Ratusan Ruas Daerah Aliran Sungai di Indonesia Kritis

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 15 Jul 2024 - 10:09

Ilustrasi daerah aliran sungai (DAS) -net-

Dijelaskan pula, kekritisan DAS ini akan mempengaruhi fungsi DAS itu sendiri mulai sebagai sistem penyangga kehidupan seperti penyedia air, pengaturan air, permunian air, penyedia pangan, habitat keanekaragaman hayati sampai dengan mitigasi bencana, mulai dari longsor, banjir bahkan kebakaran.

Dalam penelitian itu, UGM kemudian merekomendasikan strategi dan kebijakan pengelolaan DAS berbasis masyarakat yang sangat potensial dilakukan.

Hanya saja, untuk melakukannya diperlukan sinergi yang tidak lepas dari dukungan kebijakan. Strategi yang komprehensif dan inklusif perlu dilakukan agar pengelolaan DAS benar-benar tidak hanya menjaga kuantitas dan kualitas air, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena di dalamnya selain menjalankan peranan pemberdayaan ekonomi, pendekatan kearifan lokal, juga perlu didukung mulai dari kerjasama multisektoral, terap teknologi, pendidikan lingkungan, gender, sistem monitoring dan tidak lepas dari urgensi dukungan di sektor pendanaan.

Pengelolaan DAS, secara teknis ditegas juga dalam rumpun regulasi berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Beleid ini mengatur soal penyusunan rencana pengelolaan DAS yang meliputi 2 skenario yakni pengelolan DAS yang dipulihkan daya dukungnya, dan rencana pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungannya.

Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS dilakukan oleh: Menteri untuk DAS lintas negara dan DAS lintas Provinsi;

Gubernur sesuai kewenangannya untuk DAS dalam provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota;

Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk DAS dalam kabupaten/kota.

ratusan ruas daerah aliran sungai di indonesia kritis                             radarutara.bacakoran.co - gesekan sipil dan aparat yang diduga dipicu aktivitas bisnis perusahaan di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu, menjadi cermin bagaimana sengkarut tata kelola dan pengawasan ruang-ruang strategis.
pada 2023 lalu, sorotan akan kekritisan keberadaan daerah aliran sungai atau das di indonesia, sudah dilakukan. tidak hanya disorot, tapi juga diteliti. 
salah satunya oleh universitas gadjah mada. kampus ternama indonesia yang berkedudukan di daerah istimewa yogyakarta ini, melansir adanya grafik negatif akan das. dari tahun ke tahun, kondisinya kian kritis. 
tidak kurang, 108 das kritis alias rusak. itu terjadi pada tahun 2020 silam. agaknya lebih parah lagi, ketika melongok fakta hingga di tahun 2024 ini, bisa jadi.  
baca juga:temukan berbagai manfaat mengkonsumsi pakis untuk kesehatan tubuh kita
baca juga:terlihat menjijikkan, dengan terapi menggunakan lintah sangatlah bermanfaat untuk kesehatan.
"berdasarkan data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk), pada 1984 terdapat 22 das dalam kategori kritis dan bertambah menjadi 39 das kritis pada 1992, 62 das kritis pada 1998, dan 108 das kritis pada 2020," begitu tulis lembaga konservasi das ugm pada 21 mei 2023.
aksi penembakan yang dilakukan oknum brimob polda bengkulu yang tengah menjalankan tugas pengamanan perkebunan swasta terhadap 2 orang warga di kawasan eks hak guna usaha atau hgu perusahaan sawit, pt agricinal, merupakan hilir atas hulu persoalan yang tidak clear. 
bentrok sipil dan aparat gegara usaha perkebunan, sudah sering terjadi. sinyalemen, praktik perambahan kawasan terlarang, semisal daerah aliran sungai atau das bahkan sampai kawasan hutan tidak hanya menjadi potensi konflik horizontal. 
akan lebih buruk dan merugikan lagi adalah menjadi presenden negatif indonesia di kancah dunia, di tengah kebijakan deforestasi, misalnya, yang tengah dipersiapkan otoritas eropa terhadap produk sawit indonesia. 
baca juga:selain pulen, ternyata umbi talas banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita
baca juga:para mom tidak perlu pusing untuk memilih jam tangan ! ini 5 rekomendasi jenis jam tangan untuk perempuan
kawasan das yang rusak, dalam jabaran ugm itu, begitu mengkhawatirkan dan kian menjadi pada wilayah-wilayah padat penduduk. 
namun bukan berarti, wilayah-wilayah yang relatif dengan tingkat padat penduduk yang rendah seperti sumatera tidak terjadi praktik perambahan kawasan yang mestinya menjadi obyek pengawasan dan tertib tata ruang. 
dijelaskan pula, kekritisan das ini akan mempengaruhi fungsi das itu sendiri mulai sebagai sistem penyangga kehidupan seperti penyedia air, pengaturan air, permunian air, penyedia pangan, habitat keanekaragaman hayati sampai dengan mitigasi bencana, mulai dari longsor, banjir bahkan kebakaran. 
dalam penelitian itu, ugm kemudian merekomendasikan strategi dan kebijakan pengelolaan das berbasis masyarakat yang sangat potensial dilakukan. 
baca juga:lebih baik mana, mencukur atau mencabut bulu ketiak bagi kesehatan, simak faktanya
baca juga:buru pencuri uang rp 250 juta di ketahun, polisi dalami identitas pelaku
hanya saja, untuk melakukannya diperlukan sinergi yang tidak lepas dari dukungan kebijakan. strategi yang komprehensif dan inklusif perlu dilakukan agar pengelolaan das benar-benar tidak hanya menjaga kuantitas dan kualitas air, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
karena di dalamnya selain menjalankan peranan pemberdayaan ekonomi, pendekatan kearifan lokal, juga perlu didukung mulai dari kerjasama multisektoral, terap teknologi, pendidikan lingkungan, gender, sistem monitoring dan tidak lepas dari urgensi dukungan di sektor pendanaan.             
 pengelolaan das, secara teknis ditegas juga dalam rumpun regulasi berupa peraturan pemerintah (pp) nomor 37 tahun 2012 tentang pengelolaan daerah aliran sungai. 
beleid ini mengatur soal penyusunan rencana pengelolaan das yang meliputi 2 skenario yakni pengelolan das yang dipulihkan daya dukungnya, dan rencana pengelolaan das yang dipertahankan daya dukungannya.
baca juga:ngaku dibegal, ternyata uangnya habis untuk top up game
baca juga:pkk desa bangun karya terus berjuang untuk masyarakatlebih sejahtera
penyusunan rencana pengelolaan das dilakukan oleh: menteri untuk das lintas negara dan das lintas provinsi; 
gubernur sesuai kewenangannya untuk das dalam provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota;
bupati/walikota sesuai kewenangannya untuk das dalam kabupaten/kota.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 16 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan