Tata Kelola Arsip di Daerah Masih Belum Standar

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 27 Jun 2024 - 20:06

Perpustakaan Kabupaten Bengkulu Utara-Radar Utara/Benny Siswanto-

Secara tersirat, Suharlan tak menampik kalau penyelenggaraan kearsipan di daerah, belum sesuai standar yang dibenarkan pemerintah.

Penelusuran terkait tertib arsip ini, rerata masih terjadi terkumpul pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Salah satunya adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau DPKAD.

Kerja berat yang bakal dihadapi lembaga kearsipan daerah, salah satunya adalah saat melakukan rekonsiliasi arsip. Selain masih berjibaku dengan tertib regulasi.

Daerah-daerah di Indonesia juga dihadapkan persoalan yang tak kalah prinsip yakni sarana, seperti gedung yang lebih representatif.

Persoalan ini pun, tak disangkal Suharlan. Dalam penataan kearsipan yang sesuai standar, sarana dan prasarana masih menjadi persoalan.

"Belum lagi nantinya di sektor Sumber Daya Manusia. Masih sangat memerlukan arsiparis atau petugas kearsipan yang sesuai dengan kualifikasi," jelasnya.

"Tapi sudah mulai terkonsolidasikan kepada rencana pengadaan ASN tahun 2024," susulnya lagi menjelas.

Secara definisi, sudah cukup kentara apa-apa saja yang perlu dipersiapkan dalam penyelenggaraan tata kelola kearsipan ini. Baik itu oleh pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah.

Secara regulasi, Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Diterangkan Suharlan, penguatan di sektor SDM, akan berimplikasi pada proses penataan arsip. Pasalnya, diperlukan SDM yang memahami di sektor kearsipan seperti soal arsip statis, arsip dinasi, arsip aktif, arsip inaktif sampai dengan klasifikasi arsip yang akan bermuara pada penggolongan jadwal retensi arsip atau JRA.

tata kelola arsip di daerah masih belum standar                             radarutara.bacakoran.co - sektor kearsipan di daerah, agaknya masih menjadi kendala. padahal, tertib kearsipan ini akan berdampak pada inventarisasi arsip-arsip mulai dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan menjaga eksistensi sejarah. 
komitmen penyelenggaraan arsip yang sesuai dengan standar dan amanah undang-undang via lembaga kearsipan daerah, rerata di indonesia masih menjadi persoalan. lembaga kearsipan daerah, masih sebatas slogan. keberadaannya, masih belum berfungsi sebagaimana mestinya. 
regulasi bakunya, sudah ditegas sejak 2017, lewat rumpun aturan. tepatnya lewat peraturan menteri dalam negeri nomor 135 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 78 tahun 2012 tentang tata kearsipan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah. 
regulasi tersebut, berpangkal dari penegasan-penegasan yang dituang dalam beleid inti nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. 
baca juga:suami kerja ke tambang, istri cari gas. rumah kpm pkh air sebayur terbakar habis
baca juga:waktu mediasi habis, seteru tabat pemda bengkulu utara- pemda lebong tunggu putusan mk
kepala dinas kearsipan daerah kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu, h suharlan, m.pd, mengatakan proses menuju penyelenggaraan tata kearsipan yang ideal, terus dilakukan. 
daerah, kata dia, kini sudah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang kearsipan daerah. pantauan ru, kasuistik yang terjadi di daerah ini, tidak jauh beda dalam persoalan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau plp2b yang baru disadari pada penghujung tahun lalu, kemudian disikapi dengan lahirnya perda lp2b.
di sektor tata kelola kearsipan, direktif daerah ini juga baru dituangkan dalam rupa regulasi eksekutorial dalam format peraturan kepala daerah. 
"draf perdanya sudah masuk dalam matriks legislasi tahun ini. diproyeksikan akan dibahas dalam masa sidang ketiga," ungkapnya. 
baca juga:menilik harta kepala ppatk yang punya hutang 2 miliar, kalah kaya dengan sekjennya
baca juga:bukan sekedar dijadikan sayuran biasa! ini sederet manfaat dari sayur kol bagi kesehatan tubuh
dengan artian, pembahasan soal tertib arsip di daerah ini, masih belum dipandang sebagai isu prinsip dan mendasar. secara politis, rancangan perda ini akan dibahas pada masa penghujung masa sidang. 
seperti diketahui, masa sidang saban tahunnya dibagi dalam 3 tahap. satu kali masa sidang waktunya 4 bulan. itu artinya, draf perda tentang kearsipan daerah, baru akan dibahas pada bulan-bulan september-desember 2024. 
secara tersirat, suharlan tak menampik kalau penyelenggaraan kearsipan di daerah, belum sesuai standar yang dibenarkan pemerintah. 
penelusuran terkait tertib arsip ini, rerata masih terjadi terkumpul pada beberapa organisasi perangkat daerah atau opd. salah satunya adalah dinas pengelola keuangan dan aset daerah atau dpkad. 
baca juga:ppatk tengah naik daun, bambang pacul : kalo aku jadi presiden kepalanya aku yang pilih, ngeri ini pak!
baca juga:pahami, ini 7 tanda-tanda whatsapp anda sedang disadap beserta cara mengatasinya..
kerja berat yang bakal dihadapi lembaga kearsipan daerah, salah satunya adalah saat melakukan rekonsiliasi arsip. selain masih berjibaku dengan tertib regulasi. 
daerah-daerah di indonesia juga dihadapkan persoalan yang tak kalah prinsip yakni sarana, seperti gedung yang lebih representatif. 
persoalan ini pun, tak disangkal suharlan. dalam penataan kearsipan yang sesuai standar, sarana dan prasarana masih menjadi persoalan. 
"belum lagi nantinya di sektor sumber daya manusia. masih sangat memerlukan arsiparis atau petugas kearsipan yang sesuai dengan kualifikasi," jelasnya. 
baca juga:israel dan hizbullah makin tegang, perang besar bisa meletus dalam hitungan hari
baca juga:ini langkah yang perlu dilakukan untuk menjinakkan burung jalak
"tapi sudah mulai terkonsolidasikan kepada rencana pengadaan asn tahun 2024," susulnya lagi menjelas. 
secara definisi, sudah cukup kentara apa-apa saja yang perlu dipersiapkan dalam penyelenggaraan tata kelola kearsipan ini. baik itu oleh pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. 
secara regulasi, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
diterangkan suharlan, penguatan di sektor sdm, akan berimplikasi pada proses penataan arsip. pasalnya, diperlukan sdm yang memahami di sektor kearsipan seperti soal arsip statis, arsip dinasi, arsip aktif, arsip inaktif sampai dengan klasifikasi arsip yang akan bermuara pada penggolongan jadwal retensi arsip atau jra. 
baca juga:ini langkah yang perlu dilakukan untuk menjinakkan burung jalak
baca juga:perjuangkan dd bisa naik setiap tahun
tak hanya persoalan arsip yang masih belum mendapatkan perhatian lebih serius oleh pemerintah. perpustakaan, sebagai batang tubuh yang berada di lingkungan lembaga kearsipan daerah, juga tahun ke tahun dihadapkan dengan minat baca yang sangat rendah. 
"minat baca memang sangat rendah sekali. kami masih mendesain pola yang adaptif, dengan program buku digital," ungkapnya. 
kumpulan buku-buku di dalam rak yang dipajang dalam perpustakaan, praktis sudah menyiratkan bagaimana cetakan-cetakan lintas tahun yang dipajang, nyaris tak tersentuh. 
pemandangan buku-buku "virgin", karena masih dalam sampul yang masih rapi oleh plastik dengan permukaan yang seperti berdebu, adalah persoalan yang terjadi di sektor perpustakaan. 
baca juga:jangan tembak atas kuda! coklit oleh pantarlih harus objektif
baca juga:suami kerja ke tambang, istri cari gas. rumah kpm pkh air sebayur terbakar habis
bahkan, indonesia menempati negara dengan tingkat membaca lantaran memiliki skor yang memprihatinkan rilisan united nations educational scientific and culture organization atau unesco. 
organisasi perserikatan bangsa-bangsa di bidang pendidikan, keilmuan dan kebudayaan itu, memberikan skor minta baca masyarakat indonesia 0,001 persen. 
maknanya, setiap 1.000 orang indonesia, hanya terdapat 1 orang yang rajin membaca buku sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 28 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan