BUMD Disebut Tak Memadai Terlibat Pengerukan Alur

BENGKULU RU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu merasa pesimis jika Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dapat berperan atau terlibat dalam rencana pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu.

Pasalnya keberadaan BUMD tersebut, kondisinya saat ini kurang memadai terutama dari sisi finansial atau modal usaha.

Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bengkulu, RA. Denni, SH, MM mengatakan, sebelumnya pihak PT. Pelindo Regional 2 Bengkulu dan dunia usaha pemanfaat pelabuhan, membuka pintu lebar bagi BUMD untuk berpartisipasi.

"Dalam artian BUMD diajak ikut serta dalam rencana pengerukan tersebut," ungkap Denni, Senin 04 November 2024.

BACA JUGA:Pengerukan Alur Pulau Baai, Sutarman: Tahapannya Terus Kita Jajaki

BACA JUGA:Jajaki Rencana Pengerukan, Alur Pulau Baai Ditinjau

Hanya saja, lanjut Denni, tidak bisa dipungkiri jika kondisi finansial BUMD menjadi tantangan terbesar. Karena bagaimanapun juga untuk keikutsertaan dalam rencana ini, kesiapan modal menjadi salah satu faktor utama.

"Dari beberapa BUMD kita, tentunya belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung proyek sebesar itu," ujar Denni.

Meskipun demikian, sambung Denni, tidak menutup kemungkinan nantinya BUMD di lingkungan Pemprov Bengkulu, tetap terlibat dalam rencana pengerukan alur tersebut.

“Kita pun pada prinsipnya kalau memang BUMD berkeinginan untuk ikut di dalam pengerukan itu, kita persilakan. Dalam artian tidak ada permasalahan sama sekali, tapi kita lihat saja ke depannya seperti apa," kata Denni.

BACA JUGA:Alur Pulau Baai Belum Pernah Ditetapkan

BACA JUGA:Alur Pulau Baai Dinilai Harus Segera Dikeruk

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Persatuan Batu Bara (APBB) Provinsi Bengkulu, Sutarman menyampaikan, dalam rencana pengerukan alur, menerapkan sistem Joint Fisher Company yang terdiri dari tiga entitas.

"Diantaranya Badan Usaha Pelabuhan (BUP), dalam hal ini PT. Pelindo Regional 2 Bengkulu. Kemudian dunia usaha yang memanfaatkan pelabuhan, dan BUMD," papar Sutarman.