RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Wacana Presiden Prabowo Subianto, pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan dan dipilih oleh DPRD, berbagai kalangan pengamat politik santer berikan komentar.
Menurut Prabowo, wacana yang dimunculkan ini erat kaitannya dengan putaran perekonomian negara, rujuk singkatnya adalah tingginya pembiayaan penyelenggaraan Pilkada secara langsung.
Pengamat Politik Bengkulu, Dr. Rahiman Dani, MA., mengungkapkan bahwa wacana Presiden Prabowo Subianto, terkait pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD ini sah-sah saja.
Tentu, menurutnya, rancang bangun regulasi itu perlu ada kajian akademis, karena perlu juga memperhatikan dan mempertimbangkan kesiapan partai politik dan para penyelanggara pemilu.
BACA JUGA:Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Ini Total Anggaran Pilkada 2024
BACA JUGA:Kado Akhir Tahun 2024, Raperda Pesantren Bakal Disahkan dalam Paripurna DPRD BU
"Menurut saya, sebagai penagamat, hal itu sah-sah saja. Namun perlu dipahami, ini perlu kajian akademis,"ujar Dr. Rahiman Dani, pada hari Senin, 16 Desember 2024.
lanjut, dosen Magister Administrasi Publik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH ini mengungkapkan bahwa terpenting adalah kesiapan dari lembaga poltik dalam hal ini para partai politik.
Ironi, katanya lagi, persoalan di tingkat daerah tingkat I maupun tingkat II, masih banyak parpol yang lebih memilih mengusulkan calon-calon kepala daerah dari luar partai poltik.
Hal ini menjadi tanda tanya besar, apakah kader partai politik tertentu ini tidak dianggap tidak layak diusulkan, atau ada persoalan lain didalamnya?
BACA JUGA:Musnahkan Barang Bukti Pidana Bersama Kejari, Ketua DPRD Imbau Masyarakat BU Taat Hukum
BACA JUGA:Komitmen Membangun Daerah Bersama Eksekutif, DPRD BU Lanjutkan Pembahasan Raperda
"Terutama persiapan parpol ini juga menjadi dasar bahan kajian, mengapa parpol cenderung mengusulkan nama diluar parpol, hal ini kan perlu di telaah,"jelasnya.
Logika sederhananya, bagaimanapun keadaanya seharusnya parpol ini harus mengusung kadernya sendiri pada setiap kontestasi pilkada.
Indikasi, kekhawatiran main mata dan money pilitik di lingkaran kecil kursi DPRD tingkat I dan II, ini juga sangat perlu di tegaskan sanksinya.