Kemenag Daerah Pantau Deradikalisasi Jamaah Islamiah

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 01 Aug 2024 - 20:24

Kepala Kantor Kemenag Bengkulu Utara, Dr H Nopian Gustari-Radar Utara/Benny Siswanto-

1. Menyatakan pembubaran Al Jamaah Al Islamiah dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Menjamin kurikulum dan materi ajar terbebas dari sikap tatharruf dan merujuk pada paham Ahli Sunnah Wal Jamaah;

3. Membentuk tim pengkajian kurikulum dan materi ajar;

4. Siap untuk terlibat aktif mengisi kemerdekaan sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermartabat;

5. Siap mengikuti peraturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berkomitmen dan konsisten untuk menjalankan hal-hal yang merupakan konsekwensi logisnya;

6. Hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan di atas akan dibicarakan dengan negara melalui Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

Ditegaskan pula Nuruzzaman, agar Densus 88 Anti Teror untuk terus memberikan pengawalan hingga proses de-radikalisasi yang dilakukan hingga menyentuh akar rumput simpatisan-simpatisan JI.

Langkah ini menjadi sangat penting, agar langkah progresif yang sudah dibarengi dengan pernyataan sikap oleh tokoh-tokoh sentral dalam aktivitas organisasi terlarang ini, berimplikasi pada langkah yang sama di tingkatan di bawahnya.

Upaya de-radikalisasi sampai dengan akar rumput ini menjadi sangat penting, menyikapi besarnya wilayah Indonesia dan beragam lingkungan sosial di dalamnya, sehingga membutuhkan semangat moderat dari seluruh elemen yang ada di negeri ini, dalam menjaga keberagaman dalam kebersamaan. Nuruzuman juga menyoroti soal sikap mengambang seperti yang terjadi pada Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI.

kemenag daerah pantau deradikalisasi jamaah islamiah                             radarutara.bacakoran.co - baiat kelompok yang menamakan diri al jamaah al islamiah menjadi bagian negara kesatuan republik indonesia (nkri), turut dipantau jajaran kementerian agama di daerah-daerah. 
diketahui, tokoh sentral al jamaah al islamiah yang memproklamirkan pembubaran organisasi radikal ini, diminta untuk ditindaklanjutinya upaya de-radikalisasi yang dilakukan pemerintah.
kepala kantor kemenag bengkulu utara, dr h nopian gustari, ketika dikonfirmasi ru, tak menampik adanya tindaklanjut dari keberhasilan pemerintah melakukan upaya memberangus kelompok-kelompok radikal dan terlarang itu.
"sesuai dengan petunjuk kemenag pusat, kita juga terus melakukan pengawasan di daerah sesuai kewenangan. prinsipnya, upaya dan sinergi bersama lintas pihak itu, mengharapkan negara kita yang mejemuk ini terus diperkokoh dengan semangat kebersamaan," ujar nopian, lewat seluler, kamis, 1 agustus 2024 petang. 
baca juga:masa panen raya nelayan tradisional 
baca juga: tak ada pungutan apapun, selain pajak bumi dan bangunan sesuai sppt
meski tidak menjelas gamblang, lantaran pendekatan dan upaya deradikalisasi ini bersifat khusus. termasuk juga soal informasi. 
pendeknya, kata dia, seluruh jajarannya terus mendukung upaya-upaya pemerintah dengan sikap dan langkah yang segaris lurus dengan instruksi pusat. 
"ini menjadi salah satu komitmen kita di lingkungan kemenag serta tugas-tugas kemenag di masyarakat," terangnya.
diketahui, operasi soft approach detasemen khusus atau densus 88 anti teror, mabes polri, membuahkan hasil. pentolan organasisai al jamaah al islamiah atau yang sering disebut ji, menyatakan diri membubarkan diri dan kembali ke pangkuan negara kesatuan republik indonesia atau nkri. 
baca juga:gedung smp kelas jauh desa karya pelita diisi siswa baru
baca juga:sertifikasi hasil bangunan dana desa tahun 2024 di bangun karya
pernyataan ini, disampaikan lewat sebuah visual yang kemudian ditangkap dan dibenarkan oleh lingkungan kementerian agama atau kemenag republik indonesia. 
pernyataan sikap dari bogor, 24 zulhijah 1445 hijriyah atau bertepatan dengan 30 juni 2024 itu disampaikan oleh 16 tokoh sentral yang merupakan pimpinan organisasi hingga pimpinan pondok pesantren atau ponpes yang terafisiliasi pada aktivitas yang selama ini masuk dalam kategori organisasi terlarang di indonesia. 
kemenag menegasi kepada jajarannya, stakeholders pendidikan islam, staf khusus meminta untuk melakukan pendampingan sejumlah pesantren yang selama ini terafiliasi dengan ji. 
menteri agama melalui staf khusus menteri agama bidang radikalisme dan intoleransi, nuruzzaman, membenarkan perkembangan upaya-upaya negara dalam melakukan upaya deradikalisasi tersebut, mesti ditindaklanjuti pula oleh jajarannya.
baca juga:proyek bangsal bawang dinas pertanian mukomuko selamat
baca juga:breaking news: ada ott di wilayah kecamatan air besi?
pesantren dan lembaga pendidikan yang selama ini terafilisasi dengan ji, kata dia, juga sudah menyatakan kesiapannya untuk menggunakan kurikulum pendidikan yang dirumuskan negara. ini perlu didampingi oleh jajaran kementerian agama.
"proses pendampingan dan pendekatan perlu terus dilakukan agar kembalinya ji ke nkri tidak hanya pada level pimpinan tapi juga hingga ke seluruh anggotanya di akar rumput," terangnya. 
pasalnya, pada tahun 2022 lalu tercatat setidaknya 30 ribu pondok pesantren yang beraktifitas di nkri. hal itu berdasarkan paparan dari direktorat pendidikan diniah dan pondok pesantren kementerian agama.
tentu tidak semua pesantren dan lembaga pendidikan di indonesia yang terafiliasi dengan jamaah islamiah yang sebelumnya masuk kategori organisasi radikal dan terlarang. 
baca juga:penghapusan kemiskinan ekstrem harus dipercepat
baca juga:kades mekar mulya ngadu ke dewan soal jalan rusak
hanya sedikit yang terafiliasi dengan ji yang kini tengah dalam proses rekonsoliasi kurikulum dan mata pelajaran yang turut ditegasi dalam pernyataan sikap pada eks kombatan ji yang sudah insaf. 
dalam paparan yang turut dilugas kementerian agama, 16 orang yang memotori sikap moderat untuk kembali ke pangkuan nkri ini disampaikan oleh abu rusydan, bara wijayanto, 
selanjutnya, zarkasyi, abu fatih, abu mahmudah, solahuddin, saptono munadi, fahim, bambang sukirno, qodri fathurrahman, imtihan syafii, hamad nur syahid, mustaqim safar, abu dujana, tengku azhar dan bahruddin rohmat. 
pernyataan sikap itu pun, dilugas dalam 6 sikap yakni : 
baca juga:ketua dprd mukomuko marah, pasien bpjs dimintai uang
baca juga:rsud mukomuko sesalkan dugaan inprosedural oknum dokter
1. menyatakan pembubaran al jamaah al islamiah dan kembali ke pangkuan negara kesatuan republik indonesia; 
2. menjamin kurikulum dan materi ajar terbebas dari sikap tatharruf dan merujuk pada paham ahli sunnah wal jamaah;
3. membentuk tim pengkajian kurikulum dan materi ajar;
4. siap untuk terlibat aktif mengisi kemerdekaan sehingga bangsa indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermartabat; 
5. siap mengikuti peraturan hukum yang berlaku di negara kesatuan republik indonesia serta berkomitmen dan konsisten untuk menjalankan hal-hal yang merupakan konsekwensi logisnya; 
baca juga:masa panen raya nelayan tradisional 
baca juga: tak ada pungutan apapun, selain pajak bumi dan bangunan sesuai sppt
6. hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan di atas akan dibicarakan dengan negara melalui densus 88 anti teror mabes polri. 
ditegaskan pula nuruzzaman, agar densus 88 anti teror untuk terus memberikan pengawalan hingga proses de-radikalisasi yang dilakukan hingga menyentuh akar rumput simpatisan-simpatisan ji. 
langkah ini menjadi sangat penting, agar langkah progresif yang sudah dibarengi dengan pernyataan sikap oleh tokoh-tokoh sentral dalam aktivitas organisasi terlarang ini, berimplikasi pada langkah yang sama di tingkatan di bawahnya. 
upaya de-radikalisasi sampai dengan akar rumput ini menjadi sangat penting, menyikapi besarnya wilayah indonesia dan beragam lingkungan sosial di dalamnya, sehingga membutuhkan semangat moderat dari seluruh elemen yang ada di negeri ini, dalam menjaga keberagaman dalam kebersamaan. nuruzuman juga menyoroti soal sikap mengambang seperti yang terjadi pada hizbut tahrir indonesia atau hti.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 2 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan