Kabarnya, Realisasi Pembangunan Tanjakan Ekstrim Gunung Payung Gagal?

Reporter: Sigit haryanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 07 Aug 2024 - 21:10

Kabarnya, Realisasi Pembangunan Tanjakan Ekstrim Gunung Payung Gagal?-Radar Utara/ Sigit Haryanto-

kabarnya, realisasi pembangunan tanjakan ekstrim gunung payung gagal?                            ketrina.radarutara.bacakoran.co - masyarakat yang berada di kecamatan pinang raya, kecamatan ulok kupai dan kecamatan napal putih, tampaknya harus gigit jari lagi alias kena prank oleh pemerintah daerah. 
ini terjadi setelah janji pemerintah daerah, untuk membangun akses jalan dari desa sumber mulya (d7) ke gunung payung khususnya tanjakan maut yang ada di pintu masuk desa gunung payung. 
dikabarkan gagal direalisasikan melalui anggaran apbd murni tahun 2024 ini.
padahal, sebelumnya pemkab bengkulu utara beserta pimpinan dprd bengkulu utara sudah memastikan dan berjanji. 
baca juga:desak pemerintah dan dprd bengkulu utara segera sahkan perda pesantren
baca juga:kapolsek ketahun ajak masyarakat aktif jaga kamtibmas
bahwa tanjakan maut di pintu masuk desa gunung payung itu, akan ditangani oleh pemerintah daerah, sepaket dengan pembangunan jalan link desa sumber mulya-desa gunung payung yang dibiayai dan dikerjakan melalui apbd murni ta 2024 ini.
"bisa dikatakan kena prank lah, masyarakat kita hari ini. bukan hanya masyarakat desa gunung payung tapi masyarakat tiga kecamatan yakni kecamatan pinang raya, kecamatan ulok kupai dan kecamatan napal putih. 
karena tanjakan maut di desa kita ini, setiap hari dilewati oleh masyarakat atau pengguna jalan dari tiga kecamatan tersebut," ungkap kades gunung payung, mimbar situmorang, s.ip, rabu, 7 agustus 2024.
dijelaskan situmorang, gagalnya pembangunan jembatan maut di pintu masuk desanya disebabkan karena anggaran apbd murni ta 2024 yang dialokasikan oleh pemkab bengkulu utara. 
baca juga:harimau yang berkeliaran di gembung raya sudah kembali ke habitat
baca juga:harimau berkeliaran di kebun warga, bksda diminta bertindak cepat
untuk membangun link jalan dari desa sumber mulya menuju desa gunung payung hanya tercover sekitar 750 meter. 
sementara kata mimbar, sisa volume jalan sepanjang 300 meternya lagi, tidak tercover.
"akibatnya, tanjakan maut yang selama ini memakan korban dan kita keluhkan ke pemerintah tidak tercover dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemkab tahun ini. 
karena anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah tahun ini cuma mampu menjangkau 700 meter saja," pungkasnya.
baca juga:dana csr disetor ke pemda, manfaatnya tak dirasakan desa penyangga. bubarkan saja tjslp!
baca juga:listrik pltd kota bani masih bedisko
ditegaskan situmorang, padahal sebelumnya pimpinan di lembaga dprd bengkulu utara bahkan bupati bengkulu utara pernah memastikan dan berjanji. 
akan mengatasi pembangunan jalan dari desa sumber mulya ke desa gunung payung itu hingga tuntas. 
tapi faktanya, anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah tahun ini, tidak sampai ke titik kerusakan terparah khususnya tanjakan maut di pintu masuk desa gunung payung.
"otomatis gagal lah. karena anggaran yang digunakan oleh pemerintah untuk membangun sekitar 700 meter volume jalan itu dari apbd murni. 
baca juga:harimau sumatera berkeliaran di kebun milik warga
baca juga:pilkada tahun 2024, jumlah tps berkurang dari pilpes 
sedangkan hari ini apbd perubahan sudah di ketok palu dan kekurangan 300 meter volume yang tidak tercover di apbd murni itu tidak dianggarkan lagi," tandasnya dengan nada kecewa.
lebih jauh, lanjut mimbar, upaya satu-satunya yang bisa ditempuh untuk memperjuangkan agar kerusakan jalan di pintu masuk desanya tersebut tetap tertangani di ta 2024 ini adalah dengan meminta kebijakan dari gubernur bengkulu.
"apbd perubahan bengkulu utara hari ini sedang tahap verifikasi gubernur. 
harapan kami dalam proses verifikasi itu, gubernur bisa memberi atensi kepada pemkab bengkulu utara untuk mengupayakan agar kerusakan jalan di pintu masuk desa kami tersebut bisa tertangani di tahun ini juga," pintanya.
baca juga:desak pemerintah dan dprd bengkulu utara segera sahkan perda pesantren
baca juga:kapolsek ketahun ajak masyarakat aktif jaga kamtibmas
"dan untuk mendorong hal itu, kami sudah mengirimkan surat kepada bapak gubernur. 
mudah-mudahan bapak gubernur bisa meninjau ulang dokumen apbd perubahan milik pemkab bengkulu utara yang saat ini sudah di provinsi," demikian situmorang. (*)