RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Pemerintah tetap mempertahankan alokasi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Untuk itu, ditetapkan total volume BBM bersubsidi yang dialokasikan pada 2025 mencapai 19,41 juta kiloliter (kl).
Rinciannya, minyak tanah sebesar 0,52 juta kl, dan minyak solar sebesar 18,89 juta kl. Sementara itu, untuk LPG 3 kg, pemerintah mengalokasikan volume sebesar 8,2 juta metrik ton.
Adapun penetapan alokasi subsidi ini menurun dibanding dengan target tahun sebelumnya sebesar 19,58 juta kl, didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM Bersubsidi 2025 agar lebih tepat sasaran.
BACA JUGA:Penyaluran BBM Bersubsidi, Tantawi: Pertamina Harus Transparan
BACA JUGA:BPH Migas Ajak Masyarakat Awasi BBM Bersubsidi
Pemerintah sendiri telah mengusulkan untuk mempertahankan besaran subsidi untuk solar sebesar Rp1.000 per liter pada 2025. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kenaikan harga BBM.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengalokasikan kuota BBM bersubsidi bagi kelompok nelayan kecil/sektor perikanan atau Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar nelayan sekitar 2,3 juta--2,4 juta kl pada tahun ini.
Pasalnya, BPH Migas masih terus mendata jumlah realisasi yang sebenarnya dari penyerapan solar bersubsidi dari para nelayan yang sesuai penerima manfaat dari BBM bersubsidi tersebut.
Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar nelayan tidak mengambil jatah solar bersubsidi itu di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN). Hasil penelitian Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Perkumpulan Inisiatif, International Budget Partnership, dan Kota Kita sepanjang 2016--2021 bahwa di sektor kelautan dan perikanan, pemerintah telah mengalokasikan kuota solar untuk nelayan pemilik kapal 30 GT ke bawah dengan jumlah rata-rata 1,96 juta kl per tahun atau sekitar 12 persen dari total kuota JBT Solar yang disubsidi.
BACA JUGA:Dump Truk Disebut Tak Layak Gunakan BBM Bersubsidi
BACA JUGA:Tahun Depan, BBM Bersubsidi Diusulkan 2,52 Juta KL
Namun, selama bertahun-tahun, realisasi subsidi BBM yang sampai ke nelayan rerata hanya 26 persen. Sisanya, sebagian besar 74 persen diduga diserap oleh sektor lain seperti transportasi laut lainnya atau transportasi darat. S
ayangnya, sebanyak 82 persen nelayan akses tidak bisa mengakses bantuan solar bersubdisi tersebut akibat kerumitan proses administrasi dan ketidaktahuan informasi program BBM murah untuk nelayan.
Menyikapi realitas tersebut pemerintah tidak tinggal diam. Kepala BPH Migas Erika Retnowati menegaskan, BPH Migas tengah berupaya meningkatkan efisiensi dan akurasi distribusi melalui peluncuran aplikasi BPH Migas bernama XTAR.