BUMN perikanan itu mendistribusikan BBM yang terjangkau melalui SPBUN di tiga wilayah kerja perusahaan, yakni di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, Jawa Tengah; Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Jawa Timur; dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Jawa Timur.
Pada 2024, PT Perikanan Indonesia mendapatkan kuota BBM subsidi dari PT Pertamina Patra Niaga, atas rekomendasi Dinas Perikanan setempat sebanyak 1.128 kl per bulan yang harus didistribusikan tepat sasaran kepada nelayan dengan tonase kapal di bawah 30 GT.
Rinciannya, PT Perikanan Indonesia menyuplai 736 kl BBM setiap bulan kepada nelayan di Brondong melalui SPBUN 02 Brondong Lamongan dan sebanyak 248 kl per bulan kepada nelayan di Prigi melalui SPBUN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Trenggalek.
BACA JUGA:Penyaluran BBM Bersubsidi, Tantawi: Pertamina Harus Transparan
BACA JUGA:BPH Migas Ajak Masyarakat Awasi BBM Bersubsidi
Selain itu, PT Perikanan Indonesia juga memasok 144 kl BBM kepada nelayan di Pekalongan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB) Krapyak, Pekalongan.
Tahun ini, kuota solar bersubsidi dalam APBN dipagu 19 juta kl, sedangkan alokasinya diperkirakan hanya 17,96 juta kl lantaran masih adanya cadangan yang belum diserap sebanyak 1,03 juta kl. Termasuk di dalamnya adalah penyaluran bagi nelayan kecil. Sektor lainnya yang berhak menerima BBM bersubsidi adalah sektor transportasi, UMKM, layanan publik, dan pertanian.
Sementara itu, BPH Migas menyebut penyerapan solar subsidi sampai dengan akhir tahun ini diproyeksikan mencapai 17,88 juta kl atau 99,50 persen dari total alokasi. Sedangkan, proyeksi kuota JBT solar diperkirakan mencapai 18,33 juta kl-19,44 juta kl pada 2025. (**)
Sumber Indonesia.go.id