Gaji 13 Rp 50 M Lebih Belum Cair Semua, Terganjal Pengajuan Dinas

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 23 Jun 2024 - 20:53

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) BU, Masrup, SSTP, M.Si-Radar Utara/Benny Siswanto-

Salah satu penerima gaji 13 yang begitu sumringah tahun 2024 ini adalah kalangan guru. Tapi, khususnya guru ASN. Karena belum begitu lama, mereka menjadi penerima Tunjangan Profesi Guru atau disingkat TPG yang sering disebut sebagai sertifikasi guru. Maka, penerima sertifikasi non ASN, tidak menjadi obyek kucuran anggaran gaji 13.

Secara nasional, tahun anggaran 2024 ini, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek telah mengalokasikan anggaran untuk Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Guru atau TKG non PNS, nyaris setengah triliun rupiah. Tepatnya 454 miliar.

Kementerian yang tengah dipimpin oleh Nadiem Makarim itu, tahun ini mendapatkan anggaran gelondongan sebesar Rp 98 triliun dan kini tengah mengajukan anggaran triliunan lagi pada APBN Perubahan.

Lantas mengapa guru dinilai paling sumringah? jawabannya adalah para pengajar yang sebelumnya disebut "Pahlawan Tanpa Tanda Jasa" ini, baru saja menerima Tunjangan Profesi Guru untuk Triwulan Pertama yakni Januari, Februari dan Maret tahun anggaran berjalan.

Sedangkan, pembayaran gaji 13 tahun ini, membaca aturannya, menegasi bahwa komponen gaji 13 yang paling cepat dapat dibayarkan sejak bulan Juni, memasukkan tunjangan. Termasuk tunjangan profesi guru.

Ledakan anggaran gaji 13 di sejumlah daerah tahun 2024, salah satunya dipicu oleh keberadaan tunjangan profesi guru atau TPG sebagai komponen gaji.

TPG ini, merupakan tunjangan tambahan bagi guru yang telah menerima sertifikasi. Maka TPG ini acap disebut tunjangan sertifikasi.

Bagi guru yang belum mendapatkan sertifikasi, masih ada Tambahan Pendapatan Guru yang diterima bagi mereka yang belum menjadi penerima sertifikasi guru atau TPG.

Di tengah ketimpangan sosial yang tidak berpihak untuk tenaga non ASN, yang lagi-lagi kembali gigit jari.

Membaca beleidnya, skema antisipatif sudah disiapkan pemerintah. Ditegaskan, pembayaran gaji 13 ini, sudah dapat dilakukan paling cepat bulan Juni.

Sesuai dengan aturan pembayaran gaji yang tengah ditunggu-tunggu ribuan ASN, salah satunya di daerah ini, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada ASN, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

gaji 13 rp 50 m lebih belum cair semua, terganjal pengajuan dinas                            radarutara.bacakoran.co - menuju penghujung juni, gaji 13 tahun 2024 yang meledak angkanya hingga rp 50 miliar lebih di lingkungan pemda bengkulu utara provinsi bengkulu, ternyata belum cair seluruhnya. 
pantauan, slot anggarannya telah siap, usai menerima transferan dana alokasi umum atau dau dari kementerian keuangan (kemenkeu).  
tapi, anggaran itu tidak langsung bisa ditransfer ke rekening penerima yang berjumlah ribuan asn. daerah baru dapat memprosesnya, setelah ada pengajuan dari dinas terkait. 
guru termasuk asn yang masih belum menerima gaji yang bebas potongan itu. catatan ru, jumlah guru di daerah ini mencapai 6 ribu lebih pada april 2024. terbagi dalam guru asn sebanyak 2.743 orang dan guru non asn 3.420 orang. 
baca juga:launching maskot pilkada, sekda bengkulu utara tekankan jangan golput. ketua kpu paparkan tahapan pilkada
baca juga:gas melon mulai susah dicari
kalau, pengajuannya segera diproses, maka ribuan penerima gaji 13 di lingkungan pendidikan ini, akan menerimanya tepat pada saat liburan panjang. 
pasalnya, sesuai kalender pendidikan, tahun ajaran 2023-2024 telah usai. lingkungan pendidikan, kecuali struktural, libur sejak tanggal sudah ada yang libur sejak sabtu, 21 juni 2024 dan baru kembali masuk kerja pada senin, 15 juli 2024. 
kepala badan keuangan dan aset daerah (bkad) bu, masrup, sstp, m.si, menjelaskan kalau anggaran yang bertotal 50 miliar lebih itu, sudah disalurkan oleh daerah sesuai dengan petunjuk pemerintah.  
pada 7 juni lalu, daerah mengkonfirmasi sudah mulai memproses cetak daftar gaji per skpd. itu artinya, tidak perlu waktu lama sudah dapat disalurkan kepada penerima, ketika syarat administratifnya lengkap. 
baca juga:digitalisasi dinilai solusi inovatif pertahankan arsip
baca juga:komunitas pasar harus pedulian dan tahun keamanan pangan
lebih teknis lagi, masrup mengatakan, penyaluran gaji 13 ini pada prinsipnya siap disalurkan oleh bkad. hanya, tetap ada serangkaian proses keuangan yang saling berkaitan agar surat perintah pencairan dana (sp2d) dapat diterbitkan. 
"lagi-lagi tetap tergantung pengajuan masing-masing skpd," jelasnya.
salah satu penerima gaji 13 yang begitu sumringah tahun 2024 ini adalah kalangan guru. tapi, khususnya guru asn. karena belum begitu lama, mereka menjadi penerima tunjangan profesi guru atau disingkat tpg yang sering disebut sebagai sertifikasi guru. maka, penerima sertifikasi non asn, tidak menjadi obyek kucuran anggaran gaji 13. 
secara nasional, tahun anggaran 2024 ini, kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi atau kemendikbudristek telah mengalokasikan anggaran untuk tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru atau tkg non pns, nyaris setengah triliun rupiah. tepatnya 454 miliar. 
baca juga:dprd provinsi bengkulu siap bahas raperda pelaksanaan apbd dan rpjpd
baca juga:ormawa diminta ambil peran dalam membangun daerah
kementerian yang tengah dipimpin oleh nadiem makarim itu, tahun ini mendapatkan anggaran gelondongan sebesar rp 98 triliun dan kini tengah mengajukan anggaran triliunan lagi pada apbn perubahan. 
lantas mengapa guru dinilai paling sumringah? jawabannya adalah para pengajar yang sebelumnya disebut "pahlawan tanpa tanda jasa" ini, baru saja menerima tunjangan profesi guru untuk triwulan pertama yakni januari, februari dan maret tahun anggaran berjalan. 
sedangkan, pembayaran gaji 13 tahun ini, membaca aturannya, menegasi bahwa komponen gaji 13 yang paling cepat dapat dibayarkan sejak bulan juni, memasukkan tunjangan. termasuk tunjangan profesi guru.  
ledakan anggaran gaji 13 di sejumlah daerah tahun 2024, salah satunya dipicu oleh keberadaan tunjangan profesi guru atau tpg sebagai komponen gaji. 
baca juga:ulama sekaligus politisi ini, singgung indonesia yang negara pancasila dan muslim terbesar tapi sarang judol 
baca juga:rekor kunjungan wisman dan peluang investasi pariwisata di indonesia 2024
tpg ini, merupakan tunjangan tambahan bagi guru yang telah menerima sertifikasi. maka tpg ini acap disebut tunjangan sertifikasi. 
bagi guru yang belum mendapatkan sertifikasi, masih ada tambahan pendapatan guru yang diterima bagi mereka yang belum menjadi penerima sertifikasi guru atau tpg.
di tengah ketimpangan sosial yang tidak berpihak untuk tenaga non asn, yang lagi-lagi kembali gigit jari.
membaca beleidnya, skema antisipatif sudah disiapkan pemerintah. ditegaskan, pembayaran gaji 13 ini, sudah dapat dilakukan paling cepat bulan juni.
sesuai dengan aturan pembayaran gaji yang tengah ditunggu-tunggu ribuan asn, salah satunya di daerah ini, adalah peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian thr dan gaji ketiga belas kepada asn, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2024.
baca juga:launching maskot pilkada, sekda bengkulu utara tekankan jangan golput. ketua kpu paparkan tahapan pilkada
baca juga:gas melon mulai susah dicari
aturan tersebut diteken presiden joko widodo atau jokowi, tepatnya tanggal 13 maret 2024, sebagai dasar hukumnya atau payung hukum aturan turunan, termasuk peraturan kepala daerah.  
catatan ru, diketahui, tahun 2024 mendatang sektor pendidikan yang sudah ditegas lewat transfer keuangan dan dana desa (tkdd), masih terus tinggi saban tahunnya.
tunjangan sertifikasi guru ini, masuk dalam komponen transfer dana alokasi khusus atau dak non fisik. 
seperti di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu, diketahui anggaran dari pusat yang ditransfer secara periodik sudah ditegasi angka-angkanya.
untuk tunjangan guru asn daerah, terdiri dari tunjangan profesi guru sebesar rp 77.758.794.000 serta tambahan penghasilan guru rp 1.247.351.000.
baca juga:digitalisasi dinilai solusi inovatif pertahankan arsip
baca juga:komunitas pasar harus pedulian dan tahun keamanan pangan
dalam warta sebelumnya, diketahui anggaran tunjangan ini telah masuk ke dalam rekening kas umum daerah atau rkud pada selasa, 21 mei 2024. 
nilai transfernya sebesar rp 23,3 miliar. untuk kabupaten bengkulu utara, diketahui jumlah penerima tpg sebanyak 1.478 guru. 
sedangkan, guru yang belum sertifikasi sehingga berhak mendapatkan tambahan penghasilan guru sebanyak 521 orang. 
untuk diketahui, slot belanja pegawai yang diploting daerah ini tahun 2023 lalu, sebesar rp 505,51 miliar, terserap sebanyak rp 444,30 miliar atau 87,89 persen.
baca juga:dprd provinsi bengkulu siap bahas raperda pelaksanaan apbd dan rpjpd
baca juga:ormawa diminta ambil peran dalam membangun daerah
besaran anggaran gaji 13 juga relatif tidak ada perbedaan. dijelaskan, pasal 6 ayat 2, tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi pns dan pppk, terdiri atas:
a. gaji pokok; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan pangan; d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; 
selanjut pada huruf e dijelaskan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan. 
realisasinya, masih dalam kelanjutan klausa huruf e adalah dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. 
dijelaskan juga, tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah.
baca juga:ulama sekaligus politisi ini, singgung indonesia yang negara pancasila dan muslim terbesar tapi sarang judol 
baca juga:rekor kunjungan wisman dan peluang investasi pariwisata di indonesia 2024
khusus untuk wakil rakyat di daerah itu, besarannya paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 24 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan