DBH Sawit Nangkring di Dinas Perkebunan dan PUPR

dbh sawit nangkring di dinas perkebunan dan pupr radarutara.bacakoran.co - dana bagi hasil atau dbh sawit tahun 2024 bengkulu utara sebesar rp 11,2 miliar, ditempatkan di dinas perkebunan dan dinas pupr.  pantauan ru, diantara kegiatan di dinas perkebunan yang membidangi rencana aksi daerah terkait penerapan indonesian sustainable palm oil atau ispo atau sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan indonesia.  terdapat 26 kegiatan peningkatan jalan produksi tahun ini. sebanyak 20 paket, dilaksanakan dengan skema penunjukan langsung. sedangkan 5 kegiatan dilakukan tender, lantaran nilai proyeknya di atas rp 200 juta.  empat paket kegiatan dengan anggaran setengah miliar serta satu paket rp 250 juta. dinas ini juga diketahui menggangarkan rp 365,5 juta untuk mendukung land clearing. baca juga:tiga soal yang ditunggu di bengkulu utara baca juga:swasta, bisa kelola aset mangkrak. pemda perlu siapkan aturan ini untuk dongkrak penerimaan total, desman siboro, selaku kuasa pengguna anggaran (kpa) pada satker ini, "membopong" anggaran sebesar rp 8,3 miliar yang terbagi dalam kelompok kegiatan via penyedia dalam 87 paket senilai rp 7,4 miliar dan 66 paket kegiatan dengan skema swakelola senilai rp 1,6 miliar. begitu juga dengan dinas pupr, tahun ini membopong kegiatan anggaran sebesar rp 79,6 miliar. total anggaran tersebut, menyebar dalam 282 kegiatan.  pelaksanaannya terbagi lewat kegiatan yang melibatkan penyedia dengan angka rp 74,3 miliar serta 81 paket kegiatan dalam skema swakelola dengan nilai hampir rp 5,1 miliar.  sebelumnya, kepala kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan (djpb) bengkulu melalui kabid pembinaan pelaksanaan anggaran (ppa) ii ditukil dari antara, sunaryo, turut mengabarkan kalau serapan dbh relatif anyar ini dalam tingkat serapan yang lumayan.  baca juga:waspadai, akun pejabat gadungan baca juga:innalillahiwainnailaihirojiun... pemerintahan desa tebing kaning kembali berduka untuk diketahui, total dbh sawit 2024 di provinsi bengkulu angkanya mencapai hampir rp 70 miliar, tepatnya rp 69,56 miliar, pada awal juni lalu penyaluran tahap pertama mencapai rp 34,11 miliar.   "sesuai aturan, penggunaannya 80 persen untuk infrastruktur," terang sunaryo.  adapun realisasi penyaluran dbh sawit di provinsi bengkulu pada periodisasi tersebut sebagai berikut : kabupaten bengkulu utara dari pagu rp 11,23 miliar, realisasi tahap pertama rp 5,61 miliar;  kabupaten bengkulu selatan dengan pagu rp 5,98 miliar, serapannya rp 2,99 miliar; kabupaten rejang lebong pagu rp 5,11 miliar dengan tingkat serapan rp 2,55 miliar;  baca juga:alasan pelantikan eselon ii bakal dibarengi pejabat eselon iii baca juga:wanita wajib coba ! ini manfaat konsumsi teh telur bagi kesehatan wanita kabupaten seluma dengan pagu rp 8,54 miliar, penyalurannya sebesar rp 4,27 miliar, kabupaten kaur pagu rp 6,92 miliar memiliki penyaluran sebesar rp 3,46 miliar;  kabupaten mukomuko sebagai kabupaten basis alokasi dbh sawit tertinggi di provinsi mencapai rp 14,91 miliar, sudah disalurkan sebesar rp 7,45 miliar;  kabupaten lebong dengan pagu 3,76 miliar, tersalurkan sebesar rp 1,60 miliar; kabupaten kepahiang dengan pagu rp 5,12 miliar, angka penyaluran rp 2,17 miliar serta kabupaten bengkulu tengah dengan pagu rp 7,96 miliar dengan angka penyaluran sebesar rp 3,98 miliar. impres soal rencana aksi nasional di sektor perkelapa sawitan yang diteken 22 november 2019 ini, diantaranya menugaskan menteri pertanian melakukan sosialisasi ispo untuk pemangku kepentingan dan melakukan percepatan pelaksanaan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan indonesia.  baca juga:bukan sekedar dijadikan lauk saja ! ini manfaat tersembunyi dari ikan nila, bagi kesehatan tubuh baca juga:benarkah cukup olahraga 11 menit dalam setiap harinya, dapat mengurangi risiko kematian dini. ini faktanya langkah penting ini, sebagai bentuk komitmen dari pemerintah indonesia di perdagangan internasional yang memastikan pembangunan kepala sawit nasional sudah memiliki standar mutu serta termasuk menjunjung tinggi semangat pencegahan deforestasi.  untuk gubernur, tugasnya meliputi a. menyusun rencana aksi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan pada tingkat provinsi penghasil kelapa sawit dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah provinsi yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit;  b. membentuk tim pelaksana daerah dalam rangka pelaksanaan rencana aksi se bagaimana dimaksud pada huruf a yang melibatkan para pihak terkait (forum multi pihak). sedangkan bupati dan walikota, ditugasi jokowi mulai dari a. menyusun rencana aksi perkebunan kelapa sawit  berkelanjutan pada tingkat kabupaten/kota penghasil kelapa sawit dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit;  baca juga:mengecap makanan limbah yang jadi mewah baca juga:berhasil tuntaskan serapan dd tahap 1 tahun 2024, pemdes tebing kaning gelar monev b. membentuk tim pelaksana daerah dalam rangka pelaksanaan rencana aksi se bagaimana dimaksud pada huruf a yang melibatkan para pihak terkait (forum multi pihak). 

Tag

• # inpres 6 tahun 2019
• # ispo
• # rencana aksi perkebunan sawit berkelanjutan
• # komisi eropa
• # rencana aksi nasional kelapa sawit
• # skandal eks hgu
• # menteri lhk
• # dirjen pdasrh
• # perusakan daerah aliran sungai
• # bpdas ketahun
• # perambahan das
• # un
• # menkeu
• # wto
• # klhk
• # menteri luar negeri
• # kbri
• # pbb

Share

• 
• 
• 
• 
•