Stagnasi Dana Desa Tahun Penuh Pertama Prabowo-Gibran

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 23 Sep 2024 - 05:59

Diolah dari Surat Direktorat jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan-Radar Utara/Benny Siswanto-

Mengulas kembali pada surat yang diteken Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu, Luky Alfirman, menjelaskan Transfer ke Daerah atau TKD untuk tahun depan angkanya berjumlah Rp 919,87 triliun. Rinciannya, meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 192,28 triliun.

Pula dijabarkan, DBH terdiri yang ditebar ke daerah-daerah itu, meliputi DBH Pajak sebesar Rp 77,30 triliun, DBH Sumber Daya Alam sebesar Rp 85,92 triliun, DBH lainnya berupa DBH perkebunan sawit sebesar Rp 1,25 triliun serta kurang bayar DBH sebesar Rp 27,81 triliun.

Sedangkan untuk Dana Alokasi Umum atau DAU, tahun depan angkanya sebesar Rp 446,63 triliun. Anggaran yang bakal menjadi rujukan ploting Alokasi Dana Desa (ADD) itu terbagi dalam DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp 360,51 triliun.

Sementara itu, untuk DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp 86,12 triliun, yang wajib digunakan untuk dukungan penggajian formasi PPPK, dukungan pendanaan kelurahan, dan dukungan pendanaan layanan publik bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum.

Ploting Dana Alokasi Khusus atau DAK, hasil persetujuan DPR bersama pemerintah, angkanya sebesar Rp 185,24 triliun terdiri meliputi DAK Fisik sebesar Rp 36,95 triliun.

DAK fisik ini, ditegaskan Kemenkeu untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan daya saing usaha, pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas pembangunan rendah karbon dan transisi energi.

Selanjutnya untuk DAK Non Fisik angkanya dikunci Rp 146,68 triliun. Anggaran ini diarahkan pemerintah untuk mendanai operasional layanan publik terutama pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, pertanian, sentra industri hingga koperasi Usaha Menengah Kecil.

Dijelaskan juga, tahun depan hibah daerah diploting di angka Rp Rp 1,60 triliun. Anggaran ini, terang kemenkeu, penggunaannya diarahkan untuk untuk penguatan transportasi umum massal perkotaan, penguatan daerah pertanian di dataran tinggi/upland, pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan gas rumah kaca.

Indonesia yang luas beragam dinamikanya, juga mengalokasikan Dana Otonomi Khusus atau Otsus serta adanya dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus sebesar Rp 17,52 triliun.

stagnasi dana desa tahun penuh pertama prabowo-gibran                            radarutara.bacakoran.co - anatomi anggaran tahun 2025, sudah dilugas pemerintah usai menjumpa sepakat dengan dpr yang mengetuk palu undang-undang apbn pada 19 september 2024. dana desa tahun depan tidak mengalami perubahan positif, angka stagnan.  
secara angka, tidak ada perubahan ploting dana desa pada termin pembuka tahun penuh pertama pemerintahan prabowo-gibran tersebut. 
kementerian keuangan (kemenkeu) lewat direktorat jenderal perimbangan keuangan (djpk), dana desa dialokasikan pemerintah sebagaimana dituangkan dalam surat nomor : s-116/pk/2024 tertanggal 19 september 2024 itu nilainya sebesar rp 71 triliun.
adapun surat yang diteken dirjen perimbangan keuangan, luky alfirman tersebut, menegasi 11 pengelokasian anggaran untuk daerah-daerah di indonesia.
baca juga:sebelum usulan dana desa tahap 2, kewajiban pajak harus lunas!
baca juga:pemdes kota lekat mudik pra pelaksana titik nol jut dana desa
dijabarkan, meliputi anggaran dana bagi hasil; dana alokasi umum; dana alokasi khusus fisik; dana alokasi khusus nonfisik;
kemudian hibah ke daerah; dana otonomi khusus provinsi aceh; dana otonomi khusus provinsi-provinsi di papua;
dana tambahan infrastruktur provinsi-provinsi di papua; dana keistimewaan d.i. yogyakarta; dana desa; dan insentif fiskal.
dana desa untuk provinsi bengkulu 2025 
- kabupaten bengkulu selatan rp 105.969.594.000 
- kabupaten bengkulu utara rp 171.843.906.000
 baca juga:jelang akhir tahun anggaran, desa diminta kebut usulan dana desa tahap 2
baca juga:pra-pembangunan dana desa ta 2024, jauhi penyimpangan!
- kabupaten rejang lebong rp 101.377.487.000
- kota bengkulu (nihil)  
- kabupaten kaur rp 138.554.648.000
 - kabupaten seluma rp 142.283.328.000
 - kabupaten mukomuko rp 119.035.349.000
 - kabupaten lebong rp 71.041.841.000
baca juga:maksimalkan serapan dana desa, pemdes suka maju geber pembangunan & pemberdayaan 
baca juga:dorong percepatan usulan dana desa tahap 2
- kabupaten kepahiang rp 80.542.150.000
 - kabupaten bengkulu tengah rp 106.212.847.000
total dana desa provinsi bengkulu ta 2025 rp 1.036.861.150.000
insentif fiskal hanya diperoleh tiga daerah 
direktorat jenderal perimbangan keuangan juga menjelaskan, untuk tahun 2025 nanti pemberian insentif fiskal di provinsi bengkulu hanya menjujug 3 daerah.
total insentif fiskal tahun depan di provinsi ini angka totalnya rp 20.830.106.000. angka tersebut dibagi untuk pemprov bengkulu sebanyak rp 6.565.019.000, untuk kabupaten bengkulu selatan rp 7.015.031.000 serta kabupaten lebong sebesar rp 7.250.056.000. 
maka kalau ditotal untuk alokasi insentif fiskal dan dana desa seluruhnya di provinsi bengkulu mencapai rp 1.057.691.256.000. 
mengulas kembali pada surat yang diteken direktur jenderal perimbangan keuangan, kemenkeu, luky alfirman, menjelaskan transfer ke daerah atau tkd untuk tahun depan angkanya berjumlah rp 919,87 triliun. rinciannya, meliputi dana bagi hasil (dbh) sebesar rp 192,28 triliun. 
baca juga:ingat! pajak wajib lunas sebelum cairkan dana desa tahap 2
baca juga:sertifikasi hasil bangunan dana desa tahun 2024 di bangun karya
pula dijabarkan, dbh terdiri yang ditebar ke daerah-daerah itu, meliputi dbh pajak sebesar rp 77,30 triliun, dbh sumber daya alam sebesar rp 85,92 triliun, dbh lainnya berupa dbh perkebunan sawit sebesar rp 1,25 triliun serta kurang bayar dbh sebesar rp 27,81 triliun.
sedangkan untuk dana alokasi umum atau dau, tahun depan angkanya sebesar rp 446,63 triliun. anggaran yang bakal menjadi rujukan ploting alokasi dana desa (add) itu terbagi dalam dau yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar rp 360,51 triliun. 
sementara itu, untuk dau yang ditentukan penggunaannya sebesar rp 86,12 triliun, yang wajib digunakan untuk dukungan penggajian formasi pppk, dukungan pendanaan kelurahan, dan dukungan pendanaan layanan publik bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.
ploting dana alokasi khusus atau dak, hasil persetujuan dpr bersama pemerintah, angkanya sebesar rp 185,24 triliun terdiri meliputi dak fisik sebesar rp 36,95 triliun. 
baca juga:sebelum usulan dana desa tahap 2, kewajiban pajak harus lunas!
baca juga:pemdes kota lekat mudik pra pelaksana titik nol jut dana desa
dak fisik ini, ditegaskan kemenkeu untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan daya saing usaha, pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas pembangunan rendah karbon dan transisi energi.
selanjutnya untuk dak non fisik angkanya dikunci rp 146,68 triliun. anggaran ini diarahkan pemerintah untuk mendanai operasional layanan publik terutama pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, pertanian, sentra industri hingga koperasi usaha menengah kecil. 
dijelaskan juga, tahun depan hibah daerah diploting di angka rp rp 1,60 triliun. anggaran ini, terang kemenkeu, penggunaannya diarahkan untuk untuk penguatan transportasi umum massal perkotaan, penguatan daerah pertanian di dataran tinggi/upland, pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan gas rumah kaca.
indonesia yang luas beragam dinamikanya, juga mengalokasikan dana otonomi khusus atau otsus serta adanya dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus sebesar rp 17,52 triliun.
baca juga:jelang akhir tahun anggaran, desa diminta kebut usulan dana desa tahap 2
baca juga:pra-pembangunan dana desa ta 2024, jauhi penyimpangan!
ada juga, dana keistimewaan yogyakarta atau diy dengan besaran rp 1,20 triliun. satu hal yang ditunggu-tunggu oleh seluruh desa yakni dana desa, diploting pemerintah sebesar rp 71,00 triliun. 
anggaran tersebut, nantinya dialokasikan kepada 75.259 desa yang menyebar pada 434 kabupaten/kota di indonesia. diungkap juga soal insentif fiskal. 
tahun depan, insentif fiskal angkanya rp 6 triliun. insentif ini terbagi dalam insentif fiskal atas kinerja tahun sebelumnya sebesar rp 4,00 triliun serta insentif fiskal kinerja tahun berjalan sebesar rp 2 triliun.