Banner Dempo - kenedi

Seteru Perusahaan Sawit dengan Warga Berujung Aksi Penembakan oleh Aparat, Begini Sikap Kepala Daerah

Bupati Bengkulu Utara, Ir H Mian-Radar Utara/Benny Siswanto-

Kalau dicermati secara surut, maka telah terjadi dugaan praktik perambahan DAS selama puluhan tahun di salah satu areal HGU perusahaan perkebunan sawit yang sebelumnya beridentitas HGU Nomor : 01/KS yang memiliki luas hampir 9 ribu hektar tersebut. 

Perusahaan perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit yang menjadi segmen usahanya ini, berkedudukan di Desa Pasar Sebelat, Talang Arah, Suka Negara, Suka Medan dan Suka Merindu yang masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Putri Hijau dan Marga Sakti Sebelat. 

BACA JUGA:Temukan Berbagai Manfaat Mengkonsumsi Pakis Untuk Kesehatan Tubuh Kita

BACA JUGA:Terlihat Menjijikkan, Dengan Terapi Menggunakan Lintah Sangatlah Bermanfaat Untuk Kesehatan.

Luasan HGU yang wajib dilepas, lantaran statusnya merupakan DAS yang notabene sudah ditanami sawit ini, memiliki luasan yang tidak sedikit. Sangat rentan menjadi bancakan, ditengah sinyalemen lemahnya sistem pengawasan. 

Khusus DAS tepatnya Sempadan Aliran Sungai Senabah sendiri, kumulasi luasnya ratusan hektar. Rinciannya, terbagi dalam 4 link mulai dari lebih kurang seluas 79 hektar, 83,9 hektar dan 4,71 hektar. Jabaran resmi manajemen itu, menegasi total HGU yang dilepaskan mencapai 1.800 hektar lebih. 

Pada 2023 lalu, sorotan akan kekritisan keberadaan Daerah Aliran Sungai atau DAS di Indonesia, sudah dilakukan. Tidak hanya disorot, tapi juga diteliti. 

Salah satunya oleh Universitas Gadjah Mada. Kampus ternama Indonesia yang berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini, melansir adanya grafik negatif akan DAS. Dari tahun ke tahun, kondisinya kian kritis. 

BACA JUGA:Selain Pulen, Ternyata Umbi Talas Banyak Manfaat Untuk Kesehatan Tubuh Kita

BACA JUGA:Para Mom Tidak Perlu Pusing Untuk Memilih Jam Tangan ! Ini 5 Rekomendasi Jenis Jam Tangan Untuk Perempuan

Tidak kurang, 108 DAS kritis alias rusak. Itu terjadi pada tahun 2020 silam. Agaknya lebih parah lagi, ketika melongok fakta hingga di tahun 2024 ini, bisa jadi.  

"Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada 1984 terdapat 22 DAS dalam kategori kritis dan bertambah menjadi 39 DAS kritis pada 1992, 62 DAS kritis pada 1998, dan 108 DAS kritis pada 2020," begitu tulis lembaga Konservasi DAS UGM pada 21 Mei 2023.

Dalam penelitian itu, UGM kemudian merekomendasikan strategi dan kebijakan pengelolaan DAS berbasis masyarakat yang sangat potensial dilakukan. 

Hanya saja, untuk melakukannya diperlukan sinergi yang tidak lepas dari dukungan kebijakan. Strategi yang komprehensif dan inklusif perlu dilakukan agar pengelolaan DAS benar-benar tidak hanya menjaga kuantitas dan kualitas air, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

BACA JUGA:Lebih Baik Mana, Mencukur atau Mencabut Bulu Ketiak Bagi Kesehatan, Simak Faktanya

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan