Ada Perubahan Arah Kebijakan Dana Desa 2024

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 24 Jun 2024 - 11:34

Mendes-PDTT, Abdul Halim Iskandar -NET-

b. sebesar Rp2.000.O00.000.000,00 (dua triliun rupiah) sebagai tambahan Dana Desa yang dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah.

Pada ayat (2), menjelaskan, Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada setiap desa dengan ketentuan:

a. Alokasi Dasar sebesar 650/o (enam puluh lima persen) dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk;

b. Alokasi Afirmasi sebesar 17o (satu persen) dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal (DT) dan Desa Sangat Tertinggal (DST) yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada desil ke- 1;

c. Alokasi Kinerja sebesar 4% (empat persen) dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik; dan

d. Alokasi Formula sebesar 3O% (tiga puluh persen) dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Pada ayat (3) menjelaskan, tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan berdasarkan kriteria tertentu.

Pada Ayat (4) menjelaskan, berdasarkan hasil penghitungan alokasi Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah menetapkan alokasi Dana Desa per kabupaten/kota.

Ayat (5) menjelaskan, Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung: a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) untuk bantuan langsung tunai Desa dengan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;

ada perubahan arah kebijakan dana desa 2024                             radarutara.bacakoran.co - perluasan fungsi atas perguliran dana desa 2024, diumumkan menteri desa pdtt, abdul halim iskandar. 
menteri yang akrab disapa gus halim ini mengatakan, mulai 2024 dana desa di tanah air akan diprioritaskan untuk permodalan bumdesa.
walaupun, belum dijelas secara gamblang bagaimana mekanismenya. namun menteri desa itu, menyadurkan dasar sikapnya soal prioritas dana desa ini, merujuk uu nomor 19 tahun 2019 yang merupakan undang-undang apbn tahun anggaran 2024. 
versi gus menteri, sejalan dengan pasal 19 uu apbn. bukan itu saja, landasan sikap pemerintah sejalan dengan hasil revisi uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang telah direvisi kali kedua sehingga menjadi uu nomor 3 tahun 2024. 
baca juga:d'bagindas guncang alun-alun rajo malim paduko arga makmur, bius ribuan penonton
baca juga:kabar baru soal sty di timnas indonesia 
tepatnya, ditegasi dalam pasal 72 a yang menjadi obyek revisi. secara umum, obyek revisi uu desa lebih kepada perubahan masa jabatan kades, bpd, penegasan tunjangan, operasional hingga soal badan usaha milik desa atau bumdes. 
dikatakan gus halim, dana tersebut akan digunakan untuk bumdesa, bumdesa bersama, dan bumdesa bersama lembaga keuangan desa, dengan tujuan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan desa.
"mulai 2024 dana desa akan diprioritaskan untuk permodalan bumdesa," ujar menteri desa pdtt, abdul halim iskandar. 
bagaimana penegasan uu apbn tahun 2024 ini yang menjadi dasar sikap pemerintah? secara umum diterangkan lewat 7 penegasan di pasal 14 mulai dari ayat 1 hingga 7. 
baca juga:burung pleci salvadori enggano jadi maskot pilkada bengkulu utara, ini filosofihnya?
baca juga:jangan keseringan! ini 4 bahaya konsumsi mie instan bagi kesehatan tubuh yang jarang diketahui
dijelaskan mulai dari ayat (1), dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf f direncanakan sebesar rp 71.oo0.o0o.ooo.000,0o (tujuh puluh satu triliun rupiah), yang terdiri atas:
a. sebesar rp69.oo0.ooo.o0o.ooo,oo (enam puluh sembilan triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula; dan
b. sebesar rp2.000.o00.000.000,00 (dua triliun rupiah) sebagai tambahan dana desa yang dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dan/atau melaksanakan kebijakan pemerintah.
pada ayat (2), menjelaskan, dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada setiap desa dengan ketentuan:
baca juga:jangan keseringan! ini 4 bahaya konsumsi mie instan bagi kesehatan tubuh yang jarang diketahui
baca juga:hibah anggaran rp 1,06 miliar belum cair 
a. alokasi dasar sebesar 650/o (enam puluh lima persen) dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk;
b. alokasi afirmasi sebesar 17o (satu persen) dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal (dt) dan desa sangat tertinggal (dst) yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada desil ke- 1;
c. alokasi kinerja sebesar 4% (empat persen) dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik; dan
d. alokasi formula sebesar 3o% (tiga puluh persen) dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
baca juga:indonesia tegas soal shin tae-yong, erick emang ga kaleng-kaleng
baca juga:gaji 13 rp 50 m lebih belum cair semua, terganjal pengajuan dinas
pada ayat (3) menjelaskan, tambahan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan berdasarkan kriteria tertentu.
pada ayat (4) menjelaskan, berdasarkan hasil penghitungan alokasi dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah menetapkan alokasi dana desa per kabupaten/kota.
ayat (5) menjelaskan, dana desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung: a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan dana desa paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) untuk bantuan langsung tunai desa dengan target keluarga penerima manfaat (kpm) dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
baca juga:d'bagindas guncang alun-alun rajo malim paduko arga makmur, bius ribuan penonton
baca juga:kabar baru soal sty di timnas indonesia 
b. program ketahanan pangan dan hewani paling rendah 2o% (dua puluh persen); c. program pencegahan dan penurunan sfimting skala desa; dan/atau
d. program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan badan usaha milik desa (bumdes), serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik desa.
ayat (6) menjelaskan, dana desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah desa paling banyak 3o/o (tiga persen) dari pagu dana desa setiap desa.
ayat (7) menjelaskan, ketentuan mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa setiap desa berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan menteri keuangan.
baca juga:kabar baru soal sty di timnas indonesia
baca juga:burung pleci salvadori enggano jadi maskot pilkada bengkulu utara, ini filosofihnya? 
soal pertumbuhan bumdes yang akan menjadi bagian dari penyelenggaraa pemerintahan di desa, mendes berujar, sampaid dengan 22 juni 2024, tercatat telah ada 18.850 bumdesa telah memiliki badan hukum. 
dijelaskannya, progres tersebut, terjadi atas hasil kerjasama dengan kementerian hukum dan ham, dan 1.016 nomor induk berusaha (nib) telah dikeluarkan melalui kerja sama dengan bkpm. 
untuk diketahui, uu ini mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) tahun anggaran 2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 
apbn terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran. anggaran pendapatan negara tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar rp 2.802.294.316.629.000,00 (dua kuadriliun delapan ratus dua triliun dua ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber: penerimaan perpajakan, pnbp, dan penerimaan hibah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 25 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan