Tapi Asosisasi Pengusaha Batubara atau APBB Provinsi Bengkulu, Sutarman, lugas keberatan ketika jalan tersebut menjadi houling batubara.
Dalihnya, laluan tersebut bukan semata-mata dilalui batubara. Tapi juga oleh niaga lainnya.
"Karena jalan negara itu sifatnya harus satu link. Tidak bisa paralel," terang Mardi dalam kacamatan teknis administratifnya.
Beda hal ketika dilakukan tukar guling, kata Mardi. Dijelaskannya, opsi tersebut memungkinkan, hanya saja mesti melewati proses yang tidak singkat.
Nantinya, kata dia, ruas yang kini menjadi jalan negara turun menjadi kewenangan provinsi atau kebupaten terlebih dahulu.
BACA JUGA:Ribuan Peserta Lulus Tes Terancam Gagal jadi ASN, Sudah Ada yang Tidak Memenuhi Syarat
BACA JUGA:Ribuan Peserta Lulus Tes Terancam Gagal jadi ASN, Sudah Ada yang Tidak Memenuhi Syarat
"Baru nanti, kami (pemerintah,red) menggarap jalan bawah, setelah diserahkan ke kami. Tapi harus melalui mekanisme yang tidak singkat," terangnya.
Kasus lainnya, ruas jalinbar juga kini terus dihajar oleh kerusakan areal bahu jalan, lantaran abrasi dan erosi laut.
Pemerintah perlu mengambil langkah segera, khususnya pada titik-titik jalan utama yang bisa sewaktu-waktu menjadi jurang petaka, lantaran amblasnya tanah penyangga bahu jalan terus merangsek ke arah badan jalan. (*)