RADAR UTARA - Anggaran perekrutan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024. Mulai di bahas oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Dalam pertemuan yang digelar oleh di Kantor Kementrian Keuangan itu. Anas mengungkapkan adapun hasil pertemuan itu diantaranya, ia diminta Sri Mulyani untuk memetakan lebih detail antara kebutuhan pengadaan PNS maupun PPPK tahun depan. Namun, Anas telah melaporkan besaran pengadaan CASN 2024 akan lebih besar untuk menyerap kebutuhan lulusan baru atau fresh graduate. Dari hasil pemetaan itu nantinya, baru Sri Mulyani akan memperhitungkan besaran anggaran pengadaannya. "Jadi tadi kita sampaikan rencana rekrutmen di 2024 yang masih akan dipetakan, terutama yang fresh graduate. Karena usulan menyelesaikan PPPK juga akan jalan tapi menampung fresh graduate sedang dikaji," kata Anas di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/11/2023). "Untuk jumlah yang lebih besar dibanding 2023 dan keuangannya nanti akan dihitung," tegasnya. Kementerian PANRB memperkirakan, total kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) pada 2024 atau pada tahun akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sebanyak 1,3 juta orang. Sementara itu, Plh. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja mengatakan. Total kebutuhan itu merupakan hasil perhitungan pada tahun ini didasari dari tiga faktor yakni sisa formasi 2023, jumlah pegawai pensiun, dan perhitungan kebutuhan riil. "2024 ini kurang lebih kita sudah hitung formasi yang disiapkan 1,3 juta," ungkap Aba dalam Rapat Koordinasi Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasca Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN, dikutip Rabu (7/11/2023). BACA JUGA:Bengkulu Tak Masuk Lima Jadwal Selkom Tambahan PPPK Teknis Aba menyarankan, instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bisa memaksimalkan kebutuhan tersebut. Sebab, menurutnya, dari tahun ke tahun, Kementerian PANRB memberi ruang formasi kebutuhan yang besar. Namun, pemenuhan formasi itu tidak optimal. "Kami menerima banyak keluhan dari fresh graduate yang tidak bisa melamar. Usulan dari kementerian, lembaga, dan pemda belum optimal," ujar Aba. Ia mencontohkan, pada 2023, rencana kebutuhan ASN secara nasional sebanyak 1.030.751 baik calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun terdapat sejumlah instansi yang tidak mengusulkan formasi, termasuk terdapat beberapa pemda yang tidak mengoptimalkan usulan formasinya. Akibatnya, jumlah yang formasi ditetapkan tahun ini sebanyak 572.496 formasi ASN per 1 Agustus 2023 yang terdiri kebutuhan instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN, dan pemerintah daerah 493.634 ASN. Sementara itu, di pemerintah pusat itu, kebutuhannya sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk PPPK. Adapun, kebutuhan pemerintah daerah hanya dialokasikan khusus untuk PPPK dengan rincian sebanyak 296.084 PPPK Guru, 154.724 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 42.826 PPPK Teknis. (red)
Kategori :