Turut disampaikan Dedi, indeks honor Linmas Pilkada, tidak sama dengan indeks honor linmas Pemilu lalu. Kalau sebelumnya, honor seorang linmas Pemilu 2024 sebesar Rp 700 ribu perorangnya.
Itu berarti, KPU mesti merogoh lebih dari Rp 1,2 miliar. Dengan asumsi, honor yang diberikan untuk masa kerja satu bulan.
BACA JUGA:Tingkatkan Layanan Air Minum, 6 Desa di Mukomuko Dapat Pansimas
BACA JUGA:Kelurahan Kemumu Rencanakan Rangkaian Puncak Suroan Selama Lima Hari, Berikut Ini Jadwalnya.
"Pada Pilkada nanti, honor linmas sebesar Rp 650.000," terangnya.
Menyusutnya jumlah TPS, otomatis juga menyebabkan jumlah Lowongan kerja musiman saban tahun kontestasi, yakni Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga berkurang.
Dengan kebutuhan personel pada setiap TPS sebanyak 7 orang, Pemilu lalu KPPS yang direkrut oleh KPU melalui PPS sebanyak 6.272 orang. Saat itu, honornya, mulai dari Rp 1,1 juta sampai dengan Rp 1,2 juta perbulan, sesuai dengan jabatan.
"Otomatis KPPS juga berkurang, karena sesuai jumlah TPS," pungkasnya.
Untuk diketahui, Pemda Bengkulu Utara dalam hibah anggaran total mengalokasikan dukungan anggarannya untuk penyelenggaraan dan pengamanan Pilkada sebesar Rp 44.433.425.200.
BACA JUGA:Para Perokok Jangan Khawatir ! Ini 8 Cara Untuk Menghilangkan Racun Rokok Didalam Tubuh
BACA JUGA:Bukan Sekedar Bumbu Masakan, Ternyata Lengkuas Mampu Mengatasi Berbagai Penyakit Ditubuh Kita
Total anggaran hibah tersebut diberikan kepada KPU Bengkulu Utara sebesar Rp 28,8 miliar. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Bengkulu Utara sebesar Rp 10,2 miliar, Polres Bengkulu Utara sebesar Rp 4.057.248.000 serta Kodim 0423 Bengkulu Utara sebesar Rp 1.327.738.000.
Pantauan Radar Utara, total hibah daerah itu diakomodir dalam 2 fase penganggaran yakni pada APBD Perubahan 2023 yang diberikan kepada KPU Bengkulu Utara sebesar Rp 11.531.762.080.
Selanjutnya, pada APBD TA 2024 sebesar Rp 17.297.643.120. Maka total hibah untuk penyelenggara kontestasi di daerah itu sebesar Rp 28.829.405.200.
Skema yang sama, begitu juga terjadi pada hibah anggaran untuk lembaga pengawas Pilkada yakni Bawaslu Bengkulu Utara.