"Dari sektor regulasi, baik UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan rumpun regulasi turunannya. Dipadu lagi dengan aturan lintas lembaga baik pemerintah dan lembaga pemerintah, ini menjadi sinyal positif tentang upaya bersama dalam menyuguhkan laga kontestasi politik yang fair dan berkepastian hukum," katanya, belum lama ini.
BACA JUGA:ASN dan THL Diminta Jaga Kekompakan dan Bangun Komunikasi
BACA JUGA:Tinggal Pengumuman Pendaftaran, Soal Tes ASN 2024 Sudah Rampung
Di sisi internal, lanjut Tri, dalam pengadaan panitia adhoc di lingkungannya, Bawaslu terus berupaya perpanjangannya bukan hanya memiliki pemahaman akan aturan seputar kepemiluan dan non pemilu yang diterbitkan pemerintah.
Tapi juga mereka-mereka yang memilki motivasi personal sebagai bentuk integritas diri dalam menjadi bagian pengawas pemilu yang profesional.
"Ini sebagai komitmen moril dalam melaksanakan pengawasan yang maksimal," pungkasnya.
Lebih jauh, Tri juga menegaskan, Bawaslu dalam melaksanakan fungsi pengawasan di tahapan penyelenggaraan elektoral, sudah dibarengi dengan komitmen moril bersama dengan pemerintah yang terbilang sangat mumpuni.
BACA JUGA:Aplikasi SIKRESNA Diluncurkan, Profesionalisme ASN Ditargetkan Meningkat
BACA JUGA:Disorot KPK, Bakal Ada Sistem Baru Terkait Gaji ASN
"Karena Bawaslu, dapat menggunakan aturan lainnya sesuai dengan subyek atau obyek dugaan pelanggaran," ujarnya.
Seperti halnya pelanggaran yang paling rentan terjadi dalam setiap kontestasi, adalah netralitas aparatur mulai dari pusat hingga daerah bahkan desa, menjadi bagian "pelototan" Bawaslu.
"Ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ASN, maka kami akan merekomendasikan sankinya kepada KASN. Dan itu sudah pernah dilakukan," ujarnya, mencerita. (*)
Berikut Poin Larangan ASN dalam Pemilu yang merujuk aturan lawas, Diatur Lewat PP 94 Tahun 2021
BACA JUGA:Jelang Pilkada, Wabup Arie Dapat Amanah Penting, Elektabilitasnya Juga Melambung
BACA JUGA:Kasus di Pulau Sumatera! Lowongan ASN Belum Terisi di Provinsi Ini Tembus 4.697 Formasi