Disorot KPK, Bakal Ada Sistem Baru Terkait Gaji ASN

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 31 May 2024 - 21:08

Ilustrasi-IST-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Celah terjadinya korupsi di sektor kepegawaian disorot Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Badan Kepegawaian Negara atau BKN, bakal melakukan penyelerasan dalam penyelenggaraan pelayanan kepegawaian. Salah satunya adalah terkait dengan sistem pembayaran gaji ASN.

BKN dalam laman resminya, menyampaikan akan melakukan penyelasaran sebagaimana hasil rapat kerja bersama dengan KPK dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu dengan melakukan integrasi SIASN dengan Sistem Informasi Penggajian ASN.

Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian, BKN, Wahyu Hidayat, mengatakan salah satu layanan digital manajemen ASN adalah SIASN.

Nantinya, terus dia, SIASN ini akan diintegrasikan dengan Sistem Informasi Penggajian atau SIMGAJI.

Untuk diketahui, penyelenggaraan SIMGAJI yang akan diintegrasi ini mulai dari SIMGAJI instansi daerah yang dikelola oleh PT Taspen dan SIMGAJI instansi pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

"Sistem integrasi itu dalam Gajiweb dengan CPO," kata Wahyu, menjelaskan.

Turut diterangkan pula, sistem integrasi ini selain menjadi bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi atau Stranas PK, juga selaras dengan transformasi layanan digital ASN serta menjadi bagian dari peningkatan layanan publik.

"Pembahasan rencana mengintegrasikan SIASN dengan SIGAJI ini, sebagai tindaklanjut rapat yang digelar bersama dengan KPK, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kemenkeu," terangnya. Untuk diketahui, rapat lintas lembaga itu digelar pada 21 Mei 2024.

Maka dalam proses menuju yang diproyeksikan, akan dilakukan kerja-kerja teknis sampai dengan pertukaran data sehingga lahir pangkalan data yang berkualitas, beragam serta komprehensif.

disorot kpk, bakal ada sistem baru terkait gaji asn                             radarutara.bacakoran.co - celah terjadinya korupsi di sektor kepegawaian disorot komisi pemberantasan korupsi atau kpk. 
badan kepegawaian negara atau bkn, bakal melakukan penyelerasan dalam penyelenggaraan pelayanan kepegawaian. salah satunya adalah terkait dengan sistem pembayaran gaji asn. 
bkn dalam laman resminya, menyampaikan akan melakukan penyelasaran sebagaimana hasil rapat kerja bersama dengan kpk dan kementerian keuangan (kemenkeu) itu dengan melakukan integrasi siasn dengan sistem informasi penggajian asn.  
direktur pengelolaan data dan penyajian informasi kepegawaian, bkn, wahyu hidayat, mengatakan salah satu layanan digital manajemen asn adalah siasn. 
baca juga:dalami perkara 20 persen, seluruh pejabat opd bakal dipanggil jaksa
baca juga:gerai pangan murah dinas ketahanan pangan diserbu pembeli
nantinya, terus dia, siasn ini akan diintegrasikan dengan sistem informasi penggajian atau simgaji. 
untuk diketahui, penyelenggaraan simgaji yang akan diintegrasi ini mulai dari simgaji instansi daerah yang dikelola oleh pt taspen dan simgaji instansi pusat yang dikelola oleh direktorat jenderal perbendaharaan kementerian keuangan. 
"sistem integrasi itu dalam gajiweb dengan cpo," kata wahyu, menjelaskan. 
turut diterangkan pula, sistem integrasi ini selain menjadi bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi atau stranas pk, juga selaras dengan transformasi layanan digital asn serta menjadi bagian dari peningkatan layanan publik. 
baca juga:stok cukup, pemakaian gas melon meningkat
baca juga:didampingi elva hartati, helmi hasan penuhi undangan dpp pdi perjuangan
"pembahasan rencana mengintegrasikan siasn dengan sigaji ini, sebagai tindaklanjut rapat yang digelar bersama dengan kpk, kementerian dalam negeri (kemendagri) serta kemenkeu," terangnya. untuk diketahui, rapat lintas lembaga itu digelar pada 21 mei 2024. 
maka dalam proses menuju yang diproyeksikan, akan dilakukan kerja-kerja teknis sampai dengan pertukaran data sehingga lahir pangkalan data yang berkualitas, beragam serta komprehensif. 
"pangkalan data ini pun akan menjadi bagian dalam pengambilan keputusan," terusnya lagi menjelaskan. 
untuk diketahui, struktur apbd nasional tahun anggaran (ta) 2024, nilai pagunya mencapai rp 1.317.896,06 miliar. 
penelusuran ru, hingga periode per 30 mei 2024, realisasinya di angka 343.153,64 miliar atau 26 persen. 
baca juga:subak, sistem irigasi sarat filosofi dari bali
baca juga:mengungkap keindahan surga kecil di ranu darungan
total transfer keuangan dan dana desa nilainya rp 858.160,30 miliar. pendapatan asli daerah atau pad tahun ini juga diproyeksikan di angka rp 381.881,20 miliar dengan realisasi tahun berjalan sebanyak 26 persen. 
proyeksi pad secara nasional ini, terbagi dalam empat simpul proyeksi mulai dari pajak daerah sebesar rp 276.774,58 miliar, retribusi daerah rp 33.515,10 miliar. 
selanjutnya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar rp 13.100,13 miliar serta pendapatan lain-lain yang sah sebesar rp 58.491,38 miliar. 
dari total apbd secara nasional sebesar rp 1.317.896,06 m, belanja pegawai masih menggelayut paling dominan sebesar rp 464.295,42 miliar yang sudah terealisasi alias terserap sebesar rp 140.239,48 miliar. 
baca juga:tahun depan, dkp bengkulu rencanakan buat 23 rumpon ikan
baca juga:indeks kinerja pariwisata indonesia melesat ke peringkat 22 dunia
sedangkan total belanja daerah tahun ini angkanya rp 1.381.530,14 miliar dengan serapan sebesar rp 282.363,85 miliar. maka diketahui, realisasinya di angka 20.44 persen. 
transformasi digital untuk pelayanan publik, akan dimulai secara massif di indonesia pada september mendatang lewat satu aplikasi tunggal milik pemerintah. 
ini sejalan dengan langkah pemerintah yang merilis rumah besar kanal pelayanan publik yang baru saja diluncurkan presiden joko widodo atau jokowi bernama ina digital. 
ina digital, merupakan sebuah aplikasi milik pemerintah menyikapi ribuan aplikasi alih-alih mempermudah layanan yang dilakukan secara mandiri, kementerian dan lembaga. 
baca juga:meriahkan iims surabaya 2024, pln perkuat dukungan infrastruktur kendaraan listrik
baca juga:perokok aktif di indonesia kian melonjak hingga tembus 70 juta orang, mayoritas anak muda
tapi jokowi menginginkan kanal-kanal layanan publik itu, terintegrasi pada sebuah sistem tunggal sehingga mencerminkan simplifikasi, efektivitas, akuntabilitas serta transparansi pelayanan yang dilakukan. 
jokowi meresmikan sistem ini, kemarin, tepatnya: senin, 27 mei 2024 pada spbe sumit 2024. spbe merupakan akronim dari sistem pelayanan berbasis elektronik yang dimotori oleh kementerian aparatur negara dan reformasi birokrasi atau kemen panrb. 
dalam sambutannya, jokowi setelah merilis government technologi atau govtech, meminta seluruh kementerian, lembaga sampai dengan pemerintah daerah, melakukan penyelarasan sehingga kick off penggunaannya yang diproyeksikan september 2024, dapat berjalan sesuai rencana. 
"saya meminta, seluruh kementerian, lembaga hingga pemda melakukan integrasi pada sistem ini," jokowi menegas.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 1 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan