Hakim Mulai Cuti Serentak, Tapi Ada Juga Yang Tidak! Begini Nasib Persidangan se Indonesia

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 07 Oct 2024 - 20:52

ILUSTRASI-istimewa-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Sesuai rencana, mulai 7 hingga 11 Oktober 2024, hakim se Indonesia memulai jadwal mereka dalam aksi cuti tahunan serentak sebagai bentuk protes kepada pemerintah.

Meski begitu, tidak seluruh kalangan pengadil dunia ini, turut kompak secara nyata. Walaupun, mereka-mereka yang tak turun ke ibu kota negara alih-alih menggelar aksi. Aksi protes yang didukung oleh ribuan hakim itu, mengklaim memberikan dukungan moril.

Seperti halnya di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. Humas Pengadilan Negeri (PN) Arga Makmur, Rika Riski Hairani,SH, saat dikonfirmasi RU, mengatakan, satu hakim melaksanakan cuti tahunan serentak.

Namun begitu, Rika menjelaskan, penyelenggaraan persidangan tetap menjadi prinsip bagi pihaknya selama kurun waktu 5 hari aksi yang dimulai Senin 7 Oktober hingga hingga Jumat, 11 Oktober 2024 ini.

Dia menjelaskan, selain seorang sejawatnya yang mengikuti cuti. Untuk hakim-hakim yang lain mendukung dengan menggunakan pita putih serta mengosongkan jadwal sidang mulai hari ini hingga tanggal 11 Oktober 2024.

"Kecuali perkara Anak atau gugatannya sederhana yang memiliki jangka waktu penyelesaian singkat serta perkara yang sudah ditentukan jadwalnya sebelum adanya aksi hari ini," ujar Rika, kepada wartawan, Senin, 7 Oktober 2024.

Catatan media, rencana aksi protes menuntut rasionalisasi pendapatan hakim yang ajeg selama 12 tahun, pada 28 September 2024, sudah didukung oleh 1.326 hakim di Indonesia.

Gerbong aksi yang menamakan diri Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia, juga terpantau aktif bersuara di rimba maya turut menginformasikan rencana aksi mereka.

Redaksi RU, menerima rilis resmi dari motor penggerak aksi itu yang mengabarkan kondisi rencana aksi pada 28 September 2024.

Dalam rilis itu, dijelaskan tiga skema Aksi Cuti Bersama yang akan dilakukan sebagai berikut:

hakim mulai cuti serentak, tapi ada juga yang tidak! begini nasib persidangan se indonesia                            radarutara.bacakoran.co - sesuai rencana, mulai 7 hingga 11 oktober 2024, hakim se indonesia memulai jadwal mereka dalam aksi cuti tahunan serentak sebagai bentuk protes kepada pemerintah.
meski begitu, tidak seluruh kalangan pengadil dunia ini, turut kompak secara nyata. walaupun, mereka-mereka yang tak turun ke ibu kota negara alih-alih menggelar aksi. aksi protes yang didukung oleh ribuan hakim itu, mengklaim memberikan dukungan moril. 
seperti halnya di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu. humas pengadilan negeri (pn) arga makmur, rika riski hairani,sh, saat dikonfirmasi ru, mengatakan, satu hakim melaksanakan cuti tahunan serentak.
namun begitu, rika menjelaskan, penyelenggaraan persidangan tetap menjadi prinsip bagi pihaknya selama kurun waktu 5 hari aksi yang dimulai senin 7 oktober hingga hingga jumat, 11 oktober 2024 ini.
baca juga:didukung 1.326 hakim, begini skema 'cuti protes' se-indonesia pada 7-11 oktober
baca juga:diharapkan jadi pertimbangan hakim, 2 surat gubernur bengkulu dilayangkan ke ma
dia menjelaskan, selain seorang sejawatnya yang mengikuti cuti. untuk hakim-hakim yang lain mendukung dengan menggunakan pita putih serta mengosongkan jadwal sidang mulai hari ini hingga tanggal 11 oktober 2024.
"kecuali perkara anak atau gugatannya sederhana yang memiliki jangka waktu penyelesaian singkat serta perkara yang sudah ditentukan jadwalnya sebelum adanya aksi hari ini," ujar rika, kepada wartawan, senin, 7 oktober 2024.
catatan media, rencana aksi protes menuntut rasionalisasi pendapatan hakim yang ajeg selama 12 tahun, pada 28 september 2024, sudah didukung oleh 1.326 hakim di indonesia. 
gerbong aksi yang menamakan diri gerakan solidaritas hakim indonesia, juga terpantau aktif bersuara di rimba maya turut menginformasikan rencana aksi mereka.
baca juga:geliat kompetisi pilkada usai putusan mk, ini pendapat berbeda hakim konstitusi 
baca juga: pemerintah akan rekrut calon hakim secara besar-besaran di tahun 2024
redaksi ru, menerima rilis resmi dari motor penggerak aksi itu yang mengabarkan kondisi rencana aksi pada 28 september 2024. 
dalam rilis itu, dijelaskan tiga skema aksi cuti bersama yang akan dilakukan  sebagai berikut:
1. hakim yang mengambil cuti, lalu berangkat ke jakarta bergabung dalam aksi solidaritas.
2. hakim mengambil cuti dan berdiam diri di rumah. ini sebagai bentuk dukungan moril kepada rekan-rekannya yang berjuang di jakarta.
3. bagi hakim yang hak cuti tahunannya sudah habis, akan didorong untuk mengosongkan jadwal sidang selama tanggal 7 hingga 11 oktober 2024.
baca juga:didukung 1.326 hakim, begini skema 'cuti protes' se-indonesia pada 7-11 oktober
baca juga:diharapkan jadi pertimbangan hakim, 2 surat gubernur bengkulu dilayangkan ke ma
mengulas upaya perjuangan lamanya, dijelaskan sejak tahun 2019, para hakim melalui organisasi profesinya, ikatan hakim indonesia (ikahi), telah berjuang dengan sabar dan gigih untuk mendorong perubahan terhadap pp 94 tahun 2012. 
"ultimum remedium atau langkah terakhir hakim indonesia dalam aksi cuti bersama ini, bukanlah pilihan yang diambil dengan tergesa," tegas para hakim menyerukan. 
buntut rencana aksi para hakim, diterangkan pula sebelumnya langkah resmi dan formal telah ditempuh, dengan harapan agar pemerintah memberikan perhatian yang serius dan langkah nyata terhadap tuntutan tersebut. 
tapi tindaklanjut dari upaya itu dinilai belum mendapatkan tanggapan yang sepadan dari pemerintah. 
baca juga:geliat kompetisi pilkada usai putusan mk, ini pendapat berbeda hakim konstitusi
baca juga: pemerintah akan rekrut calon hakim secara besar-besaran di tahun 2024
"....dengan berat hati namun penuh keyakinan, aksi cuti bersama ini menjadi pilihan terakhir demi memperjuangkan martabat dan kesejahteraan hakim di indonesia," tulis solidaritas hakim dalam press rilis resminya. 
lintas dukungan, turut diungkap dalam sikap solidaritas hakim. dijelaskan, dukungan itu mulai dari  hakim tingkat pertama, hakim tingkat banding, hingga beberapa hakim agung. 
dukungan moril juga muncul tak hanya dari kalangan hakim, tapi juga mendapatkan dukungan dari civil society, kelompok akademisi, hingga lembaga-lembaga yang peduli terhadap independensi peradilan di indonesia. 
"dukungan mereka menjadi bukti bahwa perjuangan ini adalah milik kita semua, milik bangsa indonesia yang mendambakan peradilan yang adil dan berwibawa," tulis aksi solidaritas hakim.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 8 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan