Rapat Paripurna Revisi UU Pilkada Batal, Sekjen Gerindra : DPR Lembaga Wakil Rakyat, Harus Mendengar Aspirasi

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 22 Aug 2024 - 20:30

Masa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta-Radar Utara/Benny Siswanto-

Presiden Jokowi Bersuara Sumbang

Jokowi menerangkan, perlunya dukungan kepada lembaga negara. Versinya, setiap lembaga negara mesti dihormati. Layaknya MK atas putusannya. Begitu juga DPR sebagai lembaga negara atas kewenangannya.

Penjelasan Jokowi itu, menjawab pertanyaan wartawan perihal proses yang bergulir di legislatif, soal rencana paripurna revisi UU Pilkada. Namun Selena

"Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga -lembaga di negara kita," ujar Jokowi.

Dia meneruskan, pemerintah akan menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga (DPR dan MK).

"Keputusan MK dan DPR adalah bagian dari check and balances yang harus berjalan," tulisnya di Instagram @jokowi.

Sikap KPU Ditunggu

Akademisi juga bersuara agar KPU segera menindaklanjuti putusan MK, baik Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024).

"Meminta KPU segera melaksanakan putusan MK demi terwujudnya kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila," diulas dari pernyataan sikap Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Dalam press rilisnya, Depok, 22 Agustus 2024.

Senada, Pengamat Hukum Tata Negara, Mahfud MD, menilai tidak ada lagi landasan teoritis, filosofis dan sosiologis, tidak menerapkan putusan MK.

Ditegaskan Mahfud, putusan MK bersifat inkrah begitu sudah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Dengan artian, tidak ada upaya hukum lain setelah putusan dibacakan.

rapat paripurna revisi uu pilkada batal, sekjen gerindra : dpr lembaga wakil rakyat, harus mendengar aspirasi                            radarutara.bacakoran.co - gelombang penolakan revisi uu pilkada yang ingkar dengan putusan mahkamah konstitusi (mk), terus meluas.
bukan saja ditampakkan dari gelombang narasi. kamis, 21 agustus 2024, gelombang massa juga berdemokrasi di depan gedung dpr ri. 
banyak tokoh dari lintas profesi, nampak hadir dalam orasi rakyat yang nyaris situasinya mendekati suasana 1998, atau lebih kurang 26 tahun silam. 
pergerakan rakyat terus mendekati gedung para wakil rakyat yang dituding tengah mengadeganakan pengesahan legislasi yang diduga kuat ingkar terhadap konstitusi. 
baca juga:tom lembong akut demo ke dpr, singgung o1,02 dan 03 
baca juga:geliat kompetisi pilkada usai putusan mk, ini pendapat berbeda hakim konstitusi 
wakil ketua dpr, sufmi dasco, saat diwawancarai media, menerangkan bahwa agenda paripurna pengesahan revisi uu pilkada, tidak dapat dilanjutkan ke rapat pengesahan. 
musababnya, estafet atas hasil rapat badan musyawarah (bamus) dan badan legislasi (baleg) itu, tidak bisa diteruskan, lantaran tidak kuorum.
diketahui, setidaknya ada 87 anggota dpr yang hadir fisik alias onsite, begitu juga dengan angka yang nyaris sama mengkonfirmasi rapat pembahasan itu dengan kehadiran secara online. 
"jumlah peserta yang hadir tidak kuorum," kata sufmi dasco, di areal dalam gedung dewan di senayan, jakarta. 
baca juga:tom lembong akut demo ke dpr, singgung o1,02 dan 03
baca juga:geliat kompetisi pilkada usai putusan mk, ini pendapat berbeda hakim konstitusi
disodor tanya wartawan perihal kelanjutan pembahasan? walaupun gelombang penolakan oleh massa terus terjadi. 
sekretaris jenderal (sekjen) partai gerindra itu menegaskan, dengan tidak kuorum ini, otomatis paripurna tidak bisa dilakukan. 
soal kelanjutan rapat, sufmi menerangkan, belum dapat menjawab gamblang. lantaran, masih adanya aturan atau proses ulang, seperti bamus hingga baleg yang juga meski diagendakan. 
"rapat paripurna pengesahan revisi uu pilkada, tidak dilanjutkan. dpr kan wakil rakyat, maka akan mendengar aspirasi rakyat," ujarnya, seperti ditayang oleh metro tv lewat medsosnya. 
baca juga:tom lembong akut demo ke dpr, singgung o1,02 dan 03
baca juga:geliat kompetisi pilkada usai putusan mk, ini pendapat berbeda hakim konstitusi
aktor dan pegiat seni turun ke jalan 
reza rahardian 
penolakan atas gelagat ingkar pada putusan konstitusi oleh dpr, turut dikritisi aktor film, reza rahardian. pemeran habibie dalam film ainun habibie itu, menegaskan sikap penolakannya dan meminta dpr segera menghentikan praktik-praktik yang mencederai semangat demokrasi. 
"selama ini, saya tidak mau terlalu ikut campur, sehingga pro ke sana atau pro ke sini. tapi, hari ini saya tidak bisa diam lagi. bahwa, praktik pelanggaran konstitusi ini harus dihentikan," serunya di mimbar orasi diperkuat dengan alat pelantang suara di hadapan massa, di hadapan gedung rakyat, senayan, sana. 
ari kriting 
arie menuturkan, aksi turun ke jalan ke depan gedung dewan hari ini adalah aksi solidaritas.
baca juga:tom lembong akut demo ke dpr, singgung o1,02 dan 03
baca juga:geliat kompetisi pilkada usai putusan mk, ini pendapat berbeda hakim konstitusi
kalau selama ini, lanjut dia, masih bertahan tipis-tipis. maka kehadiran massa hari ini, karena saat ini rakyat sudah capek melihat situasi yang terjadi. 
"dan kedatangan kita hari ini di depan gedung rakyat adalah kita rakyat untuk indonesia," serunya disahut sambutan suara massa mendukung.
"jadi kehadiran kita sekalian hari ini, besok dan seterusnya adalah untuk terus mengawal, apa yang sudah diputuskan mk dilaksanakan sesuai konstitusi," lantangnya, menjurus putusan yang bersifat final dan mengikat itu. 
presiden jokowi bersuara sumbang
jokowi menerangkan, perlunya dukungan kepada lembaga negara. versinya, setiap lembaga negara mesti dihormati. layaknya mk atas putusannya. begitu juga dpr sebagai lembaga negara atas kewenangannya. 
baca juga:tom lembong akut demo ke dpr, singgung o1,02 dan 03
baca juga:geliat kompetisi pilkada usai putusan mk, ini pendapat berbeda hakim konstitusi
penjelasan jokowi itu, menjawab pertanyaan wartawan perihal proses yang bergulir di legislatif, soal rencana paripurna revisi uu pilkada. namun selena
"itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga -lembaga di negara kita," ujar jokowi. 
dia meneruskan, pemerintah akan menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga (dpr dan mk). 
"keputusan mk dan dpr adalah bagian dari check and balances yang harus berjalan," tulisnya di instagram @jokowi. 
baca juga:tom lembong akut demo ke dpr, singgung o1,02 dan 03
baca juga:geliat kompetisi pilkada usai putusan mk, ini pendapat berbeda hakim konstitusi
sikap kpu ditunggu 
akademisi juga bersuara agar kpu segera menindaklanjuti putusan mk, baik nomor 60/puu-xxii/2024 dan nomor 70/puu-xxii/2024). 
"meminta kpu segera melaksanakan putusan mk demi terwujudnya kedaulatan rakyat berdasarkan pancasila," diulas dari pernyataan sikap dewan guru besar universitas indonesia dalam press rilisnya, depok, 22 agustus 2024. 
senada, pengamat hukum tata negara, mahfud md, menilai tidak ada lagi landasan teoritis, filosofis dan sosiologis, tidak menerapkan putusan mk.
ditegaskan mahfud, putusan mk bersifat inkrah begitu sudah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. dengan artian, tidak ada upaya hukum lain setelah putusan dibacakan. 
baca juga:tom lembong akut demo ke dpr, singgung o1,02 dan 03
baca juga:geliat kompetisi pilkada usai putusan mk, ini pendapat berbeda hakim konstitusi
"maka, putusan mk adalah undang-undang dan sudah bisa diterapkan," tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 23 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan