Seteru Perusahaan Sawit dengan Warga Berujung Aksi Penembakan oleh Aparat, Begini Sikap Kepala Daerah

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 15 Jul 2024 - 11:41

Bupati Bengkulu Utara, Ir H Mian-Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Lepas dari aksi penambakan oknum Brimob Polda Bengkulu, terhadap 2 warga yang masih menunggu konfirmasi resmi dari kepolisian.

Pangkal persoalan yang memicu gesekan perusahaan dengan masyarakat, khususnya desa penyangga perusahaan perkebunan sawit PT Agricinal, harus disikapi serius pula otoritas daerah.

Kepala daerah sebagai penyelenggara otoritas wilayah, memiliki perananan strategis dalam memitigasi potensi gesekan sosial yang bisa kembali timbul, jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut.

Dikonfirmasi radarutara.bacakoran.co, Bupati Bengkulu Utara, Ir H Mian, menegasi pemerintah daerah tengah mempersiapkan langkah sesuai kewenangan, menyikapi persoalan yang terjadi.

"Besok, saya akan rapat dengan pihak-pihak terkait. Setelah itu, hasilnya akan kami sampaikan dan jumpa pers," ujar Bupati menimpali pertanyaan RU, Senin, 15 Juli 2024.

Ada beberapa poin pertanyaan yang disampaikan dalam wawancara. Konfirmasi itu, mulai perihal seteru di PT Agricinal dengan warga, langkah pemerintah daerah seperti apa?

Kemudian, bagaimana intervensi secara kewenangan daerah menyikapi keberadaan DAS yang di atasnya masih terdapat tanaman sawit yang menjadi pangkal persoalan?

Ditanyakan juga, bagaimana langkah pemerintah daerah di sektor mitigasi penyelenggaraan kawasan khusus, salah satunya di sektor rencana penyusunan pengelolaan DAS di wilayah kabupaten?

Sebuah dokumen dibaca RU, perihal historis yang terjadi selama proses usulan pembaruan ijin Hak Guna Usaha atau HGU oleh PT Agricinal Sebelat atas HGU bersyaratnya pada 18 September 2020 silam.

Membaca dokumen itu, diketahui lokus kejadian penembakan oleh oknum aparat, terhadap 2 warga yang kedapatan tengah memanen sawit di atas DAS Sungai Senabah yang merupakan eks HGU PT Agricinal Sebelat itu, merupakan komposan penjelasan yang dilugas manajemen yang ditandatangani Musa Imanuel Palti Manurung dalam jabatan Direktur Operasional saat itu.

