Penetapan Dirut RSUD M. Yunus Bengkulu Diklaim Sesuai Prosedur

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Selasa , 25 Jun 2024 - 00:27

Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu terkait seleksi jabatan Dirut RSUD M. Yunus Bengkulu-Radar Utara/Doni Aftarizal-

BENGKULU.RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Penetapan dr. Ari Mukti Wibowo sebagai Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Yunus Bengkulu, diklaim sudah sesuai prosedur yang berlaku.

Ini terungkap dalam hearing Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Isnan Fajri, S.Sos, M.Kes dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bengkulu, Senin 26 Juni 2024.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.Ip, MM mengatakan, hearing yang digelar pihaknya dalam rangka menindaklanjuti laporan, terkait dipertanyakannya keabsahan pelantikan Dirut RSUD M. Yunus.

"Dimana laporan itu disampaikan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gemawasbi Provinsi Bengkulu," ungkap Edwar.

Menurut Edwar, dalam hearing ini pihaknya meminta klarifikasi secara langsng kepada Pemprov Bengkulu, yang kebetulan dihadiri langsung Pak Sekdaprov Isnan Fajri bersama sejumlah OPD terkait.

"Serta Tim Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), yang sebelumnya ditugaskan Pemprov Bengkulu. Sehingga persoalan ini terdapat titik terang," kata Edwar.

Dari hearing, lanjut Edwar, diketahui jika dalam pengisian jabatan Dirut RSUD M. Yunus Bengkulu, telah sesuai dengan prosedur. Termasuk Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2023, Permenkes serta adanya rekomendasi dari KASN.

"Jadi tidak ada kesalahan prosedur dalam pengisian jabatan Dirut RSUD M. Yunus Bengkulu itu. Hasil hearing ini nanti kita sampaikan kepada pihak yang protes," tegas Edwar.

Sementara itu, Isnan Fajri menyampaikan, dalam hearing tadi pihkanya telah memberikan penjelasan secara detail, khususnya proses seleksi JPTP Dirut RSUD M. Yunus Bengkulu.

"Dimana dalam proses seleksi hingga terpilihnya Dirut RSUD M. Yunus Bengkulu, telah dilaksanakan sesuai tahapan dan mekanisme serta peraturan perundang-undangan yang berlaku," papar Isnan.

penetapan dirut rsud m. yunus bengkulu diklaim sesuai prosedur                            bengkulu.radarutara.bacakoran.co - penetapan dr. ari mukti wibowo sebagai direktur utama (dirut) rumah sakit umum daerah (rsud) m. yunus bengkulu, diklaim sudah sesuai prosedur yang berlaku.
ini terungkap dalam hearing komisi iv dewan perwakilan rakyat daerah (dprd), yang dihadiri sekretaris daerah provinsi (sekdaprov) isnan fajri, s.sos, m.kes dan organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemprov bengkulu, senin 26 juni 2024.
ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, s.ip, mm mengatakan, hearing yang digelar pihaknya dalam rangka menindaklanjuti laporan, terkait dipertanyakannya keabsahan pelantikan dirut rsud m. yunus.
"dimana laporan itu disampaikan persatuan perawat nasional indonesia (ppni), dan lembaga swadaya masyarakat (lsm) gemawasbi provinsi bengkulu," ungkap edwar.
baca juga:waspadai ledakan konflik di masyarakat terkait wakaf
baca juga:innalillahi wainnailaihi rojiun, angka kematian haji 2024 tembus 1.300 orang, ada data mencegangkan 
menurut edwar, dalam hearing ini pihaknya meminta klarifikasi secara langsng kepada pemprov bengkulu, yang kebetulan dihadiri langsung pak sekdaprov isnan fajri bersama sejumlah opd terkait.
"serta tim seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (jptp), yang sebelumnya ditugaskan pemprov bengkulu. sehingga persoalan ini terdapat titik terang," kata edwar.
dari hearing, lanjut edwar, diketahui jika dalam pengisian jabatan dirut rsud m. yunus bengkulu, telah sesuai dengan prosedur. termasuk undang-undang (uu) nomor 17 tahun 2023, permenkes serta adanya rekomendasi dari kasn.
"jadi tidak ada kesalahan prosedur dalam pengisian jabatan dirut rsud m. yunus bengkulu itu. hasil hearing ini nanti kita sampaikan kepada pihak yang protes," tegas edwar.
baca juga:apindo sinyalkan dampak ai di sektor ketenagakerjaan, pendidikan vokasi harus menjawab 
baca juga:lowongan kerja dari kai, ada 4 formasi, rekrutmennya simpel banget. buruan daftar!
sementara itu, isnan fajri menyampaikan, dalam hearing tadi pihkanya telah memberikan penjelasan secara detail, khususnya proses seleksi jptp dirut rsud m. yunus bengkulu.
"dimana dalam proses seleksi hingga terpilihnya dirut rsud m. yunus bengkulu, telah dilaksanakan sesuai tahapan dan mekanisme serta peraturan perundang-undangan yang berlaku," papar isnan.
dengan demikian, sambung isnan, pelantikan dr. ari mukti wibowo sebagai dirut rsud m. yunus bengkulu, tidak ada kesalahan ataupun indikasi unprosedural.
"tidak ada yang kita langgar, semua mekanisme dalam pengisian jabatan tersebut kita ikuti. seperti dengan mengikuti uu dan peraturan menteri kesehatan (permenkes) yang berlaku," sampai isnan.
baca juga:kaum adam wajib tahu! ini 5 khasiat konsumsi kopi campur madu bagi kesehatan 
baca juga:kabupaten bengkulu tengah lahir dari bengkulu utara. kini, 16 tahun sebagai kabupaten otonom...
disinggung soal adanya protes, isnan menilai, perbedaan pedapat dalam persoalan ini merupakan hal yang biasa, karena juga tergantung pada asumsi masing-masing. 
"kita sudah melaksanakan seluruh proses dan tahapan sesuai prosedur, dan penetapan itu sudah final. kalaupun ingin perubahan, hanya perintah dari menteri dalam negeri (mendagri) dan komisi aparatur sipil negara (kasn) republik indonesia (ri) saja," ujar isnan.
mengingat, tambah isnan, sejak awal mendagri dan kasn ri sudah memberikan rekomendasi, dan juga telah memberikan persetujuan pelantikan terhadap dirut rsud m. yunus bengkulu terpilih.
"makanya kita juga heran ketika dikatakan dalam proses pengisian jabatan dirut rsud m. yunus itu, tidak sesuai mekanisme atau undprosedural," tutup isnan.
baca juga:ada perubahan arah kebijakan dana desa 2024 
baca juga:macet jalur lintas bengkulu makin parah, antre mengular hingga 3 jam
sebelumnya diberitakan, ppni dan lsm gemawasbi provinsi bengkulu mempertanyakan keabsahan pelantikan dr. ari mukti wibowo, sebagai dirut rsud m. yunus.
hal itu dipicu lantaran dalam proses seleksi jabatan dirut rsud m. yunus, terdapat syarat yang terkesan membatasi profesi lain untuk mendaftar.
dimana, persyaratan seleksi hanya mengakomodir profesi dokter umum dan dokter gigi. sementara, jika mengacu pada undang-undang rumah sakit (rs), dimungkinkan dari organisasi profesi kesehatan bahkan kalangan profesional. (tux)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 25 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan