengenaan tarif pajak menjadi 1 persen untuk setiap kendaraan tambahan.

Diterangkan dalam pasal 7 perda tersebut, kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan dan/atau alamat yang sama.

Pajak progresif ini, akan menjadi peluang penyebaran kendaraan-kendaraan dengan seri B yang acap diburu dari sejumlah wilayah di tanah air.

Prinsip dari penerapan pajak ini adalah keadilan sosial. Dimana, mereka yang memiliki kemampuan secara ekonomi, idealnya memberikan kontribusi yang lebih besar di sektor pajak.

Sistem pemungutan pajak ini adalah pengenaan peningkatan tarif pajak sejalan dengan peningkatan jumlah pendapatan atau nilai objek pajak para wajib pajak.

Pendeknya, mereka yang memiliki jumlah kendaraan lebih dari satu, dipandang merupakan orang-orang dengan ekonomi tinggi.

Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (DJIH) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah merilis beleid yang telah diterbitkan oleh Pemprov Daerah Khusus Jakarta (DKJ) itu.

Diterangkan, beleid yang ditetapkan di Jakarta pada 5 Januari 2024 dan akan berlaku 5 Januari 2025 itu merupakan perundangan yang memiliki subjek pajak dan retribusi daerah.

Adapun materi pokok dalam peraturan tersebut menjelaskan, jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas:

tahun depan, pajak kendaraan naik                            radarutara.bacakoran.co - informasi bagi anda yang memiliki kendaraan lebih dari satu unit. pasalnya, penerapan pajak progresif dengan persentase yang juga meningkat, akan mulai berlaku pada 5 januari 2025 mendatang. 
kalau sebelumnya, pengenaan kenaikan tarif pajak kendaraan di angka 0,5 persen untuk setiap penambahan kendaraan. lewat beleid anyar yakni peraturan daerah (perda) provinsi daerah khusus ibukota jakarta nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pengenaan tarif pajak menjadi 1 persen untuk setiap kendaraan tambahan. 
diterangkan dalam pasal 7 perda tersebut, kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan dan/atau alamat yang sama. 
pajak progresif ini, akan menjadi peluang penyebaran kendaraan-kendaraan dengan seri b yang acap diburu dari sejumlah wilayah di tanah air. 
baca juga:injury time pemutihan, wajib pajak di samsat desa putri hijau meningkat
baca juga:ingat, pemutihan pajak tinggal 24 hari lagi 
prinsip dari penerapan pajak ini adalah keadilan sosial. dimana, mereka yang memiliki kemampuan secara ekonomi, idealnya memberikan kontribusi yang lebih besar di sektor pajak. 
sistem pemungutan pajak ini adalah pengenaan peningkatan tarif pajak sejalan dengan peningkatan jumlah pendapatan atau nilai objek pajak para wajib pajak. 
pendeknya, mereka yang memiliki jumlah kendaraan lebih dari satu, dipandang merupakan orang-orang dengan ekonomi tinggi. 
jaringan dokumen dan informasi hukum (djih) badan pemeriksa keuangan (bpk) sudah merilis beleid yang telah diterbitkan oleh pemprov daerah khusus jakarta (dkj) itu. 
baca juga:opsen pajak dipungut via samsat setor ke kasda 
baca juga:menyikapi kenaikan pajak menjadi 12 persen, solusi atau beban baru?
diterangkan, beleid yang ditetapkan di jakarta pada 5 januari 2024 dan akan berlaku 5 januari 2025 itu merupakan perundangan yang memiliki subjek pajak dan retribusi daerah. 
adapun materi pokok dalam peraturan tersebut menjelaskan, jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dki jakarta terdiri atas: 
a. pkb, b. bbnkb, c. pab, d. pbbkb, e. pajak rokok, f. pbb-p2, g. bphtb, h. pbjt atas : 1. makan dan/atau minuman; 2. tenaga listrik, 3. jasa perhotelan, 4. jasa parkir, dan 5. jasa kesenian dan hiburan, i. pajak reklame dan j. pat.
 jenis pajak yang tidak dipungut pemprov dki jakarta
antara lain pajak air, opsen pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, opsen pkb serta opsen bbnkb.
baca juga:1.679 unit mobil bayar pajak lewat pemutihan 
baca juga:gubernur hapus denda pajak orang utara rp2,9 miliar 
pajak progresif berlaku 2025 
1. tarif 2 persen untuk kendaraan pertama
2. tarif 3 persen untuk kendaraan kedua
3. tarif 4 persen untuk kendaraan ketiga 
4. tarif 5 persen untuk kendaraan keempat
5. tarif 6 persen untuk kendaraan kelima dan seterusnya
peningkatan pajak daerah di indonesia 2025 
baca juga:injury time pemutihan, wajib pajak di samsat desa putri hijau meningkat
baca juga:ingat, pemutihan pajak tinggal 24 hari lagi 
komponen pajak daerah di seluruh indonesia tahun depan bakal bertambah. seperti yang terjadi di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu. 
diperkirakan peningkatannya bisa 2 kali lipat lebih. penyokong utamanya bakal ditempati oleh opsen pajak kendaraan serta pajak penerangan jalan umum.
angka optimis pad tahun depan, mestinya bakal menopang anggaran stagnan yang sudah terjabarkan kisi-kisi umumnya lewat transfer keuangan ke daerah yang telah digamblang kementerian keuangan lewat direktorat jenderal perimbangan keuangan (djpk). 
kepala badan pendapatan daerah (bapenda) bengkulu utara, markisman, kepada ru membenarkan perihal penambahan komponen pajak daerah tahun depan. 
baca juga:opsen pajak dipungut via samsat setor ke kasda
baca juga:menyikapi kenaikan pajak menjadi 12 persen, solusi atau beban baru?
dia bilang, penerapan opsen pajak sebagai sistem anyar di sektor manajemen keuangan yang senada dengan undang-undang hubungan keuangan pusat daerah (hkpd) berlaku januari 2025. 
"rumpun regulasi di daerahnya sudah ditindaklanjuti dengan hasil revisi perda pajak daerah dan retribusi daerah (pdrd)," jelas markisman, di kantornya, belum lama ini. 
maka dengan adanya penopang pundi-pundi daerah, tahun depan, angkanya bisa menjamah 2 kali lipat pad yang pada tahun 2023 lalu juga besarannya segitu.
aturan ini, ditegas lewat peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan rumpun turunan dari uu nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah (hkpd) dan berlaku efektif januari 2025.
baca juga:1.679 unit mobil bayar pajak lewat pemutihan
baca juga:gubernur hapus denda pajak orang utara rp2,9 miliar
"salah satunya dari opsen pajak," ungkapnya. 
adapun jumlah kendaraan di daerah ini, terus bertambah. catatan media ini, pada akhir 2023 sebanyak 185 ribu lebih. 2024 ini tercatat jumlahnya mencapai 192.378 kendaraan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 9 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan