Mulai Muncul Harapan Kelurahan jadi Desa

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 16 Oct 2024 - 21:35

Nofrizal-Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Animo kelurahan menjadi desa, kini sudah menjadi harapan masyarakat. Apalagi, di tengah menggeliatkan pembangunan dan fiskal di desa, kelurahan yang masih berstatus OPD dihadapkan dilema persoalan laten tersebut.

Seperti diungkapkan, Triyono, warga Kelurahan Kemumu saat dibincangi RU, menilai kelurahan menjadi desa dianggap sebagai jawaban atas fakta keterbatasan fiskal untuk melaksanakan pembangunan.

"Kalo saya pribadi, menjadi desa saat ini jauh lebih ideal. Kalo bisa kelurahan jadi desa, kenapa tidak?" ungkapnya, belum lama ini.

Dengan adanya potensi pariwisata alam, ditambah dengan prestasi yang mengantarkan Kemumu sebagai jawara Kampung Wisata di Provinsi Bengkulu tahun 2024, sangat mungkin menjadi atensi pusat untuk menambah dukungan fiskal, ketika wilayah ini sebagai desa.

"Karena kami tahun ini menjadi juara 1 kampung wisata," ungkapnya.

Ada 15.124 Desa Dapat Tambahan Fiskal

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, diketahui meneken Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 1 September 2024.

Dijelaskan Menkeu, lewat KMK tersebut dialokasikan tambahan dana desa tahun anggaran 2024 sebesar Rp 2 triliun yang dibagikan kepada 15.124 desa di Indonesia.

Anggaran terbesar dialokasikan kepada desa berdasarkan kriteria kinerja pemerintah desa dengan nilai total Rp 1.996.780.000.000 atau 1,9 triliun lebih.

Sisanya, turut dialokasikan anggaran sebesar Rp 3.220.000.000 atau 3,2 miliar rupiah. Anggaran ini, diberikan kepada 92 desa di Indonesia berdasarkan kriteria kriteria penghargaan desa dari kementerian negara/lembaga.

Indikator Fiskal Salah-Satunya Anugerah Desa Wisata

RU menyelisik, tindak lanjut KMK Nomor 352 Tahun 2024, Kemenkeu pada Selasa, 17 September 2024 menggelar rapat bersama dengan pemerintah daerah se Indonesia, menjabar paramater-parameter yang digunakan dalam pengelokasian.

mulai muncul harapan kelurahan jadi desa                             radarutara.bacakoran.co - animo kelurahan menjadi desa, kini sudah menjadi harapan masyarakat. apalagi, di tengah menggeliatkan pembangunan dan fiskal di desa, kelurahan yang masih berstatus opd dihadapkan dilema persoalan laten tersebut. 
seperti diungkapkan, triyono, warga kelurahan kemumu saat dibincangi ru, menilai kelurahan menjadi desa dianggap sebagai jawaban atas fakta keterbatasan fiskal untuk melaksanakan pembangunan. 
"kalo saya pribadi, menjadi desa saat ini jauh lebih ideal. kalo bisa kelurahan jadi desa, kenapa tidak?" ungkapnya, belum lama ini. 
dengan adanya potensi pariwisata alam, ditambah dengan prestasi yang mengantarkan kemumu sebagai jawara kampung wisata di provinsi bengkulu tahun 2024, sangat mungkin menjadi atensi pusat untuk menambah dukungan fiskal, ketika wilayah ini sebagai desa.
baca juga:mengulik cerita pembuatan irigasi peninggalan belanda di kelurahan kemumu
baca juga:jika kelurahan jadi desa, asetnya kemana? ini penjelasanya versi uu desa 
"karena kami tahun ini menjadi juara 1 kampung wisata," ungkapnya. 
ada 15.124 desa dapat tambahan fiskal 
menteri keuangan, sri mulyani, diketahui meneken keputusan menteri keuangan (kmk) nomor 352 tahun 2024 tentang rincian insentif desa setiap setiap desa tahun anggaran 2024 pada tanggal 1 september 2024. 
dijelaskan menkeu, lewat kmk tersebut dialokasikan tambahan dana desa tahun anggaran 2024 sebesar rp 2 triliun yang dibagikan kepada 15.124 desa di indonesia.
anggaran terbesar dialokasikan kepada desa berdasarkan kriteria kinerja pemerintah desa dengan nilai total rp 1.996.780.000.000 atau 1,9 triliun lebih. 
baca juga:kelurahan jadi desa sangat ideal, menyikapi potensi lolosnya pemekaran kabupaten 
baca juga:ini tugas verifikator kabupaten/kota pada usulan perubahan status kelurahan menjadi desa 
sisanya, turut dialokasikan anggaran sebesar rp 3.220.000.000 atau 3,2 miliar rupiah. anggaran ini, diberikan kepada 92 desa di indonesia berdasarkan kriteria kriteria penghargaan desa dari kementerian negara/lembaga.
indikator fiskal salah-satunya anugerah desa wisata 
ru menyelisik, tindak lanjut kmk nomor 352 tahun 2024, kemenkeu pada selasa, 17 september 2024 menggelar rapat bersama dengan pemerintah daerah se indonesia, menjabar paramater-parameter yang digunakan dalam pengelokasian. 
adapun kriteria untuk penghargaan dari kementerian/lembaga tahun 2023 meliputi : anugerah desa wisata indonesia tahun 2022; desa digital tahun 2023; desa one village one product tahun 2023; 
selanjutnya, pemenang kepala desa perempuan tahun 2022; desa percontohan anti korupsi tahun 2021 sampai dengan tahun 2023; serta desa devisa tahun 2022 dan tahun 2023 yang diresmikan sebelum tanggal 30 juni 2023. 
baca juga:kelurahan menjadi desa, tahapan ini yang melibatkan dprd 
baca juga:pemda bisa ubah status kelurahan jadi desa, syaratnya atas prakarsa masyarakat
dijelaskan juga, untuk penghargaan insentif desa dari kementerian/lembaga tahun 2024 meliputi : desa cantik statistik, lomba desa, anugerah desa wisata indonesia tahun 2023; kampanye sadar wisata (ksw) 5.0 serta program kampung iklim. 
pantauan media yang dikomparasikan dengan pembahasan secara zoom bertajuk "pengelolaan dana desa : kinerja desa positif, dapat bonus insentif" oleh direktur dana desa, insentif, otonomi khusus dan keistimewaan kemarin itu, memaparkan parameter yang bisa dijadikan rujukan desa kedepan. 
hal penting yang disampaikan diantaranya adanya kriteria utama serta kriteria kinerja yang harus dilakukan oleh desa, untuk bisa mendapatkan tambahan dana desa. salah satunya tidak menjadi obyek praktik korupsi.
urgensi pergerakan politik kelurahan menjadi desa 
kabupaten yang sudah menelurkan 2 dob yakni kabupaten mukomuko dan kabupaten bengkulu tengah (benteng), potensial kembali menelurkan kabupaten ketiganya. 
baca juga:kelurahan bisa menjadi desa, begini alur mekanismenya sesuai regulasi
baca juga:menyeruak senyap, kelurahan pengin menjadi desa 
seperti diketahui, diawali riak-riak bertahun-tahun yang terbilang jalan di tempat. kali ini, pergerakan politik itu, cenderung lebih progresif. tak pelak, jumlah desa di daerah induk pun akan berkurang.
berkurangnya jumlah desa, otomatis memberikan kerugian dari sisi fiskal pusat ke daerah saban tahunnya. karena salah satu indikator tkd dari kemenkeu adalah jumlah desa dan masyarakat di dalamnya.
proposal seputar rancang bangun daerah otonomi anyar yang rencananya dinamai bumi pekal itu, hasil penilaian tim ahli memiliki skor 430. 
poin yang didapatkan atas beberapa variabel oleh akademisi tersebut, nilainya belum lebih tinggi dari nilai kabupaten induk. cataran ru, hanya terpaut 18 poin.
