"Tinggal lagi apakah desentralisasi penuh atau desentralisasi dengan skema-skema yang dirasionalisasikan pemerintah," kata dia.
BACA JUGA:Lowongan Kerja dari KAI, Ada 4 Formasi, Rekrutmennya Simpel Banget. Buruan Daftar!
BACA JUGA:Kaum Adam Wajib Tahu! Ini 5 Khasiat Konsumsi Kopi Campur Madu Bagi Kesehatan
"Langkah ini sangat mungkin dilakukan," terusnya menyeru.
Desentralisasi dana haji, kata dia, bakal memberikan implikasi yang sangat luas. Khususnya daerah yang lazim dihadapkan dengan kasus laten; keterbatasan fiskal.
"Tinggal lagi peruntukannya, harus jelas. Supaya ga ngalor ngidul nantinya. Persis seperti DBH Sawit misalnya, peruntukannya kan jelas," ujarnya.
Di level elit, Presiden Joko Widodo atau Jokowi, bahkan pernah bilang kerja Badan Pengelola KeuanganHaji (BPKH) menjadi perhatian publik.
Itu terjadi karena mengelola dana haji yang besar dan berasal dari jemaah. Oleh karena itu, Jokowi, lugas mewanti-wanti agar BPKH hati-hati dalam mengelola dana jemaah haji.
BACA JUGA:Kabupaten Bengkulu Tengah Lahir dari Bengkulu Utara. Kini, 16 Tahun Sebagai Kabupaten Otonom...
BACA JUGA:Ada Perubahan Arah Kebijakan Dana Desa 2024
"BPKH kinerja dan gerak-geriknya selalu menjadi pusat perhatian masyarakat, kenapa? Karena mengelola dana haji dengan jumlah besar," ungkap Jokowi, Selasa, 12 Desember 2023.
Wanti-wanti itu, lugas disampaikan Jokowi pada Pengarahan Rapat Kerja atau Raker serta Milad ke-6 Badan Pengelola Keuangan Haji tahun lalu.
"Tadi disampaikan Pak Kepala BPKH, Rp 165 triliun. Gede banget, dana yang dikelola gede banget jadi saya titip hati-hati mengelola uang yang ada di BPKH," pesannya kepada BPKH, serius.
Jokowi meminta agar dana umat diinvestasikan di tempat aman. Jokowi mewanti-wanti jangan sampai dana umat diinvestasikan di tempat yang tidak jelas.
BACA JUGA:Macet Jalur Lintas Bengkulu Makin Parah, Antre Mengular Hingga 3 Jam
BACA JUGA:D'Bagindas Guncang Alun-alun Rajo Malim Paduko Arga Makmur, Bius Ribuan Penonton