Fix! Pengentasan Honorer Harus Rampung Desember 2024

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 06 Sep 2024 - 21:13

Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas-Radar Utara/Benny Siswanto-

Agenda di atas meja itu, membahas fokus penyelesaian tenaga non ASN yang kalau membaca UU ASN terbaru, memiliki kans kuat untuk menjadi ASN tahun 2024 ini.

Lansiran RU sebelumnya, mewartakan soal honorer atau pegawai non ASN yang menyebar di seluruh Indonesia, dikabarkan bakal menerima Nomor Induk Pegawai atau NIP pada bulan Desember tahun 2024 ini.

Informasi pengangkatan tenaga non ASN ini dipaparkan oleh Anggota DPR RI dari Komisi II, Mardani Ali Sera. Politisi Senayan yang berada di dalam komisi pembidangan yang membahas aturan turunan UU ASN itu, mengungkapkan penegasannya berdasarkan kesepakatan hasil rapat dengan pemerintah.

"Honorer dapat NIP Desember 2024. Lulusan SD juga boleh, khusus untuk honorer, Insya Allah ayo sama-sama berdoa," ujarnya dijumput dari laman instagram miliknya @mardanialisera, dikutip, Selasa, 19 Maret 2024.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu menjelaskan, pengangkatan dan penetapan NI untuk kalangan pegawai non ASN ini, tertuang dalam Keputusan Rapat Komisi 2 dengan Menteri PANRB.

"Insya Allah Desember 2024 semua yang terdata di BKN (2,3 jt orang totalnya) akan dapat Nomor Induk Pegawai termasuk lulusan SD. Honorer Kategori 2 termasuk yang diprioritaskan," bebernya.

BACA JUGA:Gaji Honorer Bakal Disetop

Anggaran Belanja Pegawai 2024 Tembus Rp 464.597,15 Miliar

Pos belanja anggaran khususnya belanja pegawai, terpantau kian menggelayuti anggaran pemerintah saban tahunnya. Khusus di lingkungan Pemda saja, anggaran gaji pegawai tahun 2024 ini sudah menyentuh Rp 464.597,15 miliar.

Itu artinya, pos belanja pegawai di seluruh pemda, sudah lebih dari 1/3 total pagu yang dialokasikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun 2024 sebesar Rp 1.384.994,57 miliar.

Kalau dikurangi belanja pegawai, maka anggarannya menyisakan Rp 920.397,42 miliar yang akan dibagi kepada 38 provinsi serta 500-an lebih pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

fix! pengentasan honorer harus rampung desember 2024                             radarutara.bacakoran.co - progres terbaru soal tenaga honorer di instansi pusat dan daerah, baru saja rampung. pengentasannya, ditargetkan tuntas tahun 2024. 
menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb), abdullah azwar anas, mengabarkan finalisasi rancangan peraturan pemerintah (rpp) tentang manajemen asn, baru saja rampung.
kata dia, rapatnya dihelat hingga lewat dini hari yang digelar bersama dengan lintas stakeholder seperti badan kepegawaian negara (bkn), kementerian keuangan, kementerian dalam negeri hingga dpr melalui komisi 2. 
"alhamdulillah rapat pengentasan non-asn rampung," ujar menteri anas, mengabari lewat laman resmi kementerian panrb, jumat, 6 september 2024.
baca juga:gaji wajib disetop, gimana kabar pengangkatan honorer ?
baca juga:gaji honorer bakal disetop
menteri yang juga mantan bupati banyuwangi provinsi jawa tengah (jateng) itu menegasi, agar hasil rapat yang bakal ditindaklanjuti dengan dirilisnya pp tentang manajemen asn, direspon adaptif oleh instansi mulai pusat hingga pemerintah daerah di seluruh indonesia.
"harapan kami, agar instansi mempersiapkan diri. jangan sampai, nanti karena proses instansi masing-masing di pemda nanti, mengganggu hak-hak tenaga honorer yang penyelesaian pengentasannya di tenggat desember 2024," tegasnya.  
ketua komisi ii dpr, junimart girsang, turut mengamini wanti-wanti yang langsung dilontarkan sang menteri. junimart sendiri, menjadi salah satu legislator yang cukup aktif dalam menyerukan soal penataan birokrasi bersama dengan penyelesaian pengentasan tenaga non asn. 
"tentu ini menjadi harapan seluruh rakyat indonesia, agar pengentasan tenaga honorer ini sejalan dengan uu asn yakni dirampungkan selambat-lambatnya desember 2024," tegasnya. 
baca juga:fix, honorer dihapus. dear non asn, amankan data-datamu!
baca juga:mengingat kembali, jumlah honorer yang berpotensi jadi asn tahun ini
penuntasan keberadaan pegawai honorer di sejumlah instansi pemerintah baik pusat hingga daerah yang regulasinya tengah dalam finalisasi, bakal mengait pada data 2,3 juta honorer di seluruh indonesia yang telah masuk dalam database bkn.
rapat itu diikuti oleh lintas panitia antar kementerian, mulai dari kementerian keuangan (kemenkeu), kementerian dalam negeri (kemendagri), badan kepegawaian negara (bkn), lembaga arsip nasional hingga korp pegawai negeri atau korpri. 
agenda di atas meja itu, membahas fokus penyelesaian tenaga non asn yang kalau membaca uu asn terbaru, memiliki kans kuat untuk menjadi asn tahun 2024 ini. 
lansiran ru sebelumnya, mewartakan soal honorer atau pegawai non asn yang menyebar di seluruh indonesia, dikabarkan bakal menerima nomor induk pegawai atau nip pada bulan desember tahun 2024 ini. 
baca juga:lulus pengadaan asn, tak ada penggantian honorer
baca juga:honorer dapat nip bulan desember 2024
informasi pengangkatan tenaga non asn ini dipaparkan oleh anggota dpr ri dari komisi ii, mardani ali sera. politisi senayan yang berada di dalam komisi pembidangan yang membahas aturan turunan uu asn itu, mengungkapkan penegasannya berdasarkan kesepakatan hasil rapat dengan pemerintah. 
"honorer dapat nip desember 2024. lulusan sd juga boleh, khusus untuk honorer, insya allah ayo sama-sama berdoa," ujarnya dijumput dari laman instagram miliknya @mardanialisera, dikutip, selasa, 19 maret 2024. 
wakil ketua fraksi pks dpr ri itu menjelaskan, pengangkatan dan penetapan ni untuk kalangan pegawai non asn ini, tertuang dalam keputusan rapat komisi 2 dengan menteri panrb. 
"insya allah desember 2024 semua yang terdata di bkn (2,3 jt orang totalnya) akan dapat nomor induk pegawai termasuk lulusan sd. honorer kategori 2 termasuk yang diprioritaskan," bebernya. 
baca juga:gaji wajib disetop, gimana kabar pengangkatan honorer ?
baca juga:gaji honorer bakal disetop
anggaran belanja pegawai 2024 tembus rp 464.597,15 miliar 
pos belanja anggaran khususnya belanja pegawai, terpantau kian menggelayuti anggaran pemerintah saban tahunnya. khusus di lingkungan pemda saja, anggaran gaji pegawai tahun 2024 ini sudah menyentuh rp 464.597,15 miliar. 
itu artinya, pos belanja pegawai di seluruh pemda, sudah lebih dari 1/3 total pagu yang dialokasikan kementerian keuangan (kemenkeu) tahun 2024 sebesar rp 1.384.994,57 miliar. 
kalau dikurangi belanja pegawai, maka anggarannya menyisakan rp 920.397,42 miliar yang akan dibagi kepada 38 provinsi serta 500-an lebih pemerintah kabupaten/kota di seluruh indonesia.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 7 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan