"Kegiatannya meliputi Kegiatan yang efektif dan efisien, Laporan keuangan yang dapat diandalkan, Pengamanan aset negara, Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan," jelas Silaban.
Lebih mendalam, Silaban turut menjelaskan, SPIP terdiri atas lima unsur yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern.
BACA JUGA:Capaian Baru 62,44 Persen, Inspektorat Jemput Bola TLRHP BPK RI
BACA JUGA: Inspektorat Mukomuko Maksimalkan Pelaksanaan MCP KPK
"Berangkat dari prinsip-prinsip diatas, diharapkan penyelenggaraan fungsi-fungsi manajerial di lingkungan OPD, memiliki parameter yang lebih jelas dan goal yang lebih lugas pula," Silaban menekankan.
Sekretaris Tim Saber Pungli Kabupaten yang pada HUT Provinsi Bengkulu bersama dengan Ketua Saber Pungli, Kompol Kadek Suwantoro, SIK menerima penghargaan Juara 1 se-Provinsi Bengkulu sebagai Unit Pemberantasan Pungli (UPP) yang memotori pencegahan pungli di lingkungan birokrasi itu, menjelaskan juga landasan yuridis pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP.
Dijelaskannya, dasar hukum itu adalah Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021.
Aturan tersebut tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa seluruh K/L/D wajib melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
BACA JUGA:Inspektorat Mukomuko Lakukan Audit Kinerja OPD Tahun 2024
BACA JUGA:Tuntut Pengembalian Rp300 Juta, Desak Inspektorat Usut DD TA 2023 di Lebong Tandai
"Harapannya adalah dengan terselenggaranya SPIP di daerah, kian memberikan imbasan positif pada kualitas penyelenggaraan birokrasi secara umum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Utara," pungkasnya. (adv)