Uang Kembalian Diganti Permen, Pedagang Bisa Didenda Rp 200 Juta

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 20 Oct 2024 - 21:38

ILUSTRASI-detik.com-

"Tapi ada juga pengecualian, untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis," jelasnya, senapas dengan bunyi pasal 23 ayat (2) UU Mata Uang, Minggu, 20 Oktober 2024.

Lebih detail lagi, Kapolres bilang, penggunaan rupiah sebagai mata uang resmi di Indonesia sudah diatur dalam Bab V Pasal 21.

Dalam ayat ayat (1), menegaskan uang rupiah digunakan untuk setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang;

dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aturan pengecualiannya (ayat 2,red), lanjut dia, tidak berlaku bagi transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;

Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri; transaksi perdagangan internasional; simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau transaksi pembiayaan internasional.

"Maka sudah menjadi kewajiban, dalam transaksi di luar yang dikecualikan harus menggunakan rupiah. Konversi rupiah, lebih-lebih yang dilakukan secara sepihak patut diduga pelanggaran pidana," tegasnya.

Rumusan unsur pidana terhadap UU Mata Uang ini, terus Kapolres, didetilkan di Pasal 33 huruf a sampai dengan c dengan unsur pidananya yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1), bahwa setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam;

setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau transaksi keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terancam pidana penjara dan denda.

"Ancamannya pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)," tegasnya.

Tak hanya itu saja, manajemen niaga turut menjadi obyek dari regulasi lainnya. Salah satunya soal Perlindungan Konsumen.

uang kembalian diganti permen, pedagang bisa didenda rp 200 juta                            radarutara.bacakoran.co - pasti pernah mengalami! uang kembalian yang diganti permen. perilaku dagang semacam ini, termasuk dalam praktik culas. pelanggaran! sanksinya mulai dari denda hingga pidana. 
kasuistik semacam ini, dapat dijerat dengan undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. sanksinya mengancam denda sampai dengan rp 200 juta, juga ancaman 1 tahun penjara. 
celakanya, praktik semacam ini dianggap lumrah. bahkan dalam situasi antrean, justru dimanfaatkan pelaku usaha, untuk membuat sebuah situasi permakluman.
ini terkait dengan kasus pengembalian atau sosok, atas transaksi yang lazim dijumpai di retail atau gerai dagang modern. 
baca juga:dtphp bengkulu utara keluarkan surat edaran untuk pedagang ternak
baca juga:dinas pertanian ingatkan pedagang ternak urus skkh
uang kembalian yang wajib ditunaikan pedagang dengan rupiah, justru dikonversi dengan permen. tak jarang, kembalian senilai 500 rupiah dengan tanpa segan, seorang kasir menggantinya dengan 2 buah permen. 
dengan dalih, ketiadaan uang koin. kejadian yang nyaris dianggap lazim, kemudian dimanfaatkan pedagang culas itu adalah tindak pidana. 
kapolres bengkulu utara (bu), ajun komisaris besar polisi, lambe patabang birana, sik, mm, saat dibincangi soal ini menyampaikan, lalu lalang transaksi keuangan sudah secara lugas dan tegas diatur dalam uu mata uang. 
sejumlah hak dan kewajiban setiap warga negara atau para pihak dalam transaksi, sudah diatur sedemikian rupa dalam regulasi yang sudah berumur 13 tahun itu. 
baca juga:wujudkan pasar tertib ukur, disperindag cek timbangan pedagang di pasar lubuk sanai 3
baca juga:tata pantai panjang, pembangunan auning pedagang mulai dikerjakan
dijelaskan kapolres, larangan sudah ditegas pula dalam beleid tersebut, sebagai alat mengatur transaksi keuangan yang sah di indonesia. 
mengedukasi, kapolres juga menjelaskan sejalan dengan aturan tersebut, setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah negara kesatuan republik indonesia. kecuali, kata dia lagi, karena terdapat keraguan atas keaslian rupiah. sebagaimana ditegas dalam pasal 23 ayat (1). 
"tapi ada juga pengecualian, untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis," jelasnya, senapas dengan bunyi pasal 23 ayat (2) uu mata uang, minggu, 20 oktober 2024.
lebih detail lagi, kapolres bilang, penggunaan rupiah sebagai mata uang resmi di indonesia sudah diatur dalam bab v pasal 21. 
baca juga:wujudkan pasar tertib ukur, pemprov bengkulu bantu ratusan timbangan untuk pedagang 
baca juga:pedagang ternak diminta urus surat keterangan kesehatan hewan
dalam ayat ayat (1), menegaskan uang rupiah digunakan untuk setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; 
dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah negara kesatuan republik indonesia. aturan pengecualiannya (ayat 2,red), lanjut dia, tidak berlaku bagi transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; 
penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri; transaksi perdagangan internasional; simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau transaksi pembiayaan internasional.
"maka sudah menjadi kewajiban, dalam transaksi di luar yang dikecualikan harus menggunakan rupiah. konversi rupiah, lebih-lebih yang dilakukan secara sepihak patut diduga pelanggaran pidana," tegasnya. 
baca juga: pedagang diminta tidak pakai timbangan plastik
baca juga:harga cabai makin pedas, pedagang lotek menjerit. segini harga perkilogram...
rumusan unsur pidana terhadap uu mata uang ini, terus kapolres, didetilkan di pasal 33 huruf a sampai dengan c dengan unsur pidananya yang diatur dalam pasal 21 ayat (1), bahwa setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam; 
setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau transaksi keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) terancam pidana penjara dan denda. 
"ancamannya pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)," tegasnya. 
tak hanya itu saja, manajemen niaga turut menjadi obyek dari regulasi lainnya. salah satunya soal perlindungan konsumen. 
baca juga:dtphp bengkulu utara keluarkan surat edaran untuk pedagang ternak
baca juga:dinas pertanian ingatkan pedagang ternak urus skkh
karenanya, kapolres meminta, aktivitas niaga yang cenderung culas itu, dapat disikapi dengan serius dan konkret oleh stakeholder terkait di daerah. masyarakat juga diminta untuk melaporkan dugaan pelanggaran dalam praktik jual beli yang melanggar hukum. 
"kepastian hukum dalam aktivitas sosial masyarakat harus terjaga dan saling mendukung agar tercipta aktivitas niaga yang sportif. tidak merugikan salah satu pihak," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 21 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan