Versinya, batubara merupakan produk tambang yang memberikan devisa tidak kurang 4 triliun saban tahunnya di Provinsi Bengkulu.
"Jadi selain asosiasi pemilik IUP, masih ada asosiasi transportasi dan niaga lainnya. Jadi keduanya, merupakan satu hal yang berbeda," ungkapnya.
Maka ketika opsi pembangunan jalur khusus atau houling, Sutarman menilai perlunya pembahasan lintas pemangku kepentingan.
BACA JUGA:HUT ke-305 Kota Bengkulu, Ini Harapan Pemprov Bengkulu
BACA JUGA:Proyek Patung Pejuang dan Harimau di Bundaran Kota Disiapkan Rp900 Juta
Pasalnya, pelaksanaannya akan melibatkan lintas pelaku niaga, bukan hanya batubara. Maka kehadiran asosiasi lainnya sangat penting untuk turut hadir dalam pembahasan.
"Upaya kami menggunakan Pelabuhan Titan, sudah kami bincangkan dengan Gubernur. Tapi masih mengalami beberapa kendala yang perlu dilakukan penyesuaian," ujarnya.
Meski begitu, Sutarman menilai penggunaan armada laut via Titan sangat mungkin, untuk menekan cost yang harus dikeluarkan perusahaan, untuk menempatkan hasil tambangnya sebelum diekspor.
"Yang memungkinkan Titan. Karena disana ijinnya umum. Kalo Injatama ga bisa, karena mereka ijin khusus. Jadi kalo lewat Injatama, otomatis ekspor akan menggunakan nama mereka, makanya Titan dipilih," bebernya. (*)