Pemerintah Akan Terapkan Pajak 2,4% atas Pembangunan Rumah Sendiri Mulai Tahun Depan

Reporter: Ependi |

Editor: Ependi |

Selasa , 17 Sep 2024 - 15:55

Pemerintah Akan Terapkan Pajak 2,4% atas Pembangunan Rumah Sendiri Mulai Tahun Depan (Ilustrasi)-Bisnis/Rachman-

Para pengembang property juga turut memberikan pendapat mengenai harapan mereka terhadap mekanisme yang dapat memastikan bahwa kebijakan ini tidak terlalu membebani masyarakat, terutama mereka yang sedang membangun rumah pertama mereka.

Untuk memudahkan implementasi, pemerintah akan menyediakan panduan dan pelatihan bagi pemilik rumah dan kontraktor terkait tata cara penghitungan dan pembayaran pajak.

Selain itu, sistem pelaporan pajak akan diperbarui agar lebih transparan dan efisien.

Pemerintah juga menginformasikan bahwa akan ada periode transisi selama enam bulan pertama tahun depan.

Di mana pemilik rumah dapat beradaptasi dengan ketentuan baru ini sebelum pajak mulai berlaku secara penuh.

Kebijakan ini diharapkan akan membawa perubahan positif dalam sektor pembangunan dan membantu pemerintah dalam meraih tujuan-tujuan fiskal dan pembangunan yang lebih luas.

Namun, pelaksanaannya akan terus dipantau untuk memastikan bahwa manfaatnya seimbang dengan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. (*)

pemerintah akan terapkan pajak 2,4% atas pembangunan rumah sendiri mulai tahun depan                            radarutara.bacakoran.co - dalam upaya meningkatkan pendapatan negara dan mengelola sektor pembangunan secara lebih berkelanjutan.
pemerintah indonesia mengumumkan bahwa mulai tahun depan, akan diberlakukan pajak sebesar 2,4% atas pembangunan rumah pribadi.
 adapun pajak pertambahan nilai tersebut dihitung, dipungut, dan disetor oleh pribadi dan badan yang melakukan kegiatan pembangunan sendiri dengan besaran tertentu.
 
 hal ini telah tertuang dalam pasa 3 ayat (1), yang berbunyi 
baca juga:gubernur hapus denda pajak orang utara rp2,9 miliar 
baca juga:sebelum usulan dana desa tahap 2, kewajiban pajak harus lunas!
(1) pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dihitung, dipungut, dan disetor oleh orang pribadi ayau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri dengan besaran tertentu. 
(2) besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian 20% (dua puluh persen) dengan tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang pajak pertambahan nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. 
(3) dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayah (2) berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah. 
baca juga:kejar pad, mukomuko maksimalkan pajak air bawah
baca juga: pajak kolaborasi banyak pihak
ketentuan terkait ppn membangun sendiri juga tertuang dan telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (uu hpp) 
ketentuan terkait ppn membangun sendiri, termasuk besaran presentasenya telah ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan nomor 61/pmk.30/2022 tentang ppn atas kegiatan membangun sendiri. 
dengan demikian, tarif pajak pertambahan nilai yang saat ini masih sebesasr 11% dengan besaran tarif berlaku sebesar 2,2% akan mengalami kenaikan ketika pajak pertambahan nilai ditingkatkan menjadi 12%, dengan tarif yang berlaku akan menjadi sebesar 2,4%. 
menurut pernyataan resmi dari kementerian keuangan, pajak ini akan dikenakan pada nilai total pembangunan rumah yang dilakukan oleh individu, baik untuk konstruksi baru maupun renovasi besar. 
baca juga:pemberlakuan opsen pajak 2025, pad bisa diatas 50 miliar 
baca juga:kewajiban pajak tak ada teloransi, sebelum usulan tahap 2 harus lunas!
kebijakan ini sendiri dianggap sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien, serta diharapkan dapat turut mendukung pembangunan berkelanjutan. 
pajak 2,4% ini akan dikenakan atas biaya pembangunan rumah yang meliputi material, tenaga kerja, dan jasa kontraktor. 
pemerintah berharap bahwa pajak ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara serta mendukung program-program pembangunan infrastruktur dan perumahan yang lebih luas.
pajak ini diharapkan dapat menambah pendapatan negara yang kemudian dapat digunakan untuk pembiayaan berbagai proyek pembangunan dan layanan publik.
baca juga: tak ada pungutan apapun, selain pajak bumi dan bangunan sesuai sppt
baca juga:ingat! pajak wajib lunas sebelum cairkan dana desa tahap 2
dengan adanya pajak ini, diharapkan para pemilik rumah akan lebih memperhatikan aspek keberlanjutan dan efisiensi dalam pembangunan rumah mereka. 
kebijakan ini juga bertujuan untuk mengatur dan memantau aktivitas sektor properti, yang selama ini kerap kali tidak tercatat dengan baik.
namun, kebijakan ini tentu tidak terlepas dari tanggapan yang beragam dari masyarakat dan sektor industri. 
beberapa pengembang dan asosiasi konstruksi menyatakan keprihatinan tentang potensi dampak negatif terhadap biaya pembangunan dan aksesibilitas perumahan. 
baca juga:bkd gandeng jaksa nagih utang pajak
baca juga:ekstensifikasi dan intensifikasi: jurus djp kejar target pajak 2025
para pengembang property juga turut memberikan pendapat mengenai harapan mereka terhadap mekanisme yang dapat memastikan bahwa kebijakan ini tidak terlalu membebani masyarakat, terutama mereka yang sedang membangun rumah pertama mereka.
untuk memudahkan implementasi, pemerintah akan menyediakan panduan dan pelatihan bagi pemilik rumah dan kontraktor terkait tata cara penghitungan dan pembayaran pajak.
 selain itu, sistem pelaporan pajak akan diperbarui agar lebih transparan dan efisien.
pemerintah juga menginformasikan bahwa akan ada periode transisi selama enam bulan pertama tahun depan.
di mana pemilik rumah dapat beradaptasi dengan ketentuan baru ini sebelum pajak mulai berlaku secara penuh.
baca juga:bkd sambangi pelaku usaha wajib bayar pajak
baca juga:gubernur hapus denda pajak orang utara rp2,9 miliar 
kebijakan ini diharapkan akan membawa perubahan positif dalam sektor pembangunan dan membantu pemerintah dalam meraih tujuan-tujuan fiskal dan pembangunan yang lebih luas. 
namun, pelaksanaannya akan terus dipantau untuk memastikan bahwa manfaatnya seimbang dengan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 20 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan