Diutarakan Sabani, GPM menjadi konsep upaya pengendalian harga pangan dan menjaga daya beli di masyarakat yang dilakukan lewat sinergi antara unsur pemerintah dan swasta.
BACA JUGA:Bapanas Gelar Operasi 'Pasar Murah' di Bengkulu
BACA JUGA: Bapanas dan Bulog Siap Salurkan lagi Beras SPHP untuk Masyarakat
"Jadi skema dalam GPM ini memang kolaboratif," ungkapnya.
Dengan Bapanas selaku institusi yang memiliki kewenangan bersama pemerintah daerah dan stakeholder seperti Bulog.
Sinergi bersama swasta dalam hal ini pedagang besar, sehingga didapatkan margin harga yang lebih rendah, karena didapat dari upaya memperpendek rantai distribusi, sehingga bisa mendapatkan komoditi meskipun terbatas, namun dapat dijual lagi dengan harga di bawah pasar.
"Improvisasi ini menjadi konsep yang masih terjaga," jelasnya.
BACA JUGA:Bapanas Gelar Operasi 'Pasar Murah' di Bengkulu
BACA JUGA: Bapanas dan Bulog Siap Salurkan lagi Beras SPHP untuk Masyarakat
Lebih jauh, Sabani juga menyampaikan alasan GPM yang pelaksanaannya tidak dilakukan secara massif. Tapi, insidentil dengan lokus-lokus yang proporsional sesuai cakupan wilayah di daerah.
"Karena lewat GPM ini, selain mengupayakan program yang terjangkau di masyarakat. Juga tetap menjaga iklim pasar, sehingga terjadi situasi balance," pungkasnya.
Pangamatan di lapangan, GPM Bapanas itu menciptakan selisih harga lebih murah dari pasaran, mulai dari beras premium sebesar Rp 8.000, beras SPHP Rp 4.000, Bawang Merah Rp 6.000, Bawang Putih Rp 3.000, Cabe Merah Rp 6.000, Telur Rp 4.000, Mie Goreng Premium Rp 1.000 serta Gula Kemasan Rp 2.500. (adv)