Dua Pejabat Eselon II Dilantik, Bakal Ada Pejabat Nonjob?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 21 Jul 2024 - 20:52

Rumah Dinas Bupati Bengkulu Utara-Radar Utara/Benny Siswanto-

OPD "gede" itu diketahui memiliki kegiatan lewat penyedia sebanyak 1.015 paket dengan anggaran sebesar Rp 50.332 serta kegiatan swakola dalam 232 paket kegiatan dengan nilai Rp 37,9 miliar.

Lelang jabatan untuk jabatan Kadis PUPR, diikuti oleh 4 peserta yakni Agus Sulaiman, S.Pi,M.Ling, Ferdian Hadi Saputra, ST, M.Si, Munadi, SP dan Rujito, ST.

Sedangkan lelang jabatan Kadis Kesehatan diikuti oleh NS Anik Khasyanti, S.Kep, MH, Cokro, SKM, Ida Kurniasari, S.Far, Apt, Nur Imansyah, SKM dan dr Sarizki Puspita.

Peluang penyegaran organisasi besar-besaran, jelang Pilkada memungkinkan dilakukan kepala daerah, asalkan mendapatkan ijin dari Menteri Dalam Negeri.

Pasalnya, langkah serupa oleh kepala daerah terpilih, baru dapat dilakukan lepas bulan Mei 2025. Dimana, 6 bulan sebelum Pilkada serentak 2024 sampai dengan 6 bulan setelah Pilkada yang bakal dihelat 27 November 2024, pelantikan pejabat wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu.

Sekadar mengulas, Seperti diketahui, mutasi pejabat di lingkungan daerah, terhitung sejak 21 April 2024, wajib mendapatkan ijin tertulis dari Menteri Dalam Negari atau Mendagri.

Regulasi tersebut, berdasarkan Surat Mendagri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tentang Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian.

Surat Mendagri Tito Karnavian itu, diteken 29 Maret 2024 lalu yang ditujukan kepada gubernur, walikota dan bupati di seluruh Indonesia.

Sekda Fitriansyah, tak menampik soal regulasi tersebut. Karenanya, dalam proses pengisian jabatan kosong di daerahnya yakni jabatan Kadis PUPR dan Kadis Kesehatan, lebih dulu pihaknya meminta ijin kepada Mendagri, yang kemudian berlanjut ke lelang jabatan yang kini tengah bergulir tahapannya.

Sesuai regulasi, kata dia, hasilnya tidak langsung diserahkan ke daerah. Pasalnya, jelang pilkada hingga 6 bulan pasca pelantikan kepala daerah terpilih, pelantikan pejabat wajib mendapatkan ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri atau Mendagri.

dua pejabat eselon ii dilantik, bakal ada pejabat nonjob?                             radarutara.bacakoran.co - gerbong pelantikan pejabat, tengah dipersiapkan daerah. dalam waktu dekat, 2 pejabat eselon utama di lingkungan pemda bengkulu utara, bakal dilantik. 
keduanya adalah hasil lelang atau seleksi jpt pratama untuk kepala dinas kesehatan dan kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (dpupr). 
apalagi, pemda bu kini masih dihadapkan dengan permasalahan tingkat serapan anggaran di beberapa opd yang memiliki anggaran besar. utamanya dari hasil juluk anggaran dari pusat, namun terancam gagal dilaksanakan. 
kondisi ini, dapat menjadi alibi bagi daerah untuk melakukan evaluasi kinerja jajarannya, setelah mendapatkan ijin tertulis dari kementerian dalam negeri atau kemendagri. 
baca juga:jaga nilai kebangsaan, doli kurnia apresiasi rohidin
baca juga:kisruh tabat 2 kabupaten di provinsi bengkulu, tunggu putusan mk! 
"saat ini masih berproses. dan evaluasi secara prinsip terus dilakukan dan tidak cuma soal tingkat serapan anggaran. tapi juga termasuk rencana opd yang merupakan representasi dari rencana strategis daerah atau renstra," ujar sekda bengkulu utara, h fitriansyah, sstp, mm. 
serangkaian tes yang wajib diikuti oleh seluruh peserta, sudah dilalui. terakhir, sesuai dengan jadwalnya yakni seleksi kompetensi bidang, telah digelar pada 26 hingga 27 juni lalu. 
mencermati timeline jpt pratama 2 kadis, rekomendasi hasil akhir dari kasn dan kemendagri diproyeksikan rampung menuju medio juli 2024. tepatnya dalam rentang mulai dari 2 hingga 12 juli 2024. 
pengumuman hasil akhir oleh pansel, kata dia, akan diumurkan dengan waktunya mulai 17 hingga 19 juli 2024 dan dilanjutkan dengan pelantikan pejabat jpt hasil seleksi dengan waktu mulai dari 22 hingga 30 juli 2024. 
baca juga:ruang karier pppk dihalau aturan
baca juga:aksi tuntutan desa penyangga ke pt air muring bakal meluas & berlanjut
dinas pupr, tahun ini membopong kegiatan anggaran yang totalnya sebesar rp 79,6 miliar. total anggaran tersebut, menyebar dalam 282 kegiatan lewat penyedia dengan angka rp 74,3 miliar serta 81 paket kegiatan dalam skema swakelola dengan nilai hampir rp 5,1 miliar. 
begitu juga dengan dinas kesehatan, merupakan salah satu opd bongsor anggaran di daerah ini. diketahui, opd ini membopong anggaran total senilai rp 88,2 miliar yang terbagi dalam total 1.247 paket kegiatan. 
opd "gede" itu diketahui memiliki kegiatan lewat penyedia sebanyak 1.015 paket dengan anggaran sebesar rp 50.332 serta kegiatan swakola dalam 232 paket kegiatan dengan nilai rp 37,9 miliar. 
lelang jabatan untuk jabatan kadis pupr, diikuti oleh 4 peserta yakni agus sulaiman, s.pi,m.ling, ferdian hadi saputra, st, m.si, munadi, sp dan rujito, st. 
baca juga:askab pssi mukomuko dipimpin weri tri kusumaria
baca juga:bkd maksimalkan potensi pajak air bawah tanah milik perusahaan
sedangkan lelang jabatan kadis kesehatan diikuti oleh ns anik khasyanti, s.kep, mh, cokro, skm, ida kurniasari, s.far, apt, nur imansyah, skm dan dr sarizki puspita.  
peluang penyegaran organisasi besar-besaran, jelang pilkada memungkinkan dilakukan kepala daerah, asalkan mendapatkan ijin dari menteri dalam negeri. 
pasalnya, langkah serupa oleh kepala daerah terpilih, baru dapat dilakukan lepas bulan mei 2025. dimana, 6 bulan sebelum pilkada serentak 2024 sampai dengan 6 bulan setelah pilkada yang bakal dihelat 27 november 2024, pelantikan pejabat wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu. 
sekadar mengulas, seperti diketahui, mutasi pejabat di lingkungan daerah, terhitung sejak 21 april 2024, wajib mendapatkan ijin tertulis dari menteri dalam negari atau mendagri. 
baca juga:waspadai penyakit ispa selama kemarau, warga diminta pakai masker
baca juga:5 rekomendasi leptop gaming terbaik dengan spesifikasi gahar, harga di bawah 20 juta
regulasi tersebut, berdasarkan surat mendagri nomor 100.2.1.3/1575/sj tentang kewenangan kepala daerah pada daerah yang melaksanakan pilkada dalam aspek kepegawaian.
surat mendagri tito karnavian itu, diteken 29 maret 2024 lalu yang ditujukan kepada gubernur, walikota dan bupati di seluruh indonesia. 
sekda fitriansyah, tak menampik soal regulasi tersebut. karenanya, dalam proses pengisian jabatan kosong di daerahnya yakni jabatan kadis pupr dan kadis kesehatan, lebih dulu pihaknya meminta ijin kepada mendagri, yang kemudian berlanjut ke lelang jabatan yang kini tengah bergulir tahapannya. 
sesuai regulasi, kata dia, hasilnya tidak langsung diserahkan ke daerah. pasalnya, jelang pilkada hingga 6 bulan pasca pelantikan kepala daerah terpilih, pelantikan pejabat wajib mendapatkan ijin tertulis dari menteri dalam negeri atau mendagri. 
baca juga:jaga nilai kebangsaan, doli kurnia apresiasi rohidin
baca juga:kisruh tabat 2 kabupaten di provinsi bengkulu, tunggu putusan mk! 
maka, rekomendasi hasil akhir atas serangkaian tes seperti selkom manajerial, tes kompetensi bidang, akan diserahkan lebih dulu ke kementerian dalam negeri atau kemendagri. 
dibenarkan sekda, angka pensiunan pejabat pratama atau eselon ii di daerah ini mengalami peningkatan. selain pejabat eselon utama di satker teknis. 
lowong pejabat job eselon ii juga terjadi untuk 2 kursi staf ahli yang sebelumnya ditempati oleh margono serta burman. keduanya, wajib menanggalkan statusnya sebagai birokrat pertanggal 1 juni lalu, lantaran umurnya pun sudah 60 tahun. 
sepajang 2024, kata dia, setidaknya tidak kurang dari 5 orang yang menduduki eselon ii akan masuk masa pensiun. 
baca juga:ruang karier pppk dihalau aturan
baca juga:aksi tuntutan desa penyangga ke pt air muring bakal meluas & berlanjut
mereka yang pensiun itu, kata dia, sudah mendapatkan penambahan 2 tahun masa aktif dari jadwal pensiun semestinya : 58 tahun. pasalnya, regulasi membenarkan jpt pratama bisa aktif hingga umur maksimal 60 tahun. 
"angka pensiun ini, belum lagi mereka yang non eselon utama," ujarnya. 
namun begitu, sebagai bagian dari pemerintah, pemda bu, kata dia, akan melaksanakan kerja-kerja di sektor merit sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. 
"seperti lebih dulu mengajukan ijin dari mendagri dan lain sebagainnya. prinsipnya, kita taat hukum, azas dan mekanisme," tegasnya. 
baca juga:aren smulen varietas khas bengkulu potensial lahirkan usaha padat karya 
baca juga:tradisi sedekah laut di desa nelayan belum masuk even resmi daerah
dia juga membenarkan, menuju penghujung tahun, pemda bengkulu utara akan kembali mengalami pengurangan pejabat eselon utamanya.
keduanya adalah drs fahrudin yang kini masih menjabat kepala dispendik bengkulu utara serta samsul ma'arif, skm, m.kes yang kini menempati jabatan eselon 1 setkab bengkulu utara yang mengurusi bidang pemerintahan. 
"prosesnya masih sama, karena secara waktu masih dalam lingkup direktif pemerintah pusat melalui surat mendagri," ujarnya. 
perihal sinyalemen rencana mutasi besar-besaran? birokrat lulusan sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri atau stpdn ini, mengatakan jawaban diplomatisnya. 
baca juga:askab pssi mukomuko dipimpin weri tri kusumaria
baca juga:bkd maksimalkan potensi pajak air bawah tanah milik perusahaan
memungkinkan, daerah ini melakukan rotasi pejabat alih-alih penyegaran organisasi yang lazim menjadi dalih, bersamaan dengan pelantikan pejabat hasil lelang jabatan yang rencananya kalau tidak berubah, bakal dilantik penghujung bulan juli ini. 
"mutasi dan rotasi, merupakan bagian dari penyegaran organisasi. mekanismenya juga sudah diatur secara detil oleh regulasi. kapan diperlukannya pun, sudah ditegasi pula dalam aturan. tinggal lagi praktiknya, harus patuh aturan dan azas," terangnya memungkas. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 22 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan