Realisasi Rendah, Bapenda Diminta Buat WAG Update Realisasi PBB-P2

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 21 Oct 2024 - 21:34

Realisasi Rendah, Bapenda Diminta Buat WAG Update Realisasi PBB-P2-Radar Utara/Benny Siswanto-

"Segera Kepala Bapenda segera buat WAG. Masukkan Sekda di dalamnya," menginstruksikan lisan.

Upaya menggenjot realisasi PAD yang kepalang sudah ditargetkan, Andi menyampaikan perlu daya upaya yang lebih komprehensif serta improvisasi yang terukur sebagaimana disarankan Asisten 1, Samsul Ma'arif, yang urun saran menyikapi rendahnya realisasi PBB-P2.

"Saya juga sependapat dengan Asisten 1, slip bukti lunas pembayaran PBB-P2 dijadikan syarat penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)," tegasnya.

Penghujung rapat, terkait penyelenggaraan dana desa, Sekda Fitriansyah juga berujar kalau pihaknya telah mendapatkan konfirmasi terkait tunggakan dan kekurangan bayar pajak desa di 2022 dan 2023. Data itu didapat dari KPPN Bengkulu.

"Data ini sudah kami sampaikan ke DPMD untuk diteruskan kepada desa melalui Camat. Angkanya ada yang besar, ada yang kecil," tegasnya, memberikan pengarahan.

realisasi rendah, bapenda diminta buat wag update realisasi pbb-p2                            radarutara.bacakoran.co - angka realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan-perkotaan (pbb-p2) di kabupaten bengkulu utara (bu) hingga oktober ini, memiliki realisasi yang sangat rendah. 
lansiran data cut off per 18 oktober 2024 yang dipaparkan badan pendapatan daerah (bapenda), mendapatkan realisasi salah satu komponen pendapatan asli daerah (pad) ini dibahas serius dalam rapat koordinasi (rakor) bersama kepala daerah.
pantauan ru, daerah memproyeksikan pbb-p2 hingga 18 oktober 2024, realisasinya di angka rp 426.478,746. sedangkan asumsi penerimaan dari sektor ini yang sudah dipatok dalam apbd 2024 adalah rp 5,3 miliar. 
maka, dalam rentang waktu november hingga desember plus dasarian terakhir bulan oktober berjalan, ceruk penerimaan yang mesti diburu daerah nilainya mencapai rp 4,9 miliar. 
baca juga:sppt pbb bermasalah jadi hutang desa, bapenda harus turun ke lapangan!
baca juga:mulai 1 januari 2024, perusahaan bisa dapat diskon pbb hingga 100%
aksi saling lempar terjadi. bapenda, beralasan bukti setor berbasis wajib pajak lambat, lantaran praktik pembayaran pbb-p2, lazimnya dibayarkan secara kolektif. 
begitu dibayarkan via bank bengkulu, baru di-breakdown pembayaran kolektif itu oleh teller sesuai dengan nominal para wajib pajak yang telah menjadi obyek surat pemberitahuan pajak terhutang (sppt).  
keluhan ini, muncul saat pjs bupati andi muhammad yusuf mencermati realisasi pajak. setelah enggano yang ditulis realisasinya 0 persen. 
tepat di bawahnya adalah kecamatan kerkap yang memiliki torehan 13,53 persen atau senilai rp 136,8 juta. salah satu kecamatan induk yang telah "menelurkan" 2 kecamatan tanjung agung palik (tap) dan hulu palik itu diketahui memiliki target sebesar rp 158,2 juta. 
baca juga:desa diberi waktu dispenda bengkulu utara untuk perbaiki data pbb bermasalah hingga batas waktu ini
baca juga:motor kades rp39 juta/unit, bupati sentil desa dengan capaian pbb rendah
tak pelak, pjs andi pun langsung menanyai kerkap. apalagi, tensi rapat sedikit meninggi lantaran tidak seluruh camat hadir dalam rapat koordinasi tingkat kabupaten tersebut. 
peserta rakor yakni kasi pmd kecamatan kerkap, menyampaikan pihaknya kerap dihadapkan dengan permintaan bukti lunas pajak, namun sulit didapatkan.
persoalan ini terlontar, setelah pjs bupati menyoroti rendahnya angka realisasi pbb-p2 yang secara umum dipandang masih rendah. saat itu, kecamatan kerkap menempati urutan kedua setelah enggano, sehingga terbaca lebih dulu oleh pimpinan rapat. 
andi langsung mengkonfrontir persoalan ini kepada kepala badan pendapatan daerah (bapenda), markisman yang langsung dijawab dengan alasan beberapa kendala teknis.
baca juga:sppt pbb bermasalah jadi hutang desa, bapenda harus turun ke lapangan!
baca juga:mulai 1 januari 2024, perusahaan bisa dapat diskon pbb hingga 100%
menurut markisman, belum terbitnya slip bukti pelunasan berbasis wajib pajak, lantaran kendala proses entry di bank bengkulu selaku rekanan yang digandeng pihaknya. 
proses entry di bank bengkulu inilah, lanjut dia yang memakan waktu, untuk memproses penerbitan bukti lunas per wajib pajak. 
"tapi, data kumulatif atau gelondongan bisa dipersiapkan," ujar markisman, senin, 21 oktober 2024.
tak hanya itu, markisman juga menyampaikan kini pihaknya masih dihadapkan dengan error sistem pada aplikasi yang dipergunakan oleh bapenda.
baca juga:desa diberi waktu dispenda bengkulu utara untuk perbaiki data pbb bermasalah hingga batas waktu ini
baca juga:motor kades rp39 juta/unit, bupati sentil desa dengan capaian pbb rendah
"saat ini tengah dalam proses maintenance," ungkapnya, menjelaskan.
suara bank bengkulu seirama. perwakilan bank bengkulu yang hadir menjelaskan, pembayaran pbb-p2, rata-rata dilakukan secara kolektif. setelah masuk konfirmasinya, baru kemudian teller memprosesnya sehingga membutuhkan waktu.
bank swasta yang kini di bawah kendali manajemen bank banten jabar itu, tak memberikan penjelasan tambahan walaupun kembali diminta penjelasan lanjutan oleh sekda, selaku moderator rapat. 
menyikapi persoalan ini, pjs bupati andi, meminta kepala bapenda segera membuat kanal komunikasi semacam whatsapp grup (wag), sehingga kabupaten, camat dan kepala desa, dapat lebih memiliki kanal komunikasi dan informasi. 
baca juga:sppt pbb bermasalah jadi hutang desa, bapenda harus turun ke lapangan!
baca juga:mulai 1 januari 2024, perusahaan bisa dapat diskon pbb hingga 100%
"segera kepala bapenda segera buat wag. masukkan sekda di dalamnya," menginstruksikan lisan. 
upaya menggenjot realisasi pad yang kepalang sudah ditargetkan, andi menyampaikan perlu daya upaya yang lebih komprehensif serta improvisasi yang terukur sebagaimana disarankan asisten 1, samsul ma'arif, yang urun saran menyikapi rendahnya realisasi pbb-p2.
"saya juga sependapat dengan asisten 1, slip bukti lunas pembayaran pbb-p2 dijadikan syarat penyaluran alokasi dana desa (add)," tegasnya. 
penghujung rapat, terkait penyelenggaraan dana desa, sekda fitriansyah juga berujar kalau pihaknya telah mendapatkan konfirmasi terkait tunggakan dan kekurangan bayar pajak desa di 2022 dan 2023. data itu didapat dari kppn bengkulu. 
baca juga:desa diberi waktu dispenda bengkulu utara untuk perbaiki data pbb bermasalah hingga batas waktu ini
baca juga:motor kades rp39 juta/unit, bupati sentil desa dengan capaian pbb rendah
"data ini sudah kami sampaikan ke dpmd untuk diteruskan kepada desa melalui camat. angkanya ada yang besar, ada yang kecil," tegasnya, memberikan pengarahan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 22 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan