BACA JUGA: Wujudkan 9 Kecerdasan Anak, Pelindo Perkuat Sektor Pendidikan
BACA JUGA: Pasarkan Potensi Wisata, Dewi Coryati: Harus Miliki 'Public Speaking' yang Baik
Kemudian negara yang sering mengangkat isu air. Terakhir, negara yang masuk dalam Archipelagic and Island States (AIS).
Beberapa negara sudah menyampaikan komitmennya untuk datang. Sementara itu, negara-negara yang terlibat dalam rangkaian road to WWF seperti Tiongkok, UEA, Jepang, dan Korea kemungkinan besar akan hadir.
Ada tiga komponen forum pembahasan dalam WWF di Bali. Pertama, yakni pembahasan program tematik.
Di sini ada enam subtema pembahasan, di antaranya menyangkut air untuk manusia dan alam; mitigasi dan manajemen risiko bencana; keamanan air dan kesejahteraan; inovasi pendanaan ketahanan air; teknologi dan ilmu pengetahuan serta kerja sama tata kelola hidro diplomasi.
BACA JUGA: Soal HGU dan Hasil Ukur BPN, Kebun Kas Desa Karya Pelita di Luar HGU. Kades Ungkap Fakta Ini...
BACA JUGA:Waspada Lonjakan Kasus DBD di Musim Penghujan, Ini Kata Camat Ketahun
Forum kedua, yakni menyangkut regional program. Forum ini akan memberikan perspektif tentang air dari semua region.
Dari proses tematik dan regional lalu akan dilanjutkan dalam forum political process yang melibatkan kepala negara, parlemen, menteri, dan otoritas lokal. Seluruh proses tersebut akan menghasilkan output tertinggi yakni ministerial declaration yang diharapkan dapat dihasikan dalam WWF ke-10 tersebut.
Menurut keterangan Kemenko Marinves, ada tiga poin yang diusulkan Indonesia agar bisa disepakati. Pertama, menyangkut pembiayaan air untuk mitigasi perubahan iklim serta bencana, terutama di negara-negara kepulauan yang terancam tenggelam akibat kenaikan permukaan laut.
Pembiayaan sangatlah penting karena tanggung jawab untuk ketahanan air tidak hanya berada di tangan pemerintah, melainkan juga pihak swasta. Perlu ada kolaborasi global untuk mengatasi tantangan tersebut.
BACA JUGA: Program BLT-DD Terlambat 3 Bulan, Segera Realisasikan!
BACA JUGA:Pemda Harus Punya Konsep Berangus Rente
Saat memberi sambutan dalam acara Workshop Sustainable Water Finance, Senin (5/2/2024), seperti disimak GPR News, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mohammad Fatah mengatakan, pembentukan Global Water Fund tidak bisa berdiri sendiri.
Perlu didiskusikan dalam lima subtema lainnya dan didukung oleh proses politik regional. Bagaimanapun isu Global Water Fund, kata ia, terkait dengan pertumbuhan populasi dunia, pemulihan, resiliensi, dan adopsi terkait iklim negara berkembang.