seteru perusahaan sawit dengan warga berujung aksi penembakan oleh aparat, begini sikap kepala daerah                            radarutara.bacakoran.co - lepas dari aksi penambakan oknum brimob polda bengkulu, terhadap 2 warga yang masih menunggu konfirmasi resmi dari kepolisian. 
pangkal persoalan yang memicu gesekan perusahaan dengan masyarakat, khususnya desa penyangga perusahaan perkebunan sawit pt agricinal, harus disikapi serius pula otoritas daerah. 
kepala daerah sebagai penyelenggara otoritas wilayah, memiliki perananan strategis dalam memitigasi potensi gesekan sosial yang bisa kembali timbul, jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut.
dikonfirmasi radarutara.bacakoran.co, bupati bengkulu utara, ir h mian, menegasi pemerintah daerah tengah mempersiapkan langkah sesuai kewenangan, menyikapi persoalan yang terjadi. 
baca juga:ternyata, ini 6 biang kerok penyebab mesin motor cepat panas, kenali gejalanya!!
baca juga:ternyata 14 juli adalah hari pajak nasional, yuk jadi warga yang taat pajak
"besok, saya akan rapat dengan pihak-pihak terkait. setelah itu, hasilnya akan kami sampaikan dan jumpa pers," ujar bupati menimpali pertanyaan ru, senin, 15 juli 2024.
ada beberapa poin pertanyaan yang disampaikan dalam wawancara. konfirmasi itu, mulai perihal seteru di pt agricinal dengan warga, langkah pemerintah daerah seperti apa? 
kemudian, bagaimana intervensi secara kewenangan daerah menyikapi keberadaan das yang di atasnya masih terdapat tanaman sawit yang menjadi pangkal persoalan? 
ditanyakan juga, bagaimana langkah pemerintah daerah di sektor mitigasi penyelenggaraan kawasan khusus, salah satunya di sektor rencana penyusunan pengelolaan das di wilayah kabupaten? 
baca juga:kenali, inilah 8 penyebab sakit kepala setelah beraktivitas di luar ruangan
baca juga:ratusan ruas daerah aliran sungai di indonesia kritis 
sebuah dokumen dibaca ru, perihal historis yang terjadi selama proses usulan pembaruan ijin hak guna usaha atau hgu oleh pt agricinal sebelat atas hgu bersyaratnya pada 18 september 2020 silam. 
membaca dokumen itu, diketahui lokus kejadian penembakan oleh oknum aparat, terhadap 2 warga yang kedapatan tengah memanen sawit di atas das sungai senabah yang merupakan eks hgu pt agricinal sebelat itu, merupakan komposan penjelasan yang dilugas manajemen yang ditandatangani musa imanuel palti manurung dalam jabatan direktur operasional saat itu. 
kalau dicermati secara surut, maka telah terjadi dugaan praktik perambahan das selama puluhan tahun di salah satu areal hgu perusahaan perkebunan sawit yang sebelumnya beridentitas hgu nomor : 01/ks yang memiliki luas hampir 9 ribu hektar tersebut. 
perusahaan perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit yang menjadi segmen usahanya ini, berkedudukan di desa pasar sebelat, talang arah, suka negara, suka medan dan suka merindu yang masuk dalam wilayah administratif kecamatan putri hijau dan marga sakti sebelat. 
baca juga:temukan berbagai manfaat mengkonsumsi pakis untuk kesehatan tubuh kita
baca juga:terlihat menjijikkan, dengan terapi menggunakan lintah sangatlah bermanfaat untuk kesehatan.
luasan hgu yang wajib dilepas, lantaran statusnya merupakan das yang notabene sudah ditanami sawit ini, memiliki luasan yang tidak sedikit. sangat rentan menjadi bancakan, ditengah sinyalemen lemahnya sistem pengawasan. 
khusus das tepatnya sempadan aliran sungai senabah sendiri, kumulasi luasnya ratusan hektar. rinciannya, terbagi dalam 4 link mulai dari lebih kurang seluas 79 hektar, 83,9 hektar dan 4,71 hektar. jabaran resmi manajemen itu, menegasi total hgu yang dilepaskan mencapai 1.800 hektar lebih. 
pada 2023 lalu, sorotan akan kekritisan keberadaan daerah aliran sungai atau das di indonesia, sudah dilakukan. tidak hanya disorot, tapi juga diteliti. 
salah satunya oleh universitas gadjah mada. kampus ternama indonesia yang berkedudukan di daerah istimewa yogyakarta ini, melansir adanya grafik negatif akan das. dari tahun ke tahun, kondisinya kian kritis. 
baca juga:selain pulen, ternyata umbi talas banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita
baca juga:para mom tidak perlu pusing untuk memilih jam tangan ! ini 5 rekomendasi jenis jam tangan untuk perempuan
tidak kurang, 108 das kritis alias rusak. itu terjadi pada tahun 2020 silam. agaknya lebih parah lagi, ketika melongok fakta hingga di tahun 2024 ini, bisa jadi.  
"berdasarkan data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk), pada 1984 terdapat 22 das dalam kategori kritis dan bertambah menjadi 39 das kritis pada 1992, 62 das kritis pada 1998, dan 108 das kritis pada 2020," begitu tulis lembaga konservasi das ugm pada 21 mei 2023.
dalam penelitian itu, ugm kemudian merekomendasikan strategi dan kebijakan pengelolaan das berbasis masyarakat yang sangat potensial dilakukan. 
hanya saja, untuk melakukannya diperlukan sinergi yang tidak lepas dari dukungan kebijakan. strategi yang komprehensif dan inklusif perlu dilakukan agar pengelolaan das benar-benar tidak hanya menjaga kuantitas dan kualitas air, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
baca juga:lebih baik mana, mencukur atau mencabut bulu ketiak bagi kesehatan, simak faktanya
baca juga:buru pencuri uang rp 250 juta di ketahun, polisi dalami identitas pelaku
karena di dalamnya selain menjalankan peranan pemberdayaan ekonomi, pendekatan kearifan lokal, juga perlu didukung mulai dari kerjasama multisektoral, terap teknologi, pendidikan lingkungan, gender, sistem monitoring dan tidak lepas dari urgensi dukungan di sektor pendanaan.  
pengelolaan das, secara teknis ditegas juga dalam rumpun regulasi berupa peraturan pemerintah (pp) nomor 37 tahun 2012 tentang pengelolaan daerah aliran sungai. 
beleid ini mengatur soal penyusunan rencana pengelolaan das yang meliputi 2 skenario yakni pengelolan das yang dipulihkan daya dukungnya, dan rencana pengelolaan das yang dipertahankan daya dukungannya.
penyusunan rencana pengelolaan das dilakukan oleh: menteri untuk das lintas negara dan das lintas provinsi; 
baca juga:kenali, inilah 8 penyebab sakit kepala setelah beraktivitas di luar ruangan
baca juga:ratusan ruas daerah aliran sungai di indonesia kritis 
gubernur sesuai kewenangannya untuk das dalam provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota;
bupati/walikota sesuai kewenangannya untuk das dalam kabupaten/kota.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 16 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan