Potensi Laut dan Mangrove Bengkulu Dilirik Korsel

BENGKULU.RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Potensi laut dan hutan Mangrove yang ada di Provinsi Bengkulu, ternyata memberikan daya tarik hingga dilirik Korea Selatan (Korsel).

Terbukti, Korsel menurunkan tim dari Project Manager dari Marine Information Technology (MIT), yang dipimpin langung Kim Duk Gu, Selasa 30 Juli 2024 untuk melihat secara langsung potensi kelautan dan kawasan Pulau Baai.

Kim Duk Gu mengatakan, mereka bakal melakukan riset mendalam mengenai hutan Mangrove Pulau Baai, terutama untuk mengatasi masalah pepohonan yang mati.

"Masih banyak pohon Mangrove yang hidup, tapi juga ada yang mati," ungkap Kim yang dalam kunjungannya sempat melihat area parkir kontainer PT. Pelindo Regional 2 Bengkulu dan meninjau langsung kawasan hutan Mangrove. 

BACA JUGA:Seragam Sekolah Proses Pengepakan, Minggu Depan Dibagi

BACA JUGA:Turunkan Inflasi, Optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah

Menurut Kim, pohon-pohon Mangrove yang mati inilah, yang menjadi fokus riset. Pihaknya bakal mengevaluasi kualitas hutan mangrove dan kondisi lingkungannya secara keseluruhan. 

"Hutan Mangrove sangat penting untuk mencegah bencana alam dan mendukung ekosistem di sekitarnya. Kemudian Mangrove juga menjadi habitat biota laut," tegas Kim melalui penerjemahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu, Syafriandi mengatakan, dengan kunjungan tim Korsel ini, tidak hanya fokus pada riset.

"Tetapi juga dapat berkontribusi pada peningkatan ekspor perikanan Bengkulu. Apalagi daerah kita ini memiliki potensi laut, yang tidak perlu diragukan lagi," harap Syafriandi.

BACA JUGA:DBH Sawit Nangkring di Dinas Perkebunan dan PUPR

BACA JUGA:Tiga Soal yang Ditunggu di Bengkulu Utara

Lebih lanjut Syafriandi menyampaikan, Provinsi Bengkulu sangat terbuka terhadap kerjasama dengan pihak luar. Hari ini mereka telah melihat langsung kondisi hutan Mangrove dan aktivitas di Pelindo. 

"Fokus kita adalah meningkatkan ekspor perikanan langsung dari Bengkulu, yang tentunya tanpa harus melalui provinsi lain," demikian Syafriandi. (tux)