DPRD Diminta Bentuk Pansus Pedofilia

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 24 Sep 2024 - 20:25

Aktivis Perempuan dan Anak, Julisti Anwar,SH.-Radar Utara/ Benny Siswanto-

Pemikiran itu diutarakan Julisti, karena secara praktik, lembaga-lembaga pemerintah baik di tingkat pusat hingga daerah, termasuk lembaga penegak hukum hingga pengadilan, secara praktik lebih kepada penyelenggara regulasi.

"Melalui pansus pedofilia ini, saya yakin akan didapatkan benang merah persoalan. Mengapa pedofilia ini terus terjadi, bagaimana perangkat regulasinya, kelemahan di sektor regulasi yang mengaturnya sampai dengan parameter lain yang dapat dijumput melalui klarifikasi pansus," ia mencetus.

Pansus sangat strategis dalam mencetuskan sebuah hal baru, regulasi terobosan hasil kerja evaluatif dengan menggunakan hak-hak istimewa legislator mulai hak bertanya yang konstitusional.

Anggota DPRD Bengkulu Utara, Ichram Nur Hidayah, ketika dibincangi soal urgensi pansus pedofilia di DPRD Bengkulu Utara, menyikapi tingginya kasus asusila terhadap anak, mengaku sangat mendukung.

Hanya saja, dia belum memberikan clue bagaimana aspirasi tersebut, bisa masuk sebagai agenda kerja resmi kedewanan. Pasalnya, lanjut dia, saat ini pihaknya masih merampungkan perangkat kerja lembaga yang tengah dibidani lewat pansus tata tertib (tatib) dan kode etik.

"Dan keduanya, merupakan instrumen kerja yang akan berlanjut dengan penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya. Tapi, secara prinsip, legislatif mendukung langkah ini," ujar politisi Golkar peraih suara tertinggi di partainya serta legislator termuda di periode 2024-2029.

BACA JUGA:Bengkulu Utara DARURAT ASUSILA

Dukungan moril lainnya, turut disampaikan senada oleh satu-satunya dewan perempuan di DPRD Bengkulu Utara yakni Armiyani dari Partai Amanat Nasional atau PAN.

Sehari sebelum pelantikan dirinya, RU pernah membincang perihal isu gender. Termasuk di dalamnya soal kekerasan perempuan dan anak yang terbilang merak.

"Sebagai perempuan, kita patut prihatin dengan angka kekerasan perempuan dan anak di daerah. Dan ini, akan menjadi salah satu aspirasi PAN di legislatif," ujar Armiyani, dihubungi Minggu, 8 September 2024 siang, lewat sambungan telepon pribadi.

dprd diminta bentuk pansus pedofilia                             radarutara.bacakoran.co - pemerhati perempuan dan anak sekaligus pengacara, julisti anwar,sh, menilai seruan soal darurat asusila yang menggaung lama, sudah harus disikapi langkah konkret di daerah. 
praktik pedofilia yang sudah berkali-kali terjadi dan terbukti di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu, perlu disikapi dengan langkah serius oleh otoritas daerah dan tidak menyerahkan situasi yang terjadi kepada penegak hukum hingga pengadilan saja. 
"dprd sudah layak untuk membuat panitia khusus atau pansus menyikapi persoalan ini," terang julisti, dibincangi kian mengkhawatirkannya tabir pedofilia di daerah. 
mendesaknya pansus pedofilia oleh dprd, menurutnya akan menjadi perangkat sistem dalam memitigasi persoalan-persoalan yang terjadi. 
baca juga:pedofilia (lagi) di bengkulu utara, seorang istri laporkan suaminya ke polisi
baca juga:praperadilan kasus dugaan pedofil, pn arga makmur dibanjiri simpatisan 
kerja pansus, terus dia, dapat menyelami tidak hanya sebatas jumlah kasus hingga penanganannya semata. tapi juga sangat mungkin melakukan kajian sampai dengan evaluasi perangkat-perangkat regulasi di tataran teknis yang disinyalir, masih belum memberikan keleluasaan penyikapan. 
"kami dari aktivis perempuan dan anak, mendukung dan siap memberikan daya hentak rekomendasi yang nantinya ditelurkan oleh pansus. karena persoalan pedofilia ini, sangat mengerikan. efeknya juga tidak sepele. bahkan, jangka panjang," julisti menerangkan. 
aktivis perempuan ini pun menilai, pansus memiliki posisi strategis untuk dapat digunakan legislatif, menyikapi kian mengkhawatirkannya jumlah kasus pedofilia. 
dimana pelaku-pelakunya yang justru dilakukan oleh mereka yang berada di lingkar utama penyelamat, seperti orang tua, saudara, tenaga pendidikan serta lokus-lokusnya bahkan justru terjadi pada ruang-ruang yang lazimnya menjadi terpercaya seperti lembaga pendidikan. 
baca juga:langkah polisi sikapi darurat asusila di bengkulu utara 
baca juga:bengkulu utara darurat asusila
"dan semua yang kami sampaikan ini, bukan prediksi. bukan juga kekhawatiran. tapi, sudah terjadi dan terbukti," jabarnya, memantik pemikiran pemangku kebijakan. 
jalur politis, terus dia, memiliki ruang yang lebih lentur bahkan cepat dalam memperjuangkan isu-isu prinsip layaknya soal upaya pemberangusan asusila terhadap anak dan perempuan. 
pemikiran itu diutarakan julisti, karena secara praktik, lembaga-lembaga pemerintah baik di tingkat pusat hingga daerah, termasuk lembaga penegak hukum hingga pengadilan, secara praktik lebih kepada penyelenggara regulasi. 
"melalui pansus pedofilia ini, saya yakin akan didapatkan benang merah persoalan. mengapa pedofilia ini terus terjadi, bagaimana perangkat regulasinya, kelemahan di sektor regulasi yang mengaturnya sampai dengan parameter lain yang dapat dijumput melalui klarifikasi pansus," ia mencetus. 
baca juga:pedofilia (lagi) di bengkulu utara, seorang istri laporkan suaminya ke polisi
baca juga:praperadilan kasus dugaan pedofil, pn arga makmur dibanjiri simpatisan
pansus sangat strategis dalam mencetuskan sebuah hal baru, regulasi terobosan hasil kerja evaluatif dengan menggunakan hak-hak istimewa legislator mulai hak bertanya yang konstitusional. 
anggota dprd bengkulu utara, ichram nur hidayah, ketika dibincangi soal urgensi pansus pedofilia di dprd bengkulu utara, menyikapi tingginya kasus asusila terhadap anak, mengaku sangat mendukung. 
hanya saja, dia belum memberikan clue bagaimana aspirasi tersebut, bisa masuk sebagai agenda kerja resmi kedewanan. pasalnya, lanjut dia, saat ini pihaknya masih merampungkan perangkat kerja lembaga yang tengah dibidani lewat pansus tata tertib (tatib) dan kode etik. 
"dan keduanya, merupakan instrumen kerja yang akan berlanjut dengan penetapan alat kelengkapan dewan (akd) lainnya. tapi, secara prinsip, legislatif mendukung langkah ini," ujar politisi golkar peraih suara tertinggi di partainya serta  legislator termuda di periode 2024-2029. 
baca juga:langkah polisi sikapi darurat asusila di bengkulu utara
baca juga:bengkulu utara darurat asusila
dukungan moril lainnya, turut disampaikan senada oleh satu-satunya dewan perempuan di dprd bengkulu utara yakni armiyani dari partai amanat nasional atau pan. 
sehari sebelum pelantikan dirinya, ru pernah membincang perihal isu gender. termasuk di dalamnya soal kekerasan perempuan dan anak yang terbilang merak. 
"sebagai perempuan, kita patut prihatin dengan angka kekerasan perempuan dan anak di daerah. dan ini, akan menjadi salah satu aspirasi pan di legislatif," ujar armiyani, dihubungi minggu, 8 september 2024 siang, lewat sambungan telepon pribadi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 25 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan