BENGKULU RU - Utang Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus (RSMY) Bengkulu, yang sempat dilontarkan mencapai Rp 90 miliar saat debat publik pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur beberapa waktu lalu, dipastikan tidak benar.
Ini terungkap setelah rapat mitra antara Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, dengan manajemen RSMY Bengkulu, Kamis 07 November 2024.
Menurut penjelasan Direktur Utama (Dirut) RSMY Bengkulu, dr. Ari Mukti Wibowo, berdasarkan audit Desember 2023 lalu, RSMY Bengkulu memang memiliki utang sekitar Rp 71 miliar.
"Seiring berjalannya waktu, kami di tim jajaran manajemen RSMY terus berupaya memperbaiki kondisi tersebut. Sehingga akhirnya per 31 Oktober tahun ini, utang RSMY hanya tersisa sekitar Rp 20 miliar," ungkap Ari.
BACA JUGA:RSUD Mukomuko Masih Terlilit Utang Obat Sebesar Rp7 Miliar
BACA JUGA: RSUD Mukomuko Diminta Komitmen Bayar Utang Obat
Namun, lanjut Ari, jika dikalkulasikan dengan aset yang dimiliki RSMY, berupa obat-obatan dan lainnya dengan nilai berkisar diangka Rp 11 miliar, maka utang hanya berkisar Rp 9 miliar.
"Rp 9 miliar itupun sudah termasuk utang jasa pelayanan, dalam artian utang di internal kita. Sehingga kalau kita kalkulasikan, utang RSMY pada pihak eksternal dibawah Rp 9 miliar tersebut," jelas Ari.
Air menambahkan, ini penting disampaikan pihaknya, agar masyarakat bisa tahu dan juga dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang beredar, terkait dengan kondisi RSMY sebenarnya.
"Perlu juga diketahui, utang yang ada di RSMY itu sifatnya bergerak atau berjalan. Dalam artian bukan utang yang bersifat permanen atau tetap. Karena dalam manajemen RSMY, terjadi sirkulasi atau perputaran," tambah Ari.
BACA JUGA:RSUD Mukomuko Masih Terlilit Utang Obat Sebesar Rp7 Miliar
BACA JUGA: RSUD Mukomuko Diminta Komitmen Bayar Utang Obat
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH menyesalkan, sempat terlontarnya pernyataan dari paslon gubernur dan wagub, yang mengatakan RSMY Bengkulu berutang hingga Rp 90 miliar.
"Padahal fakta sebenarnya jauh dari angka tersebut, karena hanya berkisar Rp 9 miliar dan nilai itu sudah terverifikasi kebenarannya. Tentunya pernyataan yang dilontarkan itu, sama saja dengan menyebarkan hoaks," sesal Usin.
Lebih lanjut Usin mengatakan, dalam kesempatan ini pihaknya mengingatkan, jangan gara-gara Pilkada, antar kandidat malah saling serang dengan data-data yang tidak benar.