Swasta, Bisa Kelola Aset Mangkrak. Pemda Perlu Siapkan Aturan Ini Untuk Dongkrak Penerimaan

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 30 Jul 2024 - 20:16

Kepala Bagian Kerjasama Setkab Bengkulu Utara, Yulman, S.Pd, M.Pd-Radar Utara/Benny Siswanto-

Diterangkan Yulman, spirit dari permendagri ini sudah menjadi kerangka dan konsep perumusan regulasi pelaksanaan yang masih akan dibawa ke forum rapat koordinasi.

"Karena pengaplikasiannya kan, perlu dikonsolidasikan dengan lintas satker di lingkungan pemerintah daerah. Tapi, secara umum, daerah sangat konsen dalam persoalan ini," ujarnya.

Bagaimana dengan rujukan di daerah, khususnya soal standar biaya sewa yang mestinya ditetapkan lebih dulu dalam peraturan kepala daerah?

Birokrat yang sempat aktif pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ratu Samban Bengkulu Utara ini, menerangkan penyelarasan perangkat regulasi di daerah yang tengah dirumuskan adalah salah satunya terkait penetapan tarif sewa.

"Makanya sebagai user di daerah, tentu pelaksanaannya akan dirumuskan dan dikonsolidasi dengan lintas satker. Penyelarasan ini, bukan sebatas terkait tupoksi satker. Tapi juga penyelarasan atau pengkajian di sektor regulasi lainnya," jawab Yulman di ruang kerjanya, Selasa, 30 Juli 2024.

Untuk diketahui, secara nasional asumsi PAD yang teregister di pangkalan data keuangan sebesar Rp 381.893,26 M, terbagi dalam beberapa sumber yakni Pajak Daerah sebasar Rp 276.776,21 M, Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 58.219,38 M, retribusi daerah Rp 33.795,04 M serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 13.102,63 M.

Fakta lainnya, dari total belanja daerah yang dipatok sebesar Rp 1.384.711,89 M, masih didominasi oleh kebutuhan Belanja pegawai sebesar Rp 464.587,02 M.

swasta, bisa kelola aset mangkrak. pemda perlu siapkan aturan ini untuk dongkrak penerimaan                             radarutara.bacakoran.co - ketergantungan fiskal daerah dengan transfer keuangan dari pusat, masih menjadi persoalan nasional.
awal juli 2024, pemerintah sudah menerbitkan aturan yakni permendagri nomor 7 tahun 2024 terkait pengelolaan barang milik daerah. 
beleid yang diundangkan 2 juli 2024 ini, merupakan perubahan atas permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.
fakta banyaknya aset-aset pemerintah yang mangkrak, baik milik pemerintah pusat di daerah hingga pemerintah daerah, sudah disikapi payung hukumnya untuk membuka peluang melibatkan swasta atau pihak ketiga dalam pengelolaannya agar tidak mangkrak. atau bahasa elegannya, adalah agar lebih memiliki nilai benefit bagi daerah.
baca juga:waspadai, akun pejabat gadungan 
baca juga:innalillahiwainnailaihirojiun... pemerintahan desa tebing kaning kembali berduka
membaca potret keuangan apbd secara nasional, dari nominal total sebesar rp 1.320.908,59 miliar pada tahun 2024 yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah sebagai pendapatan daerah. 
diketahui, sokongan penerimaan asli daerah atau pad tahun ini, asumsi angkanya masih sangat jomplang yakni sebesar rp 381.893,26 miliar.  
maka berharap, daerah-daerah di negeri ini berdikari atau bahkan mandiri, masih dalam kondisi yang senada dengan pepatah "jauh panggang dari api"
tapi lewat aturan mendagri, tito karnavian yang diteken 20 juni 2024 dan diundangkan 2 juli 2024 itu, pemanfaatan aset mengkrak untuk bisa mendongkrak pad terbuka melibatkan swasta. 
baca juga:alasan pelantikan eselon ii bakal dibarengi pejabat eselon iii
baca juga:wanita wajib coba ! ini manfaat konsumsi teh telur bagi kesehatan wanita
selain itu, parameter penetapan besaran sewa aset juga bisa lebih gamblang. maka akan lebih jelas, untuk mencegah praktik penyalahgunaan wewenang pejabat. 
kepala bagian kerjasama setkab bengkulu utara, yulman, s.pd, m.pd, saat dikonfirmasi soal beleid anyar yang mulai berlaku per 2 juli 2024, mengatakan saat ini daerah masih tengah dalam penyelarasan regulasinya. 
diterangkan yulman, spirit dari permendagri ini sudah menjadi kerangka dan konsep perumusan regulasi pelaksanaan yang masih akan dibawa ke forum rapat koordinasi. 
"karena pengaplikasiannya kan, perlu dikonsolidasikan dengan lintas satker di lingkungan pemerintah daerah. tapi, secara umum, daerah sangat konsen dalam persoalan ini," ujarnya. 
baca juga:bukan sekedar dijadikan lauk saja ! ini manfaat tersembunyi dari ikan nila, bagi kesehatan tubuh
baca juga:benarkah cukup olahraga 11 menit dalam setiap harinya, dapat mengurangi risiko kematian dini. ini faktanya
bagaimana dengan rujukan di daerah, khususnya soal standar biaya sewa yang mestinya ditetapkan lebih dulu  dalam peraturan kepala daerah? 
birokrat yang sempat aktif pada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (lppm) universitas ratu samban bengkulu utara ini, menerangkan penyelarasan perangkat regulasi di daerah yang tengah dirumuskan adalah salah satunya terkait penetapan tarif sewa. 
"makanya sebagai user di daerah, tentu pelaksanaannya akan dirumuskan dan dikonsolidasi dengan lintas satker. penyelarasan ini, bukan sebatas terkait tupoksi satker. tapi juga penyelarasan atau pengkajian di sektor regulasi lainnya," jawab yulman di ruang kerjanya, selasa, 30 juli 2024. 
untuk diketahui, secara nasional asumsi pad yang teregister di pangkalan data keuangan sebesar rp 381.893,26 m, terbagi dalam beberapa sumber yakni pajak daerah sebasar rp 276.776,21 m, lain-lain pad yang sah sebesar rp 58.219,38 m, retribusi daerah rp 33.795,04 m serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar rp 13.102,63 m. 
baca juga:mengecap makanan limbah yang jadi mewah
baca juga:berhasil tuntaskan serapan dd tahap 1 tahun 2024, pemdes tebing kaning gelar monev
fakta lainnya, dari total belanja daerah yang dipatok sebesar rp 1.384.711,89 m, masih didominasi oleh kebutuhan belanja pegawai sebesar rp 464.587,02 m.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 31 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan