Prabowo Janjikan Perbaiki Kualitas Hidup Hakim di Indonesia

Prabowo juga menyeru sikap kenegarawanan di kalangan hakim dan meminta dukungan bantuan untuk bersatu dalam membenahi negara. 

Tak hanya itu saja, Prabowo yang sudah dibayangi tenggat waktu pemerintah membayar hutang jatuh tempo ribuan triliun, turut menegasi mereka yang menerima fasilitas dari negara, para pengusaha pengusaha besar agar bisa membayar pajak,  membayar kewajiban mereka dengan sebaik baiknya. 

BACA JUGA:Hakim Mulai Cuti Serentak, Tapi Ada Juga Yang Tidak! Begini Nasib Persidangan se Indonesia

BACA JUGA:Geliat Kompetisi Pilkada Usai Putusan MK, Ini Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi

"Saya juga kaget mendengar kondisi kalian, tapi saya sudah merencanakan bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian kira kira itu dulu. Sementara ya saudara pada saatnya nanti, saya minta waktu untuk bisa bertatap muka dan bicara langsung sama saudara," ungkapnya. 

Lebih jauh, Prabowo yang dilahirkan dari lingkungan militer ini menegaskan, bahwa kunci dari negara yang maju dari negara yang baik, negara yang bebas korupsi kuncinya adalah hakim yang tidak bisa dibeli. 

Mantan Danjen Kopassus yang memiliki hobi membaca ini, turut menceritakan salah satu hal yang dia pelajari selama malang melintang mempersiapkan diri jauh sebelumnya menjadi Presiden terpilih.

Diceritakan Prabowo, selain mempelajari protokol kenegaraan, layaknya Inggris misalnya, judge atau hakim itu berjalan langsung di belakang kepala negara, di belakang raja dan berjalan di depan perdana menteri.

BACA JUGA:Hakim Mulai Cuti Serentak, Tapi Ada Juga Yang Tidak! Begini Nasib Persidangan se Indonesia

BACA JUGA:Geliat Kompetisi Pilkada Usai Putusan MK, Ini Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi

"....demikian pentingnya mereka (hakim) dalam memandang yudikatif. Marilah kita sama sama memperbaiki negara kita," pungkasnya, di penghujung wicara via seluler dari pimpinan rapat, Sufmi Dasco. 

Membaca lansiran SHI jelang pelaksanaan cuti tahunan serentak sebagai langkah protes kepada pemerintah, selain rasionalisasi pendapatan yang stagnan selama 12 tahun. 

Tuntutan lainnya para kalangan hakim di Indonesia ini termasuk dengan fasilitas penunjang, tak terkecuali sistem pengamanan melekat, menyikapi besarnya tanggungjawab seorang hakim yang dipastikan dalam setiap putusannya akan berimbas menyenangkan pihak yang menang dan tidak menyenangkan mereka kalah.