Masih Ada yang Tanya, Ini Tahapan Utama Pilkades PAW

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 10 Oct 2024 - 21:32

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bengkulu Utara (BU), Rahmat Hidayat, SSTP, MM-Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Pergeseran waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak ke tahun 2025. Juga bakal dibarengi pelaksanaan Pilkades Pergantian Antar Waktu (PAW) di Kabupaten Bengkulu Utara (BU).

Beberapa desa yang menggelar Pilkades khusus itu, semisal pada desa-desa yang kades definitifnya tidak lagi menjabat, lantaran berbagai hal, salah satunya terjerat hukum dan sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap atau inkrah.

Mereka yang mulai mengincar posisi kades, sudah pasti mempersiapkan diri. Utamanya, menjadi penjelasan regulasi, agar proses yang berkejar waktu itu, tidak kemudian meninggalkan persoalan di kemudian hari, lantaran kesalahan administratif, teknis atau pun mekanismenya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bengkulu Utara, Rahmat Hidayat,SSTP,MM, mengatakan penjabat kades, akan melaksanakan tugas hingga terpilihnya kepala desa definitif, dalam pilkades serentak yang akan digelar 2025.

Ada juga desa yang akan menggelar pemilihan kadesnya, tanpa melalui pilkades serentak, tapi melalui Pilkades Pergantian Antar Waktu atau PAW yang memang diatur dalam mekanisme.

"Pilkades PAW ini, dilakukan karena masa jabatan kades yang kosong karena beberapa hal yang diatur regulasi, masih lebih dari 2 tahun," jelasnya.

Dia menerangkan, Bupati Ir H Mian, meminta agar proses tindak lanjut sebagaimana turut ditegasi oleh Mendagri dalam suratnya Nomor : 100.3.5.5/2625/SJ tertanggal 5 Juni 2024, yang secara umum menjelaskan perihal penegasan ketentuan perubahan pasal peralihan terkait kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam UU Desa, segera dilakukan.

"Dari total 187 desa yang dilakukan pengukuhan kembali, menyikapi perubahan masa jabatan kades dari 6 tahun menjadi 8 tahun, turut mempengaruhi peta rencana pelaksanaan Pilkades serentak gelombang II tahun 2025," ujar Rahmat Hidayat, kemarin.

Sebelumnya, lanjut dia, desain rencana Pilkades Serentak Gelombang II Tahun 2025 di daerah ini, akan digelar pada 32 desa di daerah.

Namun setelah dilakukan penyelarasan kebijakan baru berdasarkan UU Desa terbaru, gelombang pilkades berikutnya adalah bagi mereka yang dilantik pada bulan Oktober 2019.

masih ada yang tanya, ini tahapan utama pilkades paw                            radarutara.bacakoran.co - pergeseran waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak ke tahun 2025. juga bakal dibarengi pelaksanaan pilkades pergantian antar waktu (paw) di kabupaten bengkulu utara (bu). 
beberapa desa yang menggelar pilkades khusus itu, semisal pada desa-desa yang kades definitifnya tidak lagi menjabat, lantaran berbagai hal, salah satunya terjerat hukum dan sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap atau inkrah.
mereka yang mulai mengincar posisi kades, sudah pasti mempersiapkan diri. utamanya, menjadi penjelasan regulasi, agar proses yang berkejar waktu itu, tidak kemudian meninggalkan persoalan di kemudian hari, lantaran kesalahan administratif, teknis atau pun mekanismenya.
kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd) bengkulu utara, rahmat hidayat,sstp,mm, mengatakan penjabat kades, akan melaksanakan tugas hingga terpilihnya kepala desa definitif, dalam pilkades serentak yang akan digelar 2025. 
baca juga:secepatnya, proses paw anggota bpd yang mengundurkan diri 
baca juga:desa diminta segera proses paw anggota bpd yang mengalami kekosongan
ada juga desa yang akan menggelar pemilihan kadesnya, tanpa melalui pilkades serentak, tapi melalui pilkades pergantian antar waktu atau paw yang memang diatur dalam mekanisme. 
"pilkades paw ini, dilakukan karena masa jabatan kades yang kosong karena beberapa hal yang diatur regulasi, masih lebih dari 2 tahun," jelasnya. 
dia menerangkan, bupati ir h mian, meminta agar proses tindak lanjut sebagaimana turut ditegasi oleh mendagri dalam suratnya nomor : 100.3.5.5/2625/sj tertanggal 5 juni 2024, yang secara umum menjelaskan perihal penegasan ketentuan perubahan pasal peralihan terkait kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam uu desa, segera dilakukan.
"dari total 187 desa yang dilakukan pengukuhan kembali, menyikapi perubahan masa jabatan kades dari 6 tahun menjadi 8 tahun, turut mempengaruhi peta rencana pelaksanaan pilkades serentak gelombang ii tahun 2025," ujar rahmat hidayat, kemarin. 
baca juga:usulan paw anggota bpd harus melalui tahapan ink
baca juga:dpmd matangkan persiapan perpanjangan jabatan kades 8 tahun dan paw kades
sebelumnya, lanjut dia, desain rencana pilkades serentak gelombang ii tahun 2025 di daerah ini, akan digelar pada 32 desa di daerah. 
namun setelah dilakukan penyelarasan kebijakan baru berdasarkan uu desa terbaru, gelombang pilkades berikutnya adalah bagi mereka yang dilantik pada bulan oktober 2019. 
"ada 11 desa yang akan menggelar pilkades, karena masa jabatan kadesnya berakhir pada tahun tersebut yakni di bulan-bulan oktober," terangnya. 
data dibaca ru, kesebelas titik pilkades itu, menyebar mulai dari wilayah kecamatan kota arga makmur yakni desa lubuk sahung yang kini dijabat oleh kadi ismanto.  
baca juga:anggota paw bpd otomatis menyesuaikan undang-undang yang baru
baca juga: catatan cerita sebelum pelantikan paw komisioner kpu bengkulu utara 
kecamatan giri mulya yakni desa suka mulya yang kini masih dijabat nirmi; kecamatan lais desa dusun raja yang kini masih dijabat suroyo; kecamatan batik nau, desa durian amparan yang kini masih dijabat ade indra gunawan;
kecamatan ketahun, desa urai yang kini masih dijabat nodi haryanda; kecamatan napal putih, desa gembung raya yang kini masih dijabat oleh suparno;
kecamatan air besi, talang renah yang kini masih dijabat oleh sarmannadi, selanjutnya desa sungai pura yang kini masih dijabat yusmandi; kecamatan air napal, desa pasar bembah yang kini masih dijabat medi safroni serta desa lubuk tanjung yang kini dijabat rudi agustri;
kecamatan air padang, desa teluk ajang yang kini masih dijabat lihusdin dan  kecamatan marga sakti sebelat, desa karya jaya yang kini masih dijabat waskito. 
baca juga: tanpa musdes, pelantikan paw kades berangan mulya dinilai tak prosedural
baca juga:secepatnya, proses paw anggota bpd yang mengundurkan diri 
"kesebelas kades tersebut, dilantik sejak 23 oktober 2019," terangnya. 
mekanisme teknis pilkada paw 
pilkades paw diatur dalam peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. 
secara umum, memiliki tiga tahapan sebagaimana diterang pada pasal 47d yang meliputi: a. persiapan; b. pelaksanaan; dan c. pelaporan. 
pada huruf (2) menerangkan, tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
baca juga:desa diminta segera proses paw anggota bpd yang mengalami kekosongan
baca juga:usulan paw anggota bpd harus melalui tahapan ink
a. pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar waktu oleh bpd paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan; 
b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban anggaran pendapatan dan belanja desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
baca juga:dpmd matangkan persiapan perpanjangan jabatan kades 8 tahun dan paw kades
baca juga:anggota paw bpd otomatis menyesuaikan undang-undang yang baru
e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
f. penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
pelaksana atau subyek-subyek saat pilkades khusus itu, diterang pula pada pasal 47c ayat (1); panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47b ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa antar waktu. 
kemudian pada ayat (2) menjelaskan, penyaringan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
baca juga: catatan cerita sebelum pelantikan paw komisioner kpu bengkulu utara 
baca juga: tanpa musdes, pelantikan paw kades berangan mulya dinilai tak prosedural
selanjutnya pada ayat (3) dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan. 
bagaimana mekanisme seleksi tambahan itu? teknisnya diterangkan pada ayat (4) yang menegasi, seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: 
a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan desa; b. tingkat pendidikan; dan/atau c. persyaratan lain yang ditetapkan bupati/wali kota.
kemudian pada ayat (5), manakala calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
langkah antisipatif, menyikapi hal-hal yang dimungkinkan terjadi, salah satunya ditegas pada ayat (6) yang menerangkan; dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bpd menunda pelaksanaan musyawarah desa pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh bpd. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 11 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan