Alokasi TKD Turun, Edwar Samsi: Kinerja OPD Patut Dipertanyakan

BENGKULU RU - Turunnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2025 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, menjadi sorotan dari sejumlah pihak.

Anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.Ip, MM menjadi salah satu pihak yang menyoroti penurunan TKD tersebut.

"Kita menyayangkan terjadinya penurunan alokasi TKD, khususnya untuk Pemprov Bengkulu. Karena secara tidak langsung juga berdampak terhadap rencana pembangunan daerah," ungkap Edwar.

Menurut Edwar, terkait penurunan ini Ia menekankan perlunya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam mengupayakan tambahan anggaran melalui lobi ke pemerintah pusat.

BACA JUGA:Kebutuhan Anggaran Untuk Peningkatan Jalan Provinsi Rp 500 M

BACA JUGA:Bagian dari Transparansi Anggaran Pembangunan, Desa Diminta MDST Pekerjaan Fisik DD

“Karena penurunan TKD ini, tidak bisa kita pisahkan dari kinerja OPD, khususnya di lingkungan Pemprov Bengkulu yang dinilainya belum optimal," kata Edwar.

Seperti, lanjut Edwar, berkurangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang merupakan salah satu bagian TKD. Ini jelas menunjukkan koordinasi yang lemah antara OPD dan kementerian teknis.

“Sebenarnya ini bukan hanya masalah penurunan anggaran, tetapi lebih kepada kinerja kepala OPD, yang kita nilai kurang maksimal," sesal Edwar.

Edwar menambahkan, dengan fakta ini pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada tahun depan, Kepala OPD harus dievaluasi.

BACA JUGA:Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Ini Total Anggaran Pilkada 2024

BACA JUGA:Kondisi SDM Disebut Pengaruhi Lambatnya Serapan Anggaran DAK 2024

"Karena itu tadi, penurunan TKD berdampak pada kemampuan daerah dalam melaksanakan program pembangunan. Jika kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan target pembangunan di Bengkulu sulit tercapai," ujar Politisi PDI Perjuangan ini.

Lebih lanjut Edwar menyarankan, evaluasi mendalam terhadap kinerja OPD, khususnya terkait kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat harus dilakukan.