Sawit DAS Harus Ditumbang, Mapolda Diminta Tarik Seluruh Personel Brimob Dari Agricinal

Reporter: Ependi / Sigit Haryanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 17 Jul 2024 - 20:17

Sawit DAS Harus Ditumbang, Mapolda Diminta Tarik Seluruh Personel Brimob Dari Agricinal-Radar Utara/Sigit Haryanto-

Sebab, menurut Majah, selagi pohon sawit yang ditanam oleh PT Agricinal di lahan DAS Senabah yang telah resmi dilepas dan berada di luar HGU Perusahaan itu, masih berdiri dan tumbuh.

potensi gesekan kepentingan cuan alias uang dengan upaya memanen sawit, masih terbuka lebar dan sangat rentan terjadi.

Sebab, kata Majah, fakta di lapangan, sejak PT Agricinal secara resmi melepaskan lahan DAS Senabah dengan menandatangani berita acara pada tahun 2020 lalu sampai meletusnya senapan oknum aparat yang melukai warga sipil, beberapa hari lalu.

Perusahaan masih terus berupaya memetik hasil dari produksi sawit di lahan DAS Senabah karena diduga, perusahaan merasa merupakan pemilik yang menanam pohon sawit itu.

Padahal, kata Majah, jelas secara aturan dan hukum, tindakan memanen sawit di lahan DAS itu merupakan pelanggaran yang mestinya tidak dilakukan oleh perusahaan.

Fakta inilah, lanjut dia, menjadi pemicu sehingga masyarakat khususnya warga desa penyangga PT Agricinal terpancing untuk ikut memanen sawit di lahan DAS Senabah itu.

Endingnya, lanjut dia, perusahaan mengerahkan petugas keamanan termasuk di dalamnya oknum aparat negara yang akhirnya, dibenturkan dengan masyakat yang semestinya diayomi.

"Ini cerita klasik dan semua kita sudah tau tapi mungkin, pura-pura tidak tau. Intinya, kami memastika bahwa membuat parit batas tidaklah menyelesaikan akar masalah," tegas Majah.

Lebih jauh, Majah mendesak pemerintah daerah agar segera melakukan langkah konkret untuk berkoordinasi atau mendorong BP DAS agar bertindak secara konkret di lapangan.

Langkahnya, kata dia, BP DAS wajib menumbangkan seluruh tanam tumbuh milik perusahaan terutama tanaman sawit yang selama ini menjadi pemicu konflik.

sawit das harus ditumbang, mapolda diminta tarik seluruh personel brimob dari agricinal                            ketrina.radarutara.bacakoran.co - paska insiden tertembaknya 2 warga sipil yang merupakan warga desa talang arah dan desa pasar sebelat kecamatan putri hijau kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu, beberapa waktu lalu. 
sejumlah pihak menilai, belum ada tindakan konkret yang dilakukan pemerintah melalui pihak terkait secara nyata di lapangan, untuk menuntaskan akar persoalan yang menjadi pemicu. 
padahal, secara tegas dalam pernyataannya kepada media, baik gubernur bengkulu, prof rohidin mersyah maupun bupati bengkulu utara, ir h mian, sudah menegaskan agar pihak berwenang dan berkompeten dalam hal ini bp das untuk menuntaskan akar persoalan di lapangan. 
salah satu akar persoalan pemicu terjadinya konflik antar warga dengan perusahaan dan terjadinya ketegangan antara warga dengan oknum aparat keamanan adalah tanaman sawit di lahan das senabah. 
baca juga:penyalahgunaan das jadi kebun sawit, menyalahi konsep ispo dalam inpres jokowi
baca juga:usulan perbaikan infrastruktur ke bnpb tidak jelas
rebutan cuan alias uang dari panen tandan buah segar tanaman sawit di lahan das inilah yang diduga menjadi akar masalah dan pemicu meledaknya masalah yang sudah terjadi sejak tahun 2020 itu. 
disisi lain, tim penasehat hukum atau ph korban penembakan oknum aparat di lahan das senabah, juga meminta dan mendesak markas polisi daerah atau mapolda bengkulu agar segera menarik seluruh personel brimob yang ada di perusahaan. 
terutama personel yang ditugaskan untuk pengamanan di lokasi hgu pt agricinal sebelat, guna meminimalisir dan mengantisipasi terjadi gesekan antara masyarakat sipil dengan oknum aparat negara itu. 
kepada radarutara.bacakoran.co, salah seorang tokoh muda pekal, ibnu majah, amd.komp memastikan, langkah yang diperintahkan oleh bupati bengkulu utara, ir h mian untuk menggali siring atau parit pembatas antara hgu dengan lahan das. 
baca juga:dada kiri yusril ihza mahendra dipasang generator mini, bisa tahan hingga 20 tahun
baca juga:ketersediaan pangan di mukomuko aman
merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi konflik berkepanjangan terutama dalam rangka meminimalisir rebutan panen sawit di lahan das antara warga dan perusahaan. 
meski demikian, majah menegaskan, langkah ini dinilai tidak maksimal dan belum efektif untuk menyelesaikan akar persoalan dalam jangka panjang. 
sebab, menurut majah, selagi pohon sawit yang ditanam oleh pt agricinal di lahan das senabah yang telah resmi dilepas dan berada di luar hgu perusahaan itu, masih berdiri dan tumbuh. 
potensi gesekan kepentingan cuan alias uang dengan upaya memanen sawit, masih terbuka lebar dan sangat rentan terjadi. 
baca juga:lega dan luar biasa, akhirnya tabut bengkulu 2024 tebuang juga
baca juga:dinas satpol pp halau penyebaran hiv dan sifilis di mukomuko
sebab, kata majah, fakta di lapangan, sejak pt agricinal secara resmi melepaskan lahan das senabah dengan menandatangani berita acara pada tahun 2020 lalu sampai meletusnya senapan oknum aparat yang melukai warga sipil, beberapa hari lalu. 
perusahaan masih terus berupaya memetik hasil dari produksi sawit di lahan das senabah karena diduga, perusahaan merasa merupakan pemilik yang menanam pohon sawit itu. 
padahal, kata majah, jelas secara aturan dan hukum, tindakan memanen sawit di lahan das itu merupakan pelanggaran yang mestinya tidak dilakukan oleh perusahaan. 
fakta inilah, lanjut dia, menjadi pemicu sehingga masyarakat khususnya warga desa penyangga pt agricinal terpancing untuk ikut memanen sawit di lahan das senabah itu. 
baca juga:928 anggota linmas bakal dikerahkan jaga tps pilkada di mukomuko
baca juga:upaya pembunuhan donald trump menambah daftar kelam penembakan pemimpin amerika
endingnya, lanjut dia, perusahaan mengerahkan petugas keamanan termasuk di dalamnya oknum aparat negara yang akhirnya, dibenturkan dengan masyakat yang semestinya diayomi. 
"ini cerita klasik dan semua kita sudah tau tapi mungkin, pura-pura tidak tau. intinya, kami memastika bahwa membuat parit batas tidaklah menyelesaikan akar masalah," tegas majah. 
lebih jauh, majah mendesak pemerintah daerah agar segera melakukan langkah konkret untuk berkoordinasi atau mendorong bp das agar bertindak secara konkret di lapangan. 
langkahnya, kata dia, bp das wajib menumbangkan seluruh tanam tumbuh milik perusahaan terutama tanaman sawit yang selama ini menjadi pemicu konflik. 
baca juga:gak pakai ribet! cara memindahkan kontak ke hp baru dari hp lama, no 3 paling gampang
baca juga:melihat potret ekonomi batam, agustus nanti penerbangan langsung dari bengkulu dimulai
"tidak ada tawar menawar, kami mohon pemerintah melalui bp das, tumbangkan atau musnahkan seluruh tanaman sawit di lahan das itu," tegasnya. 
majah optimis, jika langkah ini dilakukan oleh pemerintah melalui bp das maka potensi timbulnya konflik antar warga dengan perusahaan dapat diminimalisir. 
ketika diminta pandangannya terkait tanaman sawit di lahan das senabah ini, camat putri hijau, ahmadi, s.pd, juga memiliki penilaian yang tak jauh berbeda. 
ia tak menampik, tanaman yang semula ditanam oleh pt agricinal dan kemudian terbukti berada di lahan das sehingga secara resmi di lepaskan dari hgu itu, merupakan pemicu dan menjadi akar persoalan. 
baca juga:penyalahgunaan das jadi kebun sawit, menyalahi konsep ispo dalam inpres jokowi
baca juga:usulan perbaikan infrastruktur ke bnpb tidak jelas
dengan demikian, camat menyatakan harapan yang serupa agar pemerintah melalui bp das atau pihak yang berwenang lainnya dapat menyikapi pemicu konflik ini secara tegas dan konkret di lapangan. 
langkah menumbangkan atau memusnahkan seluruh tanaman sawit di lahan das senabah, kata camat, merupakan tindakan tegas yang diharapkan oleh masyarakat agar konflik antar warga dengan perusahaan dapat berakhir. 
"harapan kami sama, seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di areal das agar di tumbang semuanya. selanjutnya, bp das bisa memulihkan atau mengembalikan fungsi das sesuai dengan ketentuan yang berlaku," demikian camat.
 
ph minta brimob ditarik dari agricinal, proses hukum tetap jalan
sementara itu, mapolda bengkulu diharapkan agar menyikapi insiden letusan senjata oknum aparat yang diduga anggota brimob yang bertugas di pt agricinal hingga melukai warga sipil di area das senabah itu. 
baca juga:dada kiri yusril ihza mahendra dipasang generator mini, bisa tahan hingga 20 tahun
baca juga:ketersediaan pangan di mukomuko aman
dengan mengambil langkah tegas berupa menarik seluruh personel pengamanan atau brimob yang saat ini bertugas dan ditugaskan di area hgu pt agricinal sebelat. 
hal ini disampaikan oleh penasehat hukum atau ph korban penembakan oleh oknum aparat yang diduga anggota brimob polda bengkulu di pt agricinal sebelat, sasriponi bahrin ranggolawe, sh, kepada radar utara, rabu, 17 juli 2024, kemarin. 
permintaan dan harapan ini disampaikan, kata dia, karena pihaknya menilai bahwa kehadiran aparat keamanan yang ditugas di area hgu perusahaan itu malah menimbulkan kesan negatif di tengah masyarakat. 
pasalnya, kata dia, keberadaan oknum aparat atau oknum personel brimob yang ditugaskan di lokasi hgu tersebut, sangat potensial dan rawan berbenturan dengan masyarakat sipil. 
baca juga:lega dan luar biasa, akhirnya tabut bengkulu 2024 tebuang juga
baca juga:dinas satpol pp halau penyebaran hiv dan sifilis di mukomuko
"seakan-akan aparat ini dibentukan dengan masyarakat dan ini jangan dibiarkan. kami minta bapak kapolda bengkulu untuk segera menarik anggota brimob yang ditugaskan di hgu perusahaan terutama di pt agricinal sebelat," kata dia. 
sasriponi mengakui, pasca insiden penembakan oleh oknum anggota brimob polda bengkulu terhadap dua warga sipil di desa pasar sebelat dan desa talang arah, kecamatan putri hijau ini. 
pihaknya bersama pihak keluarga korban, belum melihat itikad baik atau komunikasi apapun yang dilakukan baik oleh pihak perusahaan ataupun dari pihak bersangkutan lainnya. 
hanya saja, sasriponi memastikan dan menegaskan, proses hukum atas insiden penembakan yang menyebabkan dua warga sipil terluka, akan tetap berjalan.
baca juga:928 anggota linmas bakal dikerahkan jaga tps pilkada di mukomuko
baca juga:upaya pembunuhan donald trump menambah daftar kelam penembakan pemimpin amerika
"mediasi atau tidak, itu tidak menghilangkan unsur tindak pidana atas peristiwa yang telah terjadi. proses hukum tetap berjalan," tegasnya. 
diungkapkan sasriponi, ada beberapa peristiwa tindak pidana yang terjadi didalam perkara ini. diantaranya, kata sasriponi, terjadinya aksi penembakan yang dilakukan oleh oknum anggota brimob polda bengkulu kepada dua warga sipil.
"ada ancaman pembunuhan dalam peristiwa penembakan tersebut. karena posisi korban waktu ditembak oleh oknum anggota brimob itu berhadap-hadapan. 
terlebih, objek yang dipersoalkan oleh perusahaan bersama anggota brimob kepada masyarakat di lapangan pada waktu itu, berada di wilayah daerah aliran sungai (das) yang seyogyanya tidak ada kewenangan perusahaan di sana," tegasnya.
baca juga:gak pakai ribet! cara memindahkan kontak ke hp baru dari hp lama, no 3 paling gampang
baca juga:melihat potret ekonomi batam, agustus nanti penerbangan langsung dari bengkulu dimulai
"dan yang kami sayangkan sampai hari ini, belum ada upaya apapun dari pihak pt agricinal dalam mempertanggungjawabkan insiden yang terjadi. 
kemudian saat agenda pertemuan bersama bupati di pemkab bengkulu utara kemarin, kami dari pihak ph korban juga tidak diundang," tandasnya.
lebih jauh sasriponi menambahkan, bahwa saat ini pihaknya masih berkonsentrasi terhadap kesembuhan korban.
"lebih lanjut, kami masih menunggu kondisi kesehatan korban pulih. dari situ nanti kami baru bisa kerucutkan proses hukum seperti apa ditahap awal nantinya yang akan kita tempuh.
pada intinya, kami selaku ph mengikuti alur penanganan perkara yang nantinya akan ditempuh oleh korban," demikian sasriponi. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 18 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan