Potensi Gejolak 'Abu-Abu' Batas Antar Desa

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 16 Oct 2024 - 21:52

Bukit Barisan sudah menjadi lokus direktif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam program Perhutanan Sosial-Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Tata kelola batas desa yang belum menjadi prioritas pemerintah daerah, bakal membawa potensi gesekan sosial yang melanjut ke gejolak konflik agraria.

Penegasan batas desa belum dilakukan secara kontinyu dengan dalih keterbatasan fiskal. Pengamatan RU, seperti di Kabupaten Bengkulu Utara, masih dihadapkan dengan tumpang tindih kewenangan yang dipicu belum clearnya regulasi terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Secara kewenangan, penyelenggaraan pemerintahan desa sudah menjadi domain fungsi yang menjadi tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

Lebih kurang hampir 2 tahun belakang, OPD ini menambah kamar-kamar fungsinya yakni Pemerintahan Desa (Pemdes) yang sebelumnya masih tergabung dalam nomenklatur di sekretariat daerah.

Hanya saja, fungsi Pemdes masih terhambat dengan penegasan kewenangan yang perlu dikuatkan lewat regulasi daerah yang masih perlu direvisi.

Sekda Bengkulu Utara, H Fitriansyah, SSTP, MM, ketika dibincangi soal penegasan batas antar desa ini, menyampaikan langkah tersebut telah dilakukan.

Dirinya turut menjelaskan, dalam perjalanannya juga dibarengi dinamika di tataran lapangan pula di sektor regulasi teknis dan operasional.

"Secara prinsip, tetap menjadi fokus pemerintah daerah. Karena penegasan batas antar desa dan kelurahan, akan menjadi legitimasi dan data strategis. Meski begitu, prosesnya bertahap karena diperlukan anggaran," ujar Sekda, di ruang kerjanya, Selasa, 15 Oktober 2024.

Catatan RU, satu-satunya wilayah kecamatan yang relatif sudah clear and clean peta kecamatannya di daerah ini adalah Kecamatan Pinang Raya.

Saat itu, Kabag Pemdes Setkab Bengkulu Utara, Drs Sudarman, merampungkan penegasan batas desa di wilayah pecahan Kecamatan Ketahun.

potensi gejolak 'abu-abu' batas antar desa                            radarutara.bacakoran.co - tata kelola batas desa yang belum menjadi prioritas pemerintah daerah, bakal membawa potensi gesekan sosial yang melanjut ke gejolak konflik agraria. 
penegasan batas desa belum dilakukan secara kontinyu dengan dalih keterbatasan fiskal. pengamatan ru, seperti di kabupaten bengkulu utara, masih dihadapkan dengan tumpang tindih kewenangan yang dipicu belum clearnya regulasi terkait struktur organisasi dan tata kerja (sotk). 
secara kewenangan, penyelenggaraan pemerintahan desa sudah menjadi domain fungsi yang menjadi tugas dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd). 
lebih kurang hampir 2 tahun belakang, opd ini menambah kamar-kamar fungsinya yakni pemerintahan desa (pemdes) yang sebelumnya masih tergabung dalam nomenklatur di sekretariat daerah. 
baca juga:penertiban tapal batas desa diambil alih dpmd
baca juga: dpmd ambil alih penertiban tapal batas desa di mukomuko
hanya saja, fungsi pemdes masih terhambat dengan penegasan kewenangan yang perlu dikuatkan lewat regulasi daerah yang masih perlu direvisi. 
sekda bengkulu utara, h fitriansyah, sstp, mm, ketika dibincangi soal penegasan batas antar desa ini, menyampaikan langkah tersebut telah dilakukan. 
dirinya turut menjelaskan, dalam perjalanannya juga dibarengi dinamika di tataran lapangan pula di sektor regulasi teknis dan operasional. 
"secara prinsip, tetap menjadi fokus pemerintah daerah. karena penegasan batas antar desa dan kelurahan, akan menjadi legitimasi dan data strategis. meski begitu, prosesnya bertahap karena diperlukan anggaran," ujar sekda, di ruang kerjanya, selasa, 15 oktober 2024. 
baca juga:penertiban tapal batas desa diambil alih dpmd
baca juga: dpmd ambil alih penertiban tapal batas desa di mukomuko
catatan ru, satu-satunya wilayah kecamatan yang relatif sudah clear and clean peta kecamatannya di daerah ini adalah kecamatan pinang raya. 
saat itu, kabag pemdes setkab bengkulu utara, drs sudarman, merampungkan penegasan batas desa di wilayah pecahan kecamatan ketahun. 
proses yang melibatkan badan informasi geospasial (big) hingga topografi daerah area militer (top dam) kodam 2 sriwijaya saat itu berhasil merampungkan potret peta kecamatan. 
peta tersebut pun, menjadi jejak kerja sudarman selaku birokrat, sebelum kemudian pensiun kemudian digesernya pemdes keluar dari komposan setda dan masuk sebagai salah satu bidang di dpmd. 
baca juga:penertiban tapal batas desa diambil alih dpmd
baca juga: dpmd ambil alih penertiban tapal batas desa di mukomuko
potensi konflik kepentingan peta desa pada zona investasi 
pengamat kebijakan publik universitas ratu samban, salamun haris, menyampaikan, penegasan batas antar desa yang sangat penting untuk dimulai dan menjadi fokus daerah saban tahunnya, akan dihadapkan dengan potensi gesekan pada wilayah-wilayah yang masuk dalam kawasan investasi. 
sebut saja kalau di daerah ini mulai di wilayah kecamatan giri mulya, putri hijau, ketahun, pinang raya, marga sakti sebelat, napal putih hingga ulok kupai. 
"karena pasti akan berdampak pada luasan wilayah. luasan wilayah, berimplikasi pada masuk atau tidaknya sebuah kawasan otonom itu sebagai desa penyangga perusahaan," ungkapnya, menganalisa. 
garapan kerja penegasan batas antar desa, terus salamun, memang bukan perkara mudah. karena selain dihadapkan dengan proses teknis, juga diwarnai dengan lintas kepentingan di dalamnya hingga penyadaran akan pentingnya penegasan kewilayahan. 
baca juga:penertiban tapal batas desa diambil alih dpmd
baca juga: dpmd ambil alih penertiban tapal batas desa di mukomuko
"sejauh ini, luasan wilayah pemerintahan desa masih dibayangi dengan klaim-klaim. baik yang bersinggungan dengan kawasan perizinan, seperti hak guna usaha (hgu), izin usaha pertambangan (iup) hingga kawasan hutan lindung," terangnya.  
pemda harus hadir dalam proses pengusulan perhutanan sosial 
hal yang tak kalah penting, masih salamun, adalah perlunya kehadiran pemerintah daerah kabupaten dalam proses penerbitan ijin dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk) terkait dengan perhutanan sosial. 
"karena bengkulu utara merupakan basis daerah dengan wilayahnya berupa hutan dalam gugusan bukit barisan yang membujur dari aceh hingga lampung yang menjadi objek direktif pusat dalam program perhutanan sosial," ungkapnya, mengingatkan. 
akan tetapi, pemerintah daerah sejak hampir 2 dekade, tak lagi memiliki kewenangan di bidang kehutanan. inilah sebabnya, tak ada lagi opd yang mengurusi kehutanan yang maha luas itu. kewenangan yang masih ada, sebatas pengawasan di bidang perkebunan yakni dinas perkebunan. 
baca juga:penertiban tapal batas desa diambil alih dpmd
baca juga: dpmd ambil alih penertiban tapal batas desa di mukomuko
"dan bengkulu utara telah masuk dalam keputusan perhutanan sosial yang telah diterbitkan kementerian lhk sejak 2023. sedangkan proses pengusulannya, nyaris tanpa melalui kabupaten. pengusulan dapat langsung dilakukan ke kementerian melalui perpanjangan pusat di provinsi," ungkapnya, mengkhawatirkan. 
dikonfirmasi ru, kabag sumber daya alam (sda) setkab bengkulu utara, wahidu syawal, membenarkan kalau di daerah ini sudah masuk beberapa wilayah sebagai lokus direktif pusat sebagai perhutanan sosial. 
wahidu yang mengaku tidak ingat persis seluruh wilayahnya, lantaran tengah di luar kantor saat diwawancara, beberapa wilayah itu seperti di desa pematang balam, desa sumber rejo, desa taba tembilang yang tengah dalam proses yakni di wilayah yang masuk dalam kecamatan padang jaya. 
"jadi ada beberapa hal prinsip dalam perhutanan sosial ini. dilarang menanam sawit. penggunaan kawasan hutan pun, berbatas waktu. namun lewat perhutanan sosial ini, potensi wisata misalnya air terjun, bisa dikelola setelah masuk dalam kawasan perhutanan sosial," terang wahidu syawal. 
baca juga:penertiban tapal batas desa diambil alih dpmd
baca juga: dpmd ambil alih penertiban tapal batas desa di mukomuko
penelusuran ru, mendapati jejak potensi gesekan antar desa, setelah ditemukannya tempat-tempat potensial yang memungkinkan digarap sebagai kawasan wisata alam yang masih banyak tersembunyi di hutan-hutan perawan. lagi-lagi, penegasan batas antar desa yang abu-abu menjadi pemicu.
--
kepala dpmd bengkulu utara, rahmat hidayat, sstp,mm, saat dikonfirmasi ru menyampaikan penegasan batas antar desa sudah menjadi wilayah kewenangan instansinya, sejalan dengan masuknya pemdes dalam bagan struktur organisasi. 
tak ditampiknya, penataan batas desa ini sudah menjadi prioritas daerah, bahkan pemerintah pusat. namun, kini pihaknya masih akan melakukan penguatan di sektor regulasi, dimana terlebih dahulu akan dilakukan revisi perda sotk. 
baca juga:penertiban tapal batas desa diambil alih dpmd
baca juga: dpmd ambil alih penertiban tapal batas desa di mukomuko
"penguatan regulasi ini akan menjadi dasar kewenangan yang menjadi dasar dalam proses penganggaran nantinya," ujar rahmat hidayat, via seluler. 
birokrat lulusan sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri (stpdn) ini menjelaskan, peta kecamatan yang sudah berdasarkan penegasan batas antar desa yang sudah ada diantaranya kecamatan pinang raya dan kecamatan giri mulya. 
"sesuai regulasi juga, penegasan batas ini wajib dilalui oleh musyawarah," tegasnya. 
regulasi memang mengatur sejak 2021, dimana penegasan batas antar desa ini dilakukan dengan pola pemetaan berbasis partisipatif. 
baca juga:penertiban tapal batas desa diambil alih dpmd
baca juga: dpmd ambil alih penertiban tapal batas desa di mukomuko
layaknya pembelian lahan antar warga, penegasan batas antar desa ini dilakukan musyawarah yang melibatkan desa-desa yang berbatasan dan akan menjadi salah satu indikator verifikasi yang akan dilakukan oleh big, sebelum merekomendasikan pengesahan peta wilayah oleh kementerian dalam negeri. 
setelah peta disetujui kemendagri, barulah diturunkan ke daerah dan dapat diterbitkan surat keputusan kepala daerah tentang peta wilayah yang sudah dalam kondisi clean and clear.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 17 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan