Begini Skema Perpanjangan Anggota Badan Permusyawaatan Desa

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 09 Jul 2024 - 20:06

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bengkulu Utara (BU), Rahmat Hidayat, SSTP, MM-Radar Utara/Benny Siswanto-

Paling sedikit sebagaimana ditegasi dalam rumpun UU Desa sebelumnya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, menegasi jumlah BPD paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang setiap desanya yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.

Dijelaskan pula dalam beleid tersebut, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Menteri ini adalah meliputi tiga hal prinsip yakni mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Selanjutnya mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik di desa.

Diterang pada Pasal 6, menegasi pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui: a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.

(2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.

(3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.

(4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 8

begini skema perpanjangan anggota badan permusyawaatan desa                            radarutara.bacakoran.co - perpanjangan periodisasi badan permusyawaratan desa atau bpd di seluruh indonesia, kini tengah kembali disesuaikan, berdasarkan revisi uu desa terbaru. 
perpanjangan masa jabatan bpd ini sebagai tindaklanjut teknis telah diundangkannya undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 6 tahun 2014 tengang desa. 
diketahui, berdasarkan uu desa terbaru, mulai dari jabatan kepala desa hingga bpd yang mulanya 6 tahun, kini menjadi lebih lama lagi yakni 8 tahun.
juga bisa menjabat 2 periode baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, sehingga seorang incumbent baik kades maupun bpd bisa menjabat hingga 16 tahun.
baca juga:keruskaan motor dinas kades tanggungjawab pemerintah desa
baca juga:unsur pimpinan dprd mukomuko dibelikan mobil dinas baru
mendagri dalam suratnya nomor : 100.3.5.5/2625/sj tertanggal 5 juni 2024, yang secara umum menjelaskan perihal penegasan ketentuan perubahan pasal peralihan terkait kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam uu desa, segera dilakukan.
kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd) bengkulu utara (bu), rahmat hidayat, sstp, mm, mengatakan saat ini daerah tengah melakukan proses telaah di bagian hukum sekretariat kabupaten. 
"untuk bpb, tidak dilakukan pelantikan lagi, tapi sk-nya diperbaharui dengan masa jabatan sesuai dengan uu desa yang baru," kata rahmat hidayat, selasa, 9 juli 2024 lewat sambungan telepon. 
disampaikan rahmat, format sk bpd tidak berbeda dengan sebelumnya. dimana, lanjut dia, sk yang akan ditandatangani oleh kepala daerah itu, dituangkan dalam petikan dengan nama-nana yang ditegaskan lewat lampiran. 
baca juga:mengubah limbah jagung menjadi biomassa untuk solusi energi bersih
baca juga:anggaran 167,8 miliar di balik 2 lelang jabatan
"jadi sk-nya, perdesa itu satu. dengan menegasi lampiran nama-nama anggota bpd yang masa jabatannya diperpanjang," jelasnya. 
dari sisi efektivitas, format sk bpd saat itu memang lebih sederhana. apalagi, dari sisi jumlah, anggota bpd di setiap desa berbeda-beda. 
paling sedikit sebagaimana ditegasi dalam rumpun uu desa sebelumnya yakni peraturan menteri dalam negeri atau permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa, menegasi jumlah bpd paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang setiap desanya yang disesuaikan dengan jumlah penduduk. 
dijelaskan pula dalam beleid tersebut, badan permusyawaratan desa yang selanjutnya disingkat bpd atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
baca juga:memahami disertasi soal pemberantasan korupsi melalui prinsip ultimum remedium milik bendum nasdem
baca juga:lakukan hal ini, 7 hal yang harus dipelajari agar jadi fotografer andal
tujuan pengaturan bpd dalam peraturan menteri ini adalah meliputi tiga hal prinsip yakni mempertegas peran bpd dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
selanjutnya mendorong bpd agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan mendorong bpd dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik di desa. 
diterang pada pasal 6, menegasi pengisian keanggotaan bpd dilakukan melalui: a. pengisian anggota bpd berdasarkan keterwakilan wilayah; dan b. pengisian anggota bpd berdasarkan keterwakilan perempuan. 
pasal 7
(1) pengisian anggota bpd berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota bpd dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
baca juga:bukan sekedar olahraga biasa ! ini 6 manfaat dari olahraga renang bagi kesehatan tubuh
baca juga:tahukah kalian, ternyata buah labu kuning menyimpan berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh kita
(2) unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
(3) wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan bpd.
(4) jumlah anggota bpd dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
pasal 8
(1) pengisian anggota bpd berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota bpd.
(2) wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota bpd serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.
baca juga:ternyata gingseng jawa menyimpan berbagai manfaat kesehatan untuk tubuh kita
baca juga:temukan, berbagai manfaat jarak pagar untuk kesehatan pada tubuh kita
(3) pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
diketahui, dpr bersama dengan pemerintah pada kamis, 28 maret 2023, telah menyetujui ruu desa. 
pengesahan atas revisi kali kedua itu, dilakukan di ruang paripurna ii, gedung nusantara ii dpr ri.
beberapa poin krusial langsung dipapar legislatif, usai pengesahannya. salah satunya, masa jabatan kades menjadi 8 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak 2 kali. 
kalau sebelumnya, masa jabatan kades adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali sampai dengan 3 kali. 
baca juga:keruskaan motor dinas kades tanggungjawab pemerintah desa
baca juga:unsur pimpinan dprd mukomuko dibelikan mobil dinas baru
legislatif memaparkan, setidaknya ada tujuh hal yang prinsip dan membuat sumringah kalangan kades se-indonesia. 
di satu sisi, muncul pula sorotan soal prediksi tren korupsi dana desa yang kian meningkat sampai dengan politik dinasti yang sangat mungkin terjadi di desa. 
pemerintah bersama dpr melakukan penyisipan pasal 5a tentang pemberian dana konservasi dan atau dana rehabilitasi. 
kades, bpd hingga perangkat desa, bakal menerima tunjangan purna tugas. itu tertuang dalam ketentuan pasal 26, 50a, dan pasal 62. 
pemberian tunjangan di akhir masa jabatannya itu hanya satu kali. bukan kades saja, tunjangan purnatugas juga akan diberikan kepada badan permusyawaratan desa, dan perangkat desa, sesuai dengan kemampuan desa.
baca juga:mengubah limbah jagung menjadi biomassa untuk solusi energi bersih
baca juga:anggaran 167,8 miliar di balik 2 lelang jabatan
uu yang digarap dimasa pemerintahan presiden susilo bambang yudhoyono itu pun, turut disisip pasal 34a. pasal ini, nantinya bakal mengatur soal syarat jumlah calon kepala desa dalam pilkades. 
khusus penegasan masa jabatan kades, sampai dengan maksimal dapat dipilih kembali 2 kali masa jabatan, ditegas dalam pasal 39. 
berikutnya, ketentuan pasal 72 terkait sumber pendapatan desa. ketentuan pasal 118 terkait ketentuan peralihan. serta ketentuan pasal 121a terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang. 
lewat revisi yang telah ditindaklanjuti aturan turunannya ini, membuat seorang kades bisa berkuasa hingga 16 tahun lamanya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 10 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan