Gubernur Hapus Denda Pajak Orang Utara Rp2,9 Miliar

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 12 Sep 2024 - 20:18

Antrean kendaraan malam hari saat malam hari di ruas lintas Bengkulu Utara - Kota Bengkulu di Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah, karena ada perbaikan jembatan dan jalan-Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Pemutihan pajak kendaraan bermotor, menyebabkan denda keterlambatan pembayaran pajak sebesar Rp 2,9 miliar di Kabupaten Bengkulu Utara, dihapus.

Program pemutihan yang digulirkan Gubernur Rohidin Mersyah ini, untuk di Kabupaten Bengkulu Utara saja terpantau sudah dinikmati belasan ribu pemilik kendaraan di daerah.

Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan, UPTD PPD atau Samsat Bengkulu Utara, Marsudi Hadi, S.I.Kom, MAP, saat dibincangi RU, tak menampik realisasi pemutihan pajak kendaraan ini.

"Kami mengimbau, agar masyarakat bisa memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan ini.

Karena secara program, memiliki batasan waktu yakni hingga 30 November 2024," ujar Marsudi via seluler, kemarin.

Keringan pajak yang dimaksud, MaHa, begitu sapa akrab akronim nama birokrat muda penghobi olahraga futsal ini menjelaskan, sedianya realisasi pajak kendaraan bisa mencapai lebih dari Rp 7,4 miliar, ketika dihitung tanpa adanya pemutihan.

"Dari proyeksi Rp 7,4 miliar lebih itu, yang dibebaskan hampir mencapai Rp 3 miliar. Maka, secara nominal, ini pemutihan pajak oleh Pak Gubernur Rohidin ini meringankan masyarakat pemilik kendaraan," ungkapnya, menjelas.

Berapa torehan PAD yang terstimulasi atas program pemutihan pajak? Maha mengungkap, periode penerimaan sejak 4 Juni - 11 September 2024, realisasi penerimaan di angka capaian Rp 4.491.814.500.

"Untuk peserta pemutihan pajak kendaraan sebanyak 7.513 unit yang terdiri dari R2 sebanyak 5.984 dan R4 sebanyak 1.529 unit," bebernya.

Data dihimpun Radar Utara, Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bersama pada penghujung tahun 2023 lalu.

gubernur hapus denda pajak orang utara rp2,9 miliar                             radarutara.bacakoran.co - pemutihan pajak kendaraan bermotor, menyebabkan denda keterlambatan pembayaran pajak sebesar rp 2,9 miliar di kabupaten bengkulu utara, dihapus. 
program pemutihan yang digulirkan gubernur rohidin mersyah ini, untuk di kabupaten bengkulu utara saja terpantau sudah dinikmati belasan ribu pemilik kendaraan di daerah. 
kepala seksi penetapan dan penerimaan, uptd ppd atau samsat bengkulu utara, marsudi hadi, s.i.kom, map, saat dibincangi ru, tak menampik realisasi pemutihan pajak kendaraan ini. 
"kami mengimbau, agar masyarakat bisa memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan ini. 
baca juga:4.000 kendaraan ditargetkan manfaatkan program pemutihan pajak
baca juga:ada pemutihan pajak, mungkin mau beli mobil sejuta umat? harganya beragam 
karena secara program, memiliki batasan waktu yakni hingga 30 november 2024," ujar marsudi via seluler, kemarin. 
keringan pajak yang dimaksud, maha, begitu sapa akrab akronim nama birokrat muda penghobi olahraga futsal ini menjelaskan, sedianya realisasi pajak kendaraan bisa mencapai lebih dari rp 7,4 miliar, ketika dihitung tanpa adanya pemutihan. 
"dari proyeksi rp 7,4 miliar lebih itu, yang dibebaskan hampir mencapai rp 3 miliar. maka, secara nominal, ini pemutihan pajak oleh pak gubernur rohidin ini meringankan masyarakat pemilik kendaraan," ungkapnya, menjelas. 
berapa torehan pad yang terstimulasi atas program pemutihan pajak? maha mengungkap, periode penerimaan sejak 4 juni - 11 september 2024, realisasi penerimaan di angka capaian rp 4.491.814.500. 
baca juga:pemutihan pajak kendaraan bermotor 2024, samsat desa siapkan pelayanan terbaik
baca juga:ini peluang duit dari efek domino pemutihan pajak program gubernur rohidin mersyah
"untuk peserta pemutihan pajak kendaraan sebanyak 7.513 unit yang terdiri dari r2 sebanyak 5.984 dan r4 sebanyak 1.529 unit," bebernya. 
data dihimpun radar utara, kantor uptd pengelolaan pendapatan daerah bersama pada penghujung tahun 2023 lalu.
mendapati jumlah kendaraan tidak tertib pajak, terbagi dalam kendaraan plat merah sebanyak 360 unit, plat kuning 271 unit serta plat hitam : 45.824 unit.
meski begitu, melihat jumlah unit kendaraan yang tahun sebelumnya belum membayar pajak sampai dengan berakhirnya pemutihan pajak 2022. setidaknya 42.267 unit kendaraan pajaknya mati. 
 baca juga:tahun ini, program pemutihan pkb kembali digulirkan
baca juga:gubernur kembali gulirkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor
menukil laporan yang dilansir 29 november 2022, keringanan pajak di masyarakat sebesar rp 7,5 miliar pajak dibebaskan selama periodisasi program yakni sejak itu. 
tercatat juga realisasi pajak ketika itu, berasal dari 6.152 unit r2 serta 1.531 unit r4. kalau ditotal semuanya sebanyak 7.683 unit kendaraan. 
data sebelumnya, tunggakan pajak tertinggi ditempati motor sebesar rp 7,53 miliar. disusul dengan truk sebesar rp 4,1 miliar yang saat didata, jumlahnya di daerah ini sebanyak 1.227 unit. 
mobil jenis pikap, menempati tunggakan terbanyak ketiga, sebesar rp 1,88 miliar yang terbagi pada 1.725 unit.
realisasi tersebut, merupakan output atas diskresi gubernur, seperti pembebasan bea balik nama, bebas pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor, bebas denda administratif dan denda swdkllj.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 13 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan