Selain paham agama, kata dia, seorang nazhir mesti memahami bahkan ahli dalam manajemen keuangan.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, juga sudah berkali-kali menyerukan potensi ekonomi syariah yang sangat potensial diperankan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia.
"Penyelarasan wakaf uang dengan agenda pembangunan nasional, dapat dimulai dengan sinkronisasi data sasaran program wakaf untuk masyarakat miskin dengan data Regsosek," terang Suharso menyeru.
BACA JUGA:Kabar Baru Soal STY di Timnas Indonesia
BACA JUGA:Burung Pleci Salvadori Enggano Jadi Maskot Pilkada Bengkulu Utara, Ini Filosofihnya?
"Kita semua bisa berkolaborasi dalam menuntaskan lokus-lokus wilayah yang teridentifikasi sebagai daerah kemiskinan ekstrim atau kampung ziswaf," terusnya lagi menegas.
Strategisnya pembangunan nasional lewat optimalisasi himpunan dana ummat, juga mulai menyeruak di daerah soal desentralisasi dana haji.
Seruan itu, menginisiasi pengelolaan dana haji secara mandiri berbasis daerah. Salah satunya muncul di Kabupaten Bengkulu Utara seruan ini.
Salah satunya di Kabupaten Bengkulu Utara (BU) saja, per 31 Oktober 2023, setoran haji.
Jika dihitung dengan total jumlah pendaftar, ditemukan angka nyaris tembus Rp 85 miliar. Update tahun 2024, angkanya konsisten menuju nominal Rp 100 miliar.
BACA JUGA:Innalillahi Wainnailaihi Rojiun, Angka Kematian Haji 2024 Tembus 1.300 Orang, Ada Data Mencegangkan
BACA JUGA:APINDO Sinyalkan Dampak AI di Sektor Ketenagakerjaan, Pendidikan Vokasi Harus Menjawab
Nominal tersebut, didapat dari besaran pendaftaran haji Rp 25 juta dikalikan jumlah pendaftar.
Politisi PKS, Agustanto, pernah menyuarakan soal ini. Menurutnya desentralisasi dana haji, sangat memungkinkan dilakukan.
Pemikiran ini, dilatari dengan niatan agar sebaran program-program pemerintah yang menggunakan kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
BKPH yang merupakan lembaga non struktural di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dapat dilakukan di seluruh daerah.