Hanya saja, terusnya, lantaran dikhawatirkan pengukuhannya dikaitkan dengan hajat politik. Pengukuhan Asosiasi UMKM Provinsi Bengkulu dengan komposan 9 kabupaten-kota, diundur usai Pemilu.
"Ini upaya untuk memiliki akses serta pondasi UMKM yang lebih greget. Karena basisnya tingkat provinsi," ungkapnya.
Dia juga mengamini soal data lawas, 123 ribu hektar perkebunan sawit penduduk di Kabupaten Bengkulu Utara (BU), pada tahun 2021 lalu.
BACA JUGA: Siapkan 35.000 Bibit Sawit Subsidi, Rp15 Ribu Perbatang
BACA JUGA:Rakyat Dipenjara, Kenapa PT Agricinal Bisa Bebas Panen Sawit di DAS?
Sebaran sawit dengan luas itu, kata Harzon, memungkinkan untuk memasok bahan baku sebanyak 25 ton perminggunya.
"Uji sampling ke beberapa perusahaan eksportir di Jakarta, sudah dilakukan. Spesifikasi lidi yang dikirimkan sebagai sampel, memenuhi syarat," bebernya.
Proses perizinan lainnya, kata Harzon, memang masih harus dipenuhi. Namun dengan dukungan secara birokrasi dan politis oleh Gubernur, dirinya meyakini niatan membangun ekosistem UMKM yang lebih memberdayakan masyarakat, bisa terwujud.
"Kita awali dari lidi. Nanti terus kita kembangkan dengan potensi-potensi lain yang masih sangat banyak. Tapi kita butuh permulaan tentunya," jelas dia.
BACA JUGA: Selain Dugaan Panen Sawit DAS, Pabrik CPO Agricinal Tetap
BACA JUGA: Pemkab Mukomuko Daftarkan Buruh Sawit ke BPJS Ketenagakerjaan
Disinggung soal negera jujugan ekspor? sejauh ini Harzon bilang, berdasarkan uji sampling yang sudah dilakukan pihaknya ke sebuah perusahaan eksportir di Jakarta.
Setidaknya sudah ada 2 negara yang menjadi bidikan. Pertama Tiongkok. Ada juga India.
"Lidi yang kita kirimkan juga memenuhi spesifikasi yang diperlukan di sana," pungkasnya.
Membahas soal ekspor, dalam warta RU lainnya pernah diulas soal peluang bisnis ekspor kelapa parut, baru saja dikabarkan pemerintah.
BACA JUGA:Pupuk Subsidi Untuk Sembilan Subsektor, Tanaman Sawit Tak Masuk Kategori