Dengan begitu, langkah ini diambil sebagai respons terhadap kendala yang selama ini dihadapi terkait pendataan dan penyaluran BBM bersubsidi kepada nelayan. Selama ini surat rekomendasi itu dibuat secara manual, sekarang nelayan cukup menggunakan aplikasi XTAR.
BACA JUGA:Penyaluran BBM Bersubsidi, Tantawi: Pertamina Harus Transparan
BACA JUGA:BPH Migas Ajak Masyarakat Awasi BBM Bersubsidi
Selain itu, BPH Migas turut memberikan kemudahan dalam peraturan terbaru mereka, yakni Peraturan BPH Migas nomor 2 tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi. Salah satu isinya mengenai memperpanjang jangka waktu berlakunya surat rekomendasi dari yang sebelumnya hanya satu bulan menjadi maksimal tiga bulan.
Kemudian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga turut mendukung upaya terjadinya kebocoran BBM bersubsidi nelayan kepada golongan yang tidak berhak dengan membuat digitalisasi penyaluran solar bersubsidi nelayan. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Lotharia Latif mengatakan, digitalisasi ini merupakan sebuah proses inovasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan BBM bersubsidi yang disalurkan pemerintah.
Pihak KKP mendorong penggunaan sistem QR Code melalui aplikasi mypertamina bagi kalangan nelayan kecil untuk pembelian solar bersubsidi. Tentunya data nelayan yang memiliki QR Code sudah terdaftar di KKP dan Dinas Perikanan dan Keluatan daerah setempat. Edukasi dan sosialisasi oleh pemerintah terus digencarkan agar para nelayan makin terbiasa.
“Mungkin para nelayan belum familiar dengan sistem ini. Namun ini menjadi upaya pemerintah untuk mencegah kecurangan,” ujar Lotharia Latif di Jakarta.
BACA JUGA:Dukung Ungkap Oknum Penyalahgunaan BBM Bersubsidi
BACA JUGA: Dukung SE Gubernur, Penyaluran BBM Bersubsidi Dipastikan Tepat Sasaran
Pihak KKP juga ikut membangun SPBUN. Salah satunya di sentra perikanan Jawa Tengah di Pemalang. Dengan adanya SPBUN tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan nelayan kecil terkait kebutuhan solar murah di wilayah kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
Saat ini, total keseluruhan SPBUN di tanah air mencapai 404 unit SPBUN yang sudah beroperasi dari Sabang sampai Merauke hingga Talaud dan Pulau Rote. Selain 404 SPBUN tersebut terdapat 64 unit lainnya tengah dalam tahap pembangunan.
Penyaluran Solar Subsidi
Dukungan penyaluran solar subsidi juga datang dari BUMN. Salah satunya PT Perikanan Indonesia sebagai anggota holding BUMN pangan ID Food ikut serta mendistribusikan BBM bersubsidi untuk operasional kapal nelayan kecil.
BACA JUGA:Tahun Depan, BBM Bersubsidi Diusulkan 2,52 Juta KL
BACA JUGA:Dump Truk Disebut Tak Layak Gunakan BBM Bersubsidi
”Kami berkomitmen menjaga dan mengupayakan inklusivitas nelayan melalui ketersediaan bahan bakar minyak subsidi untuk operasional melaut para nelayan di Indonesia,” kata Direktur Utama PT Perikanan Indonesia Sigit Muhartono.