baca juga:jika kelurahan jadi desa, asetnya kemana? ini penjelasanya versi uu desa 
baca juga:mengulik cerita pembuatan irigasi peninggalan belanda di kelurahan kemumu
itu artinya, kabupaten induk yang kini memiliki 19 kecamatan dengan 215 desa dan 5 kelurahan itu, memenuhi syarat awal untuk kembali dimekarkan.
catatan ru lainnya, calon dob itu, sudah mendapatkan dukungan wilayah baik kecamatan hingga desa. wilayah dob yang tengah berproses di daerah ini, berkomposisikan enam wilayah kecamatan.
wilayahnya meliputi : putri hijau, ketahun, pinang raya, napal putih, ulok kupai dan marga sakti sebelat, dengan dukungan kumulatif 60 desa di dalamnya. sementara, keenam wilayah kecamatan tersebut, merupakan lumbung jumlah penduduk, berikut luas wilayah. 
mantan anggota dprd bengkulu utara, nofrizal, menilai langkah politik saat ini sudah harus dimulai, khususnya dalam upaya mengusulkan perubahan status kelurahan menjadi desa. 
baca juga:kelurahan jadi desa sangat ideal, menyikapi potensi lolosnya pemekaran kabupaten 
baca juga:ini tugas verifikator kabupaten/kota pada usulan perubahan status kelurahan menjadi desa 
"karena syarat prinsip dan utama untuk mengubah status kelurahan menjadi desa ini, adalah munculnya prakarsa dari masyarakat. walaupun, regulasi juga menegasi, pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten, memiliki kewenangan di bidang penataan desa ini," kata politisi partai amanat nasional (pan) ini. 
sejalan dengan laju rencana pemekaran kabupaten untuk kali ketiga, nofrizal menilai perubahan status kelurahan menjadi desa, ini juga sangatlah penting. 
terlepas bagaimana nantinya hasil rencana pemekaran kabupaten. fakta yang terjadi saat ini, kata dia, status kelurahan di kabupaten, relatif menghambat pembangunan. 
"pembangunan infrastrukturnya, mutlak dari program pemerintah daerah. kalaupun ada anggaran dana kelurahan, tidak lebih dari rp 250 juta untuk setahunnya," terangnya. 
baca juga:kelurahan menjadi desa, tahapan ini yang melibatkan dprd 
baca juga:pemda bisa ubah status kelurahan jadi desa, syaratnya atas prakarsa masyarakat
maka ketimpangan anggaran, lantaran status kelurahan merupakan organisasi perangkat daerah (opd) yang berada di bawah tali koordinasi kecamatan. 
dasar hukum kelurahan menjadi desa 
adanya dasar hukum, seperti peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 1 tahun 2017 tentang penataan desa, harus disikapi secara cerdas dan bijak. 
ketika status kelurahan itu berubah menjadi desa, maka akan berimplikasi pada pada besaran transfer pusat ke daerah, baik dau, dbh hingga dana desa.
"komponen transfer pusat itu, akan di breakdown di daerah sebagai penghasilan tetap desa serta alokasi dana desa yang diambil dari pengelolaan dau," bebernya, menjelas dari sisi anggaran. 
baca juga:kelurahan bisa menjadi desa, begini alur mekanismenya sesuai regulasi
baca juga:menyeruak senyap, kelurahan pengin menjadi desa 
dengan adanya keleluasaan fiskal yang dapat dikelola secara otonom oleh pemerintahan desa, nofrizal menilai percepatan pembangunan di eks kawasan kelurahan akan lebih cepat dicapai. 
"karena selain dd, add dan bhpr. pemerintah juga masih dapat mengalokasikan pembangunannya di wilayah desa. maka akan terjadi percepatan pembangunan. karena motor pembangunannya dilakukan secara paralel," analisanya. 
mengulas kembali, verifikasi yang dilakukan oleh tim kabupaten/kota itu, bersifat mutatis mutandis yang merujuk pada pasal 20 dan 22 permendagri tentang penataan desa. 
pasal 20 
(1) verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) berupa: a. verifikasi administrasi; dan b. verifikasi teknis. 
baca juga:jika kelurahan jadi desa, asetnya kemana? ini penjelasanya versi uu desa 
baca juga:mengulik cerita pembuatan irigasi peninggalan belanda di kelurahan kemumu
(2) verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah desa dan notulen musyawarah desa serta batas usia minimal desa induk dan jumlah penduduk minimal.
 (3) verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan. 
pasal 22 
(1) hasil kajian dan verifikasi persyaratan desa persiapan oleh tim pembentukan desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk desa persiapan. 
(2) rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan bupati/wali kota untuk melakukan pemekaran desa. 
baca juga:kelurahan jadi desa sangat ideal, menyikapi potensi lolosnya pemekaran kabupaten 
baca juga:ini tugas verifikator kabupaten/kota pada usulan perubahan status kelurahan menjadi desa 
(3) dalam hal bupati/wali kota menyetujui pemekaran desa, bupati/wali kota menetapkan dengan peraturan bupati/walikota tentang pembentukan desa persiapan. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 17 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan