Kibarkan Bendera Setengah Tiang

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 26 Sep 2024 - 20:02

Kibarkan Bendera Setengah Tiang-Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Bengkulu Utara, Dr Drs Andi Muhammad Yusuf, M.Si, meminta seluruh kantor pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta serta sekolah mengibarkan bendera setengah tiang pada 30 September 2024.

Arahan itu dituangkan Andi lewat Surat Edaran (SE) Nomor : 400.14.1.1/6102/BAKESBANGPOL tentang Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024.

Dalam suratnya, diterangkan yang menjadi dasar dari surat pertama yang diteken Andi di Kabupaten Bengkulu Utara tersebut adalah Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23224/MPK.F/TU.02.02/2024.

Surat tersebut berperihal Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024, tanggal 10 September 2024.

Diterang juga, pada 30 September setiap instansi pemerintah, BUMN, BUMD, Universitas, Sekolah hingga lapisan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara mengibarkan Bendera Setengah Tiang.

Kemudian, pada 1 Oktober 2024, masih dalam surat tersebut, menjelaskan agar setiap instansi pemerintah, BUMN, BUMD, Universitas, Sekolah hingga lapisan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara mengibarkan Bendera Satu Tiang Penuh.

Masih menjadi poin dalam surat daerah yang merujuk surat pusat tersebut, masyarakat pada 1 Oktober 2024 diimbau untuk mendengarkan pidato Mendikbud Ristek.

Adapun tema Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024 adalah "Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Emas".

Kepala Badan Kesbangpol Bengkulu Utara, Suryadi, SSTP, M.Si, menerangkan SE Bupati tersebut merupakan penegasan pemerintah tentang semangat Pancasila yang menjadi landasan hukum di Indonesia.

"Pancasila merupakan perwujudan semangat Indonesia dalam membangun peradaban berbangsa yang mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman dalam komunitas manusia yang berketuhanan," terang Suryadi.

kibarkan bendera setengah tiang                            radarutara.bacakoran.co - pejabat sementara (pjs) bupati bengkulu utara, dr drs andi muhammad yusuf, m.si, meminta seluruh kantor pemerintah, bumn, bumd dan swasta serta sekolah mengibarkan bendera setengah tiang pada 30 september 2024. 
arahan itu dituangkan andi lewat surat edaran (se) nomor : 400.14.1.1/6102/bakesbangpol tentang peringatan hari kesaktian pancasila tahun 2024. 
dalam suratnya, diterangkan yang menjadi dasar dari surat pertama yang diteken andi di kabupaten bengkulu utara tersebut adalah surat menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi republik indonesia nomor 23224/mpk.f/tu.02.02/2024. 
surat tersebut berperihal penyelenggaraan upacara peringatan hari kesaktian pancasila tahun 2024, tanggal 10 september 2024. 
baca juga:berkibar gagah, upacara pengibaran bendera merah putih hut ri ke 79 di kecamatan padang jaya sukses
baca juga:perdana, upacara pengibaran bendera hut ri di halaman kantor camat ketahun
diterang juga, pada 30 september setiap instansi pemerintah, bumn, bumd, universitas, sekolah hingga lapisan masyarakat di kabupaten bengkulu utara mengibarkan bendera setengah tiang. 
kemudian, pada 1 oktober 2024, masih dalam surat tersebut, menjelaskan agar setiap instansi pemerintah, bumn, bumd, universitas, sekolah hingga lapisan masyarakat di kabupaten bengkulu utara mengibarkan bendera satu tiang penuh. 
masih menjadi poin dalam surat daerah yang merujuk surat pusat tersebut, masyarakat pada 1 oktober 2024 diimbau untuk mendengarkan pidato mendikbud ristek. 
adapun tema peringatan hari kesaktian pancasila tahun 2024 adalah "bersama pancasila kita wujudkan indonesia emas". 
baca juga:hut ri ke 79 tahun, camat napal putih pimpin upacara bendera
baca juga:camat dan kapolsek jadi irup, pengibaran bendera hut ri ke 79 di pinang raya 
kepala badan kesbangpol bengkulu utara, suryadi, sstp, m.si, menerangkan se bupati tersebut merupakan penegasan pemerintah tentang semangat pancasila yang menjadi landasan hukum di indonesia. 
"pancasila merupakan perwujudan semangat indonesia dalam membangun peradaban berbangsa yang mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman dalam komunitas manusia yang berketuhanan," terang suryadi. 
pancasila sebagai perekat semangat kebhinekaan, lanjutnya, harus terus dirawat sebagai sebuah landasan utama dalam menjalani kehidupan sosial dan hukum di indonesia. 
dengan beragam eksotisme, kekayaan alam yang dimiliki, lulusan sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri (stpdn) ini menegaskan, upaya asing untuk terus merongrong semangat kebersamaan dalam keberagaman di indonesia yang masih terjaga. 
baca juga:anggota paskibraka putri dipastikan bisa mengenakan hijab saat bertugas mengibarkan bendera
baca juga:kuatkan kota pusaka, bang ken gagas gotong royong bendera merah putih 
"dengan pancasila ini, kita akan menjadi manusia indonesia yang bertindak dalam kehidupan bangsa yang tidak hanya menjunjung tinggi ketuhanan yang maha esa serta memiliki prinsip-prinsip yang tidak hanya bagi indonesia, tapi juga kemanusiaan," pungkasnya. 
pengibaran bendera setengah tiang pada 30 september saban tahunnya, menjadi salah satu tradisi nasional di indonesia atas peristiwa bersejarah. 
sejarah berdarah yang mendera para tokoh-tokoh bangsa yang menjadi pahlawan revolusi tersebut, mengingatkan bagaimana kekejaman yang didalangi oleh partai komunis indonesia atau pki. 
namun akhirnya indonesia mampu memberangus pki yang dituangkan dalam tap mprs no xxv tahun 1966 tentang pembubaran pki dan larangan penyebaran ideologi komunisme, marxisme, leninisme. 
baca juga:kirab bendera merah putih, rohidin: cinta tanah air dan nasionalisme
baca juga:luar biasa!!! hut ri ke 79, paskibra bengkulu utara bakal kibarkan duplikat bendera pusaka
judul lengkap tap mprs nomor xxv/mprs/1966 soal pki itu adalah tentang pembubaran partai komunis indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara republik indonesia bagi partai komunis indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme.
"...bahkan pemberlakuan larangan pki dan ajarannya diperkuat dengan adanya berbagai ketentuan perundangan, seperti pasal 107a sampai pasal 107e kitab undang-undnag hukum pidana (kuhp), penjelasan pasal 59 ayat (4) undang-undang ormas dan pasal 4 ayat (3) pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara,” kata wakil ketua majelis permusyawaratan rakyat atau mpr, hidayat nur wahid, rabu, 09 november 2